Hari Kedua Mangase Taon, Ritual Sakral Mangalahat Horbo Tampilkan Kekayaan Budaya Batak

Hari Kedua Mangase Taon, Ritual Sakral Mangalahat Horbo Tampilkan Kekayaan Budaya Batak 

Samosir, mediasergap.com - Hari kedua perhelatan Mangase Taon di Bius Salaon, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, diwarnai dengan penampilan tradisi sakral Batak, Mangalahat Horbo, yang digelar di Toguan Salaon Tongatonga, Sabtu (11/04/2026).

Ritual adat ini menjadi daya tarik utama karena sarat makna spiritual dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Mangalahat Horbo merupakan upacara persembahan kerbau pilihan sebagai simbol syukur dan harapan akan keberkahan bagi masyarakat.

Dalam prosesi tersebut, kerbau ditambatkan di tengah lapangan pada kayu yang telah dihiasi. Rangkaian acara berlangsung khidmat dan penuh simbol, dimulai dari mangakarihiri, panakkok pargocci, manogu lahatan, hingga mamona ulaon yang dipimpin Bius Salaon sebagai tuan rumah.

Keunikan lain terlihat saat rombongan pakkarihiri menggiring kerbau menuju tambatan. Prosesi harus diakhiri dengan langkah kanan, yang dipercaya sebagai pertanda kesuksesan dan pembawa berkah bagi daerah.

Seluruh rangkaian acara semakin semarak dengan iringan gondang serta tortor yang menggunakan ulos tali-tali, memperlihatkan kekayaan seni dan budaya Batak yang masih terjaga hingga kini.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, yang hadir bersama Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, para asisten, serta pimpinan OPD, menyampaikan apresiasi atas kekompakan masyarakat dalam melestarikan budaya.

Menurutnya, kegiatan seperti Mangase Taon bukan hanya sekadar seremoni adat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan.

“Kapan lagi kita bersatu kalau tidak sekarang. Inilah hikmah dari kegiatan ini, bagaimana perbedaan dapat disatukan dan persoalan diselesaikan dengan damai. Dengan kebersamaan, Samosir akan semakin maju dan kuat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menyatukan nilai adat dan spiritual sebagai kekuatan dalam mempromosikan Kabupaten Samosir, khususnya di kawasan Danau Toba.

Sementara itu, Asisten II Hotraja Sitanggang berharap masyarakat, khususnya Raja Bius di Kecamatan Ronggur Nihuta, tetap menjaga nilai Dalihan Natolu sebagai fondasi kehidupan sosial.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga mendorong peran aktif tokoh adat sebagai mitra dalam pembangunan, termasuk dalam penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal sejalan dengan semangat restorative justice yang sudah ditetapkan didaerah tersebut. 

Ketua Lembaga Adat dan Budaya (LAB), Pantas M. Sinaga, turut mengapresiasi kehadiran Pemerintah Daerah dan berharap komitmen pelestarian budaya terus diperkuat.

Sebagai bentuk penghormatan, Raja Bius Salaon bersama LAB memberikan ulos kepada Wakil Bupati Samosir dalam prosesi mangulosi.

Salah satu anggota Bius Salaon, Esman Simbolon, mengaku bangga atas dukungan Pemerintah sehingga masyarakat semakin mengenal dan mencintai budaya sendiri.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin memahami dan melestarikan tradisi leluhur,” ujarnya. Perhelatan Mangase Taon di Samosir ini pun tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal identitas dan jati diri melalui warisan adat Batak yang kaya makna. (Ds)

Meski Sudah Berulang Kali Dipublikasikan di Media Judi Dadu Putar Warung Pak Kulit terus beroperasi dan Semakin Merajalela

Medan, mediasergap.com - Meski sudah berulang kali dipublikasiksn di media aktivitas perjudian jenis dadu putar diduga beroperasi terang-terangan dan semakin menggila di sebuah warung milik warga yang dikenal sebagai “Pak Kulit” di Jalan Pertahanan Pasar VII, Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak. Praktik ilegal ini bukan lagi sekadar kabar, melainkan sudah menjadi pemandangan yang nyaris rutin terjadi di tengah masyarakat.

Beroperasinya judi daduputar tersebut tanpa ada tindakan tegas dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Polsek Patumbak Polrestabes Medan Polda Sumut diduga pihak pengelola ada memberi setoran ataupun upeti kepada APH tersebut untuk memperlancar bisnis haramnya. 

