Dukung Kesejahteraan Petani, Sabam Rajagukguk Siapkan Dukungan 20 Ribu Bibit Kopi untuk Samosir

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Wakil Bupati Samosir sekaligus Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, Ariston Tua Sidauruk, terus mendorong penguatan kelembagaan HKTI hingga ke tingkat kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memperluas wadah perjuangan aspirasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Samosir.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan sembilan Pengurus Anak Cabang (PAC) HKTI se-Kabupaten Samosir oleh DPD HKTI Sumatera Utara, yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC HKTI Kabupaten Samosir di Aula Manihuruk, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini turut mendapat dukungan Anggota DPR RI, Sabam Rajagukguk.

Pelantikan sembilan PAC tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan HKTI kepada petani hingga ke wilayah kecamatan. Melalui Rakercab, jajaran pengurus juga membahas penyusunan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan petani dengan mengedepankan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, penyuluh pertanian, kelompok tani dan berbagai pemangku kepentingan.

Ariston menyampaikan bahwa Kabupaten Samosir memiliki potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan, khususnya komoditas jagung, kopi dan peternakan. Sejalan dengan agenda swasembada pangan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui penguatan kemitraan, perluasan akses pemasaran, pemanfaatan teknologi pertanian serta regenerasi petani.

Menurutnya, HKTI harus hadir sebagai organisasi yang mampu menjadi rumah bersama bagi petani dalam menyampaikan aspirasi, membangun komunikasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan sektor pertanian.

"HKTI harus menjadi rumah bagi petani, tempat berdiskusi, berkolaborasi dan mencari solusi untuk kemajuan pertanian Samosir. Kita harus bergerak bersama, saling menguatkan dan memastikan organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi petani," tegas Ariston.

Ia berharap melalui Rakercab tersebut seluruh pengurus mampu menyusun program kerja yang realistis, terukur dan tepat sasaran, sehingga HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.

Sementara itu, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi dan hasil panen, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, hasil pertanian merupakan sumber penghidupan masyarakat yang menopang berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan sehari-hari hingga modal untuk keberlanjutan usaha pertanian.

Sabam meminta sembilan PAC yang baru dilantik agar menjadi garda terdepan dalam menggalang dan mengoordinasikan kebutuhan petani di wilayah masing-masing. HKTI diharapkan mampu menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, khususnya dalam memperoleh akses penyuluhan, pupuk, pembiayaan usaha, bantuan pertanian serta berbagai program pemberdayaan.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pemerintah melalui anggaran, perbankan dan BUMN diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Sabam turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Samosir. Sebagai bentuk dukungan awal, ia menyebutkan rencana penyaluran sebanyak 20 ribu bibit kopi bagi petani Samosir. Selain itu, ia membuka peluang pendampingan serta bantuan pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung program pertanian melalui pemerintah pusat.

"Saya melihat pertanian harus memberikan manfaat bagi kehidupan petani. Karena itu, PAC harus terus hadir mendampingi petani. Mari bersama-sama membantu pemerintah memajukan pertanian," ungkap Sabam.

Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, mengapresiasi langkah cepat DPC HKTI Kabupaten Samosir dalam membentuk dan melantik sembilan PAC. Ia berharap penguatan organisasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan program kerja kolaboratif yang mampu menggerakkan pengurus di tingkat kecamatan serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah.

Rafriandi juga mendorong HKTI Samosir untuk menetapkan minimal satu komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar ekspor. Menurutnya, posisi Kabupaten Samosir sebagai kawasan pariwisata super prioritas yang dikenal hingga mancanegara merupakan peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia menilai sektor pariwisata dan pertanian perlu dikembangkan secara beriringan agar mampu menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas pemasaran produk lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Satu saja produk pertanian Samosir mampu menembus pasar ekspor, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Karena itu, kreativitas, kualitas produk dan kemampuan petani harus terus dikembangkan. Saya berharap DPC HKTI menyusun program kolaborasi, memotivasi PAC dan memastikan bantuan pertanian dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara Rafriandi Nasution, Sekretaris DPD HKTI Sumatera Utara Muhammad Syah, Anggota DPRD Kabupaten Samosir Rinaldi Naibaho dan Basaruddin Situmorang, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus serta Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk.

Dengan terbentuknya sembilan PAC HKTI, diharapkan koordinasi dan pendampingan terhadap petani semakin kuat. Sinergi antara organisasi petani, pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong lahirnya pertanian Samosir yang produktif, berdaya saing dan memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. (D/Smart)

Pengurus Baru PKB Toba Dikukuhkan, Konsolidasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Jadi Prioritas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Toba memasang target meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Toba dari tiga menjadi enam kursi pada Pemilu 2029 mendatang. Target tersebut menjadi salah satu fokus kepengurusan baru dalam memperkuat organisasi dan memperluas dukungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Toba, Masinton Sirait, dalam kegiatan Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Kabupaten Toba Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Sapadia Balige, Jumat (6/11/2026).

Masinton menjelaskan, pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui penguatan konsolidasi organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat DPC hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Toba.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan, tetapi juga oleh soliditas kader, kerja nyata di tengah masyarakat, serta kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan publik.

“Kita tetap memiliki target menjadi enam kursi dari yang sekarang tiga kursi. Strateginya dengan memperkuat konsolidasi DPC dan PAC karena mereka merupakan salah satu kunci kemenangan partai,” ujar Masinton.

Selain memperkuat struktur organisasi, Masinton juga berharap kepemimpinannya dapat membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk terlibat dalam dunia politik serta mengambil bagian dalam memberikan gagasan dan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal dari tanggung jawab bersama untuk membangun organisasi yang solid, aktif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, DPC PKB Kabupaten Toba juga meresmikan kantor baru yang berlokasi di Jalan Tarutung, Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Kehadiran kantor tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas kader sekaligus ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian.

“Kami tidak ingin PKB hanya terlihat menjelang pemilu. Kami ingin hadir jauh sebelum pemilu dan memberikan solusi bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Masinton turut menyoroti potensi pariwisata Kabupaten Toba yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan secara lebih luas. Ia berharap pemanfaatan media sosial dapat menjadi salah satu sarana strategis untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata, termasuk objek wisata yang selama ini belum terekspos secara maksimal.

Sementara itu, pengurus DPC PKB Kabupaten Toba Masa Bakti 2026–2031 dikukuhkan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang dibacakan oleh perwakilan DPW PKB Sumatera Utara, Zeira S. Ritonga.

Susunan Dewan Tanfidz terdiri atas Ketua Masinton Sirait, Wakil Ketua Bisman Sirait, Sekretaris Mutiara N.O. Panjaitan, dan Bendahara Andy S. Sibarani. Sementara Dewan Syura dipimpin Sabaruddin Tambunan sebagai ketua dan Diama Aruan sebagai sekretaris, dengan Mustasyar Halasan Sirait dan Pirma Sirait.

Dalam sambutan Bupati Toba yang dibacakan Staf Ahli Bupati, Augus Sitorus, Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Pemerintah daerah juga berharap PKB dapat terus membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan perwakilan DPP PKB, Marwan Dasopang, atas perkembangan organisasi PKB di Kabupaten Toba. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat perjuangan politik partai dan meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

“Dari sini kita akan meletakkan pusat perjuangan untuk mencapai kursi yang lebih besar, paling tidak delapan kursi pada 2029,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marwan Dasopang juga menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta kepada Gereja GKPI Siantar Utara sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Melalui kepengurusan baru, penguatan konsolidasi hingga tingkat kecamatan, serta komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, DPC PKB Kabupaten Toba diharapkan mampu membangun organisasi yang semakin solid, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan serta pembangunan Kabupaten Toba. (Dosi)

Ketua DPRD Toba Pimpin Reses Dapil I, Pertanian dan Pariwisata Jadi Fokus Perhatian

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, memimpin kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Toba Daerah Pemilihan (Dapil) I Balige-Tampahan yang berlangsung pada Jumat (6/11/2026), bertempat di Kantor Camat Balige.