Berdasarkan informasi warga, aktivitas tersebut berlangsung setiap hari mulai pukul 13.00 WIB hingga 20.00 WIB. Kerumunan pemain, suara riuh, hingga keluar masuknya orang tanpa henti menjadi bukti bahwa praktik ini berjalan terbuka, seolah tanpa rasa takut terhadap hukum.

“Sudah lama kali bang, tiap hari jalan terus. Ramai, tapi gak pernah ada tindakan,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Dari penelusuran di lapangan, pengelolaan lokasi tersebut diduga tidak berdiri sendiri. Sumber menyebutkan, aktivitas ini dikendalikan oleh lingkaran keluarga pemilik warung. Seorang perempuan yang dikenal dengan sapaan “Onces”, yang merupakan istri dari pemilik warung, disebut-sebut turut berperan dalam mengatur jalannya aktivitas perjudian tersebut.

Meski dugaan itu semakin menguat di tengah masyarakat, hingga kini praktik tersebut tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Tidak terlihat adanya rasa gentar, seolah lokasi tersebut berada di luar jangkauan hukum.

Ketika dikonfirmasi, Kanitreskrim Polsek Patumbak justru menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas perjudian di lokasi tersebut.

“Sudah kita cek dan kegiatan dimaksud tidak ada. Namun setiap mendapat informasi akan kita tindak lanjuti dengan tegas,” ujarnya.

Pernyataan tersebut dinilai publik tak lebih dari sekadar formalitas bahkan terkesan sebagai sandiwara penegakan hukum. Di saat aktivitas berlangsung terang-terangan dan menjadi konsumsi harian masyarakat, jawaban “tidak ada” justru memperlihatkan adanya jurang besar antara fakta lapangan dan respons aparat. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran yang sulit diterima akal sehat.

Alih-alih meredam keresahan, pernyataan tersebut justru memantik kemarahan warga. Sebab, apa yang mereka lihat setiap hari seolah dianggap tidak pernah terjadi. Fakta di depan mata dibantah, sementara aktivitas ilegal terus berjalan tanpa hambatan.

Janji penindakan tegas serta kerja sama dengan tokoh agama dan adat kini terdengar tak lebih dari omong kosong yang diulang-ulang tanpa realisasi. Di lapangan, praktik perjudian tetap hidup, tetap ramai, dan tetap berjalan seolah hukum hanya pajangan. Tidak ada efek jera, tidak ada tindakan nyata yang ada hanya pembiaran yang makin terang benderang.

Situasi ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran yang disengaja. Ketika aktivitas ilegal berlangsung terbuka namun dianggap “tidak ada”, publik berhak curiga: ada apa sebenarnya di balik diamnya aparat? Siapa yang sedang dilindungi? Dan sampai kapan sandiwara ini terus dipertontonkan?

Hal ini menjadi sorotan publik terhadap integritas di institusi kepolisian yang dianggap telah runtuh, ditandai dengan tercorengnya keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang semestinya menjadi pondasi utama penegakan hukum.

Terpisah prihal tersebut,jika kondisi ini terus dibiarkan maka ini bukan lagi soal lemahnya penegakan hukum ini adalah kegagalan total. Hukum dipermainkan, kepercayaan publik dihancurkan, dan aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru dipertanyakan keberpihakannya. Jangan salahkan masyarakat jika pada akhirnya menilai: hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dan di Patumbak, hukum seolah benar-benar kehilangan taringnya.

Meski sudah berulang kali dipublikasikan dimedia ktivitas perjudian jenis dadu putar  beroperasi semakin menggila dan terang-terangan di sebuah warung milik warga yang dikenal sebagai “Pak Kulit” di Jalan Pertahanan Pasar VII, Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak. Praktik ilegal ini bukan lagi sekadar kabar, melainkan sudah menjadi pemandangan yang nyaris rutin terjadi di tengah masyarakat.

Menggilanya pengoperasian jidi daduputar ada dugaan pihak pengelola sudah ada memberi setoran kepihak Aparat Penegak Hukum (APH) Polsek Patumbak Polrestabes Medan Polda Sumut. 

Berdasarkan informasi warga, aktivitas tersebut berlangsung setiap hari mulai pukul 13.00 WIB hingga 20.00 WIB. Kerumunan pemain, suara riuh, hingga keluar masuknya orang tanpa henti menjadi bukti bahwa praktik ini berjalan terbuka, seolah tanpa rasa takut terhadap hukum.