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan pembangunan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Toba.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia secara efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi pemerintah.

Ia juga menegaskan bahwa sektor pertanian dan pariwisata harus menjadi perhatian utama karena merupakan potensi unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

Menurutnya, pengembangan kedua sektor tersebut perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, khususnya peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata agar semakin mudah dijangkau oleh wisatawan.

"Kita fokus ke pertanian dan pariwisata. Termasuk bagaimana akses jalan menuju tempat-tempat wisata di Kabupaten Toba dapat semakin baik," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Toba dari Dapil I, Patuan Pardede, menyampaikan komitmen pihaknya untuk menampung dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan melalui kepala desa, lurah maupun perangkat daerah terkait.

Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi perhatian bersama dan diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan pada Tahun Anggaran 2027.

"Kami siap menyerap aspirasi dari masyarakat, kepala desa, lurah maupun melalui dinas tentunya sebagai eksekutor. Kami berharap usulan-usulan dari Bapak/Ibu sekalian dapat kita realisasikan pada tahun anggaran 2027 nanti," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Balige, Partogi Tambunan, menyampaikan harapan agar fasilitas Kantor Camat Balige turut mendapat perhatian dan dukungan dari para anggota DPRD. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah perbaikan gedung kantor, khususnya perluasan aula yang selama ini digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau tidak keseluruhan, minimal aula kantor ini bisa diperbesar, melihat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di sini," harapnya.

Partogi juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan (*controlling*) dan penganggaran (*budgeting*) DPRD. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Toba Dapil I, Mangapul Siahaan dan Marnasip Tampubolon, serta perangkat desa, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Balige.

Melalui pelaksanaan reses ini, berbagai aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta kemajuan Kabupaten Toba. (Dosi)

Posyandu Kabupaten Toba Torehkan Prestasi, Raih Dua Penghargaan Tingkat Provinsi

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kali ini, Kabupaten Toba berhasil meraih dua penghargaan dalam Lomba Pelaksana Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 yang diumumkan pada Kamis (5/11/2026), bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Toba berhasil meraih Juara Harapan II kategori Kabupaten dengan memperoleh uang pembinaan sebesar Rp10 juta.

Prestasi membanggakan juga diraih Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, yang berhasil meraih Juara Harapan I kategori Desa. Atas pencapaian tersebut, Desa Narumonda I memperoleh piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan sebesar Rp12 juta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, didampingi Sekretaris TP Posyandu serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama dan dukungan berbagai pihak, khususnya para kader serta penggerak Posyandu yang selama ini berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Puji Tuhan atas pencapaian yang diraih Kabupaten Toba. Semoga prestasi ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu pelayanan Posyandu agar semakin baik ke depannya," ungkapnya.

Capaian ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TP Posyandu, kader Posyandu dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di tengah masyarakat.

Ke depan, prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung percepatan penurunan stunting, serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Toba yang sehat, mandiri dan berkualitas. (Dosi)

Warga Silaen, Sigumpar dan Laguboti Titipkan Sejumlah Aspirasi kepada DPRD Toba

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Anggota DPRD Kabupaten Toba dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Silaen, Sigumpar dan Laguboti menggelar kegiatan reses di tiga kecamatan tersebut, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi para wakil rakyat untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat masih didominasi oleh empat sektor utama, yakni pertanian, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Berbagai usulan disampaikan warga sebagai bentuk harapan terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Pada sektor kesehatan, masyarakat mengusulkan perbaikan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya Poskesdes Pintu Batu, Poskesdes Pardomuan dan Pustu Sibalingga Napitupulu, serta sejumlah kebutuhan lainnya guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara di sektor pendidikan, warga menyampaikan usulan perekrutan guru dan tenaga administrasi untuk SMP Negeri 3 Silaen, bantuan buku perpustakaan serta revitalisasi gedung sekolah. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Tidak hanya itu, masyarakat turut mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Petani serta meminta agar kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Robinson Sibarani, Anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai NasDem, menyampaikan bahwa pihaknya siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

"Kami siap menampung aspirasi dari masyarakat karena itu adalah tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat," ujar Robinson Sibarani.

Pada kesempatan yang sama, Camat Silaen, Lambok Tiurma Silaen, SE, mengimbau masyarakat agar tetap memahami kondisi kemampuan keuangan daerah dalam menindaklanjuti berbagai usulan pembangunan.

Ia berharap masyarakat tidak berkecil hati apabila seluruh aspirasi yang disampaikan belum dapat direalisasikan secara bersamaan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

"Namun, jangan berkecil hati jika semua usulan kita tidak dikabulkan karena anggaran yang terbatas," ujar Lambok.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kebijakan pemerintah ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Toba. (Dosi)

TIM Libas Polres Binjai Gagalkan Aksi Pencurian Besi Tower, Dua Pelaku Diamankan

BINJAI (Sumut) mediasergap.com - Komitmen Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., dalam memberantas kejahatan jalanan dan tindak pidana 3C (Curat, Curas dan Curanmor) kembali dibuktikan melalui keberhasilan Tim Libas Polres Binjai mengamankan dua pria yang diduga melakukan pencurian besi tower. 

Pengungkapan tersebut terjadi pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 01.30 WIB, saat Tim Libas (Langkah Inisiatif Brantas Aksi Street Crime) yang dipimpin IPDA Novriko Sijabat, S.H., melaksanakan patroli di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Saat melintas, petugas melihat dua pria berinisial TA alias Taufik (34) dan MN (34) mengendarai becak mesin dengan membawa muatan besi. Ketika hendak dihampiri petugas, keduanya berusaha melarikan diri dengan memacu becaknya.Melihat hal tersebut, Tim Libas langsung melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan keduanya.

Saat diinterogasi, terduga TA alias Taufik (34) tinggal di Jalan Timba Kecamatan Binjai Utara sedangkan terduga MN (34) tinggal di jalan S.M. Raja Kecamatan Binjai Utara.

Kedua terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian besi tower milik Bersama Grup yang berlokasi di Jalan A.R. Hakim, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara,” terang Katim Libas.

Selanjutnya, Katim Libas berkoordinasi dengan Kapolsek Binjai Utara AKP Antonius Pasta Sitepu, S.H., M.H. Mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek Binjai Utara, beserta barang bukti diserahkan untuk proses hukum lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa 4 batang besi tower berwarna oranye, 1 buah kunci pas ukuran 24, 1 buah tang, 1 buah kunci ring dan 1 buah kunci busi,” ucap IPDA Novriko.

Kapolres Binjai menegaskan bahwa patroli rutin dan penindakan terhadap pelaku kejahatan akan terus ditingkatkan guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif membantu Polri menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kejahatan atau gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center 110 Polres Binjai.

Polres Binjai berkomitmen hadir memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya Kota Binjai yang aman dan kondusif,” pungkas AKBP Bimo Moernanda. (Rel) 

(Sumber: ©Humas Res Binjai)

PEMKAB SAMOSIR TEGAS TERTIBKAN PERIZINAN, EMPAT BANGUNAN USAHA TANPA PBG DIHENTIKAN SEMENTARA

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat penegakan aturan perizinan bangunan guna menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan usaha. Sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan regulasi, Pemkab Samosir mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional empat bangunan usaha di Kecamatan Pangururan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kamis (5/11/2026).