“Sudah lama kali bang, tiap hari jalan terus. Ramai, tapi gak pernah ada tindakan,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Dari penelusuran di lapangan, pengelolaan lokasi tersebut diduga tidak berdiri sendiri. Sumber menyebutkan, aktivitas ini dikendalikan oleh lingkaran keluarga pemilik warung. Seorang perempuan yang dikenal dengan sapaan “Onces”, yang merupakan istri dari pemilik warung, disebut-sebut turut berperan dalam mengatur jalannya aktivitas perjudian tersebut.

Meski dugaan itu semakin menguat di tengah masyarakat, hingga kini praktik tersebut tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Tidak terlihat adanya rasa gentar, seolah lokasi tersebut berada di luar jangkauan hukum.

Ketika dikonfirmasi, Kanitreskrim Polsek Patumbak justru menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas perjudian di lokasi tersebut.

“Sudah kita cek dan kegiatan dimaksud tidak ada. Namun setiap mendapat informasi akan kita tindak lanjuti dengan tegas,” ujarnya.

Pernyataan tersebut dinilai publik tak lebih dari sekadar formalitas bahkan terkesan sebagai sandiwara penegakan hukum. Di saat aktivitas berlangsung terang-terangan dan menjadi konsumsi harian masyarakat, jawaban “tidak ada” justru memperlihatkan adanya jurang besar antara fakta lapangan dan respons aparat. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran yang sulit diterima akal sehat.

Alih-alih meredam keresahan, pernyataan tersebut justru memantik kemarahan warga. Sebab, apa yang mereka lihat setiap hari seolah dianggap tidak pernah terjadi. Fakta di depan mata dibantah, sementara aktivitas ilegal terus berjalan tanpa hambatan.

Janji penindakan tegas serta kerja sama dengan tokoh agama dan adat kini terdengar tak lebih dari omong kosong yang diulang-ulang tanpa realisasi. Di lapangan, praktik perjudian tetap hidup, tetap ramai, dan tetap berjalan seolah hukum hanya pajangan. Tidak ada efek jera, tidak ada tindakan nyata yang ada hanya pembiaran yang makin terang benderang.

Situasi ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran yang disengaja. Ketika aktivitas ilegal berlangsung terbuka namun dianggap “tidak ada”, publik berhak curiga: ada apa sebenarnya di balik diamnya aparat? Siapa yang sedang dilindungi? Dan sampai kapan sandiwara ini terus dipertontonkan?

Hal ini menjadi sorotan publik terhadap integritas di institusi kepolisian yang dianggap telah runtuh, ditandai dengan tercorengnya keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang semestinya menjadi pondasi utama penegakan hukum.

Terpisah prihal tersebut,jika kondisi ini terus dibiarkan maka ini bukan lagi soal lemahnya penegakan hukum ini adalah kegagalan total. Hukum dipermainkan, kepercayaan publik dihancurkan, dan aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru dipertanyakan keberpihakannya. Jangan salahkan masyarakat jika pada akhirnya menilai: hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dan di Patumbak, hukum seolah benar-benar kehilangan taringnya. (M)

Dorong Swasembada Pangan, Samosir Kembangkan Bawang Putih Berbasis Dukungan Pemerintah Pusat

Dorong Swasembada Pangan, Samosir Kembangkan Bawang Putih Berbasis Dukungan Pemerintah Pusat

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyerahkan bantuan bibit bawang putih dan traktor roda empat kepada kelompok tani di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Jumat, 10/4/2026 (Foto: IST)

Samosir, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir menyerahkan bantuan bibit bawang putih dan traktor roda empat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kepada Kelompok Tani. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Jumat (10/4/2026).

Penyerahan bantuan ini menjadi langkah nyata Pemkab Samosir dalam mendukung program swasembada pangan, khususnya komoditas bawang putih yang menjadi salah satu prioritas nasional. 

Bupati Vandiko T. Gultom menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat melalui program Asta Cita Presiden RI, yang salah satunya menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan nasional.

“Ini bukan program biasa, ini atensi langsung dari Presiden. Ketahanan pangan, khususnya bawang putih menjadi prioritas. Tidak semua daerah bisa menanam bawang putih, dan di Sumatera Utara hanya beberapa daerah yang dinilai cocok, termasuk Samosir,” ujar Vandiko.