Penertiban tersebut dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Turut hadir Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir Pilippi Simarmata, Kepala Dinas Perhubungan Laspayer Sipayung, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta jajaran tim terpadu lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim menyasar empat bangunan yang dimanfaatkan sebagai aula atau ruang pertemuan, tempat usaha perdagangan, rumah makan, dan hotel. Sebagai bentuk penegasan atas sanksi yang diberikan, Satpol PP memasang spanduk pemberitahuan penghentian sementara operasional di masing-masing lokasi.

Langkah penertiban ini merupakan tindak lanjut dari tahapan pembinaan dan teguran yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah kepada para pemilik bangunan. Bahkan, teguran tertulis hingga teguran kedua telah diberikan, disertai kesempatan untuk melengkapi persyaratan perizinan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, kewajiban memiliki PBG belum juga dipenuhi.

Penindakan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi atas Kegiatan/Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional bukan semata-mata bentuk pemberian sanksi, melainkan bagian dari upaya pembinaan agar para pelaku usaha semakin memahami pentingnya memenuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan kegiatan usaha.

"Sudah diberikan teguran tertulis dan penempelan stiker sebelumnya. Hari ini dilakukan pemasangan spanduk penghentian sementara operasional terhadap empat bangunan yang belum memiliki PBG. Ini merupakan langkah pembinaan agar pemilik usaha terlebih dahulu fokus mengurus perizinannya sebelum kembali beroperasi," jelas Pilippi.

Ia menegaskan, proses pengurusan izin yang sedang berlangsung tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pemilik bangunan untuk tetap menjalankan aktivitas usaha. Operasional hanya dapat kembali dilaksanakan setelah PBG resmi diterbitkan.

Menurut Pilippi, salah satu kendala dalam proses pengurusan PBG adalah belum optimalnya komunikasi antara pemilik bangunan dengan konsultan yang bertugas menyiapkan dokumen teknis dan gambar bangunan. Akibatnya, masih ditemukan berkas yang belum lengkap maupun kekeliruan dokumen yang belum diperbaiki sesuai dengan persyaratan dalam sistem perizinan.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum memulai pembangunan juga masih perlu ditingkatkan.

Meski demikian, Pilippi memastikan bahwa Pemkab Samosir tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh perizinan. Pemerintah daerah tetap membuka ruang konsultasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, termasuk melalui fasilitasi konsultan dengan tetap memperhatikan standar gambar serta ketentuan teknis yang berlaku.

Ia berharap para pelaku usaha lebih proaktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar proses pengurusan perizinan dapat berjalan lancar, tepat, dan tidak berlarut-larut.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah bersama perangkat daerah terkait. Seluruh tahapan penertiban dilaksanakan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tanpa mengurangi ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan.

Ia juga mengajak seluruh pemilik usaha untuk menunjukkan itikad baik dengan segera melengkapi persyaratan perizinan yang diwajibkan. Bersama DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta unsur tim terpadu lainnya, Satpol PP berkomitmen melanjutkan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG di seluruh wilayah Kabupaten Samosir.

Melalui penertiban ini, Pemkab Samosir menegaskan bahwa pertumbuhan investasi, kegiatan usaha, dan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membangun sesuai aturan demi terwujudnya ketertiban, keamanan, keselamatan, serta kenyamanan bersama. (D/Smart)

Polsek Tanjung Morawa Amankan Pencuri Tiang Besi Lampu Merah Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa

Deliserdang

Beredarnya postingan disalah satu media sosial tentang aksi pencurian tiang besi lampu merah  di simpang kayu besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Kamis (05/11/2026). Polsek Tanjung Morawa langsung menindaklanjuti nya dan berhasil mengamankan seorang laki laki pelaku pencurian tiang besi tersebut.

Tak butuh waktu lama setelah Personil Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa yg di pimpin langsung oleh Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH melakukan penyelidikan. langsung menuju lokasi terduga pelaku, hingga pukul 11.00 wib petugas berhasil mengamankan Pelaku yang berinisial DA (27), warga Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, dan langsung membawa pelaku ke Polsek Tanjung Morawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut lagi 

Dari hasil introgasi,  pelaku DA mengakui perbuatanya yang dilakukannya bersama dengan temanya berinisial W dengan menggunakan kunci 17 pas dan mengangkat besi tuang tersebut 

 menggunakan becak yang disewa oleh pelaku. 