Ia menjelaskan, Kabupaten Samosir bahkan dinilai sebagai daerah paling potensial setelah dilakukan kajian oleh Kementerian Pertanian. Hal itu terungkap saat dirinya melakukan kunjungan ke kementerian dan mendapat tantangan langsung dari Menteri Pertanian untuk menjadikan Samosir sebagai daerah pengembangan bawang putih nasional.

“Saya ditantang, sanggup tidak Samosir mendukung ketahanan pangan bawang putih. Saya jawab sanggup. Bahkan sebelum saya pulang dari Jakarta, bantuan langsung dikirim berupa traktor dan bibit bawang putih sebanyak 16 ton untuk 20 hektare,” katanya.

Vandiko pun meminta para petani yang menerima bantuan agar serius dalam mengelola program ini. Menurutnya, keberhasilan uji coba ini akan menentukan masa depan Samosir sebagai sentra bawang putih di Sumatera Utara, bahkan nasional.

“Kalau ini berhasil, Samosir bisa jadi penghasil bawang putih di Sumatera Utara. Tapi kalau gagal, peluang ini bisa dialihkan ke daerah lain. Jadi saya minta ini benar-benar dikerjakan dengan serius,” tegasnya.

Ia juga memastikan pendampingan dari dinas ketahanan pangan,  pertanian dan perikanan serta pengawasan langsung dari Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Samosir, Tumiur Gultom, menjelaskan bahwa Samosir dipilih langsung oleh Kementerian Pertanian sebagai lokasi pengembangan bawang putih dalam rangka mewujudkan swasembada nasional.

Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada dua kelompok tani yakni Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo dan Kelompok Tani Lamtana di Desa Maduma, Kecamatan Simanindo. Masing-masing kelompok menerima bantuan untuk lahan seluas 10 hektare dengan total bibit sekitar 8 ton per kelompok.

“Selain bibit, juga diberikan dua unit traktor roda 4 untuk mempercepat pengolahan lahan. Targetnya, satu hektare bisa menghasilkan hingga 20–30 ton buah segar,” jelas Tumiur.

Ia menambahkan, pemilihan lokasi telah melalui kajian tenaga ahli hortikultura dari Kementerian Pertanian dengan sejumlah syarat, di antaranya ketinggian minimal 1.000 meter di atas permukaan laut serta hamparan lahan minimal 10 hektare dalam satu kawasan.

Program ini juga akan mendapat pendampingan intensif dari kementerian, termasuk penugasan tenaga pendamping lapangan serta pelaksanaan sosialisasi teknis kepada kelompok tani.

“Penanaman untuk program ini ditargetkan mulai April dan paling lambat minggu ketiga sudah harus selesai ditanam. Kami juga sudah menyiapkan pendamping di lapangan,” tambahnya.

Penerima bantuan, Ketua Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo, Hotber P. Turnip, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan pemerintah. Ia menyebut bantuan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi petani.

“Terima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan berusaha maksimal agar program ini berhasil,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Tani Lamtana, Feriadi Sitio. Ia optimistis program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Samosir.

“Kami siap bekerja keras agar hasilnya maksimal. Ini kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup petani,” katanya.

Dalam kesempatan itu, kelompok tani juga menyerahkan hasil pertanian berupa kopi luak dari Desa Maduma kepada Bupati dan Wabup sebagai bentuk apresiasi. (Ds)

HSF 2026 Resmi Dimulai, Horja Bius Mangase Taon Angkat Tradisi Sakral Batak

HSF 2026 Resmi Dimulai, Horja Bius Mangase Taon Angkat Tradisi Sakral Batak

Samosir, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar event Horja Bius Mangase Taon sebagai bagian dari Horas Samosir Fiesta (HSF) di Salon Tonga-tonga, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, yang ditandai dengan pemukulan gondang sebagai simbol dimulainya rangkaian acara adat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, Camat Ronggurnihuta, serta Ketua LAB Pantas M. Sinaga.

Horja Bius Mangase Taon merupakan event perdana dalam rangkaian HSF yang diselenggarakan bersama Bius Salaon Sitolu Hae Horbo. Kegiatan ini menampilkan berbagai ritual adat yang sarat makna dan nilai filosofis.

Adapun rangkaian kegiatan yang ditampilkan antara lain Tomu-tomu di Toguan Paborhat Boni, Paborhat Pangase, Martulaktulak, Manggalangi Pargoci/Panuturi, Mamona Gondang, Martabat Tabar, hingga talk