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, SH, MH, saat di konfirmasi membenarkan bahwa Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa telah mengamankan pelaku DA pencurian besi tiang lampu di simpang kayu besar, Untuk pelaku W masih Dalam pengejaran petugas. 

“Ya,Saat ini pelaku sudah kita amankan dan dalam proses hukum, untuk pelaku lainnya akan kita cari dan akan kita amankan guna mempertanggungjawabkan

perbuatannya” ujar Kapolsek.(M)

Pemkab Toba Salurkan Air Bersih di Tengah Krisis, Warga Apresiasi Kepedulian Pemerintah

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba bergerak cepat membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat terhentinya aliran air PDAM Tirtanadi. Melalui Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemkab Toba mulai mendistribusikan air bersih kepada warga sejak Rabu (4/11/2026).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba, Tagon Sihotang, mengatakan bahwa penyaluran air bersih tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Toba sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

"Sesuai perintah Pak Bupati, kita turunkan 3 unit armada untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air. Kemarin kita turunkan 2 unit di Ajibata, hari ini di Balige," ujar Tagon saat kegiatan penyaluran air bersih di Kelurahan Balige III, Kamis (5/11/2026) pagi.

Ia menjelaskan, pendistribusian air bersih akan terus diupayakan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air dari PDAM Tirtanadi. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan bantuan hingga pelayanan air bersih kembali normal.

"Kita upayakan sampai air kembali mengalir ke rumah warga," tambahnya.

Langkah cepat pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang telah mengalami kesulitan air bersih sejak Selasa (3/11/2026).

Salah seorang warga Kelurahan Balige III, Elisabet Siahaan, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Toba.

"Terima kasih kepada Pak Bupati sudah memikirkan nasib kami. Sejak Selasa lalu air dari PDAM tidak mengalir," ungkap Elisabet saat menerima bantuan air bersih.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari selama gangguan distribusi air masih berlangsung.

Kehadiran Pemerintah Daerah melalui pendistribusian air bersih ini menjadi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang menyangkut kebutuhan dasar warga. (Dosi)

PUTR Toba Prioritaskan Bantuan Masyarakat, Sektor Sewa Alat Berat Sumbang PAD 70 Persen

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba dari sektor penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) hingga November 2026 telah mencapai sekitar 70 % dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Dinas PUTR Kabupaten Toba yang lebih mengutamakan pemanfaatan alat berat untuk membantu masyarakat dibandingkan penggunaan yang berorientasi komersial. Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan bencana.

Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Dinas PUTR Kabupaten Toba, Maju Simangunsong, menjelaskan bahwa tidak seluruh aktivitas operasional alat berat secara langsung menghasilkan PAD, mengingat sebagian besar penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

"Sebenarnya fokus utama kita adalah untuk bantuan kepada masyarakat, bukan untuk komersial. Tidak setiap kali alat kerja langsung otomatis menghasilkan PAD. Alat kita lebih banyak bekerja untuk bantuan kepada masyarakat, termasuk penanganan bencana," ujar Maju Simangunsong, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Dinas PUTR Kabupaten Toba mengoperasikan sejumlah peralatan berat untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat.

Adapun armada yang tersedia terdiri dari 8 unit ekskavator, dengan kondisi 1 unit rusak berat, 1 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak sedang. Selain itu, terdapat 2 unit motor grader, 1 unit buldoser, 3 unit backhoe loader, serta 2 unit trado yang digunakan untuk mendukung mobilisasi alat berat.

Keberadaan armada tersebut menjadi salah satu pendukung pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan penanganan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Toba.

Dengan mengutamakan fungsi pelayanan publik, pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah diharapkan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui kegiatan penyewaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. (Dosi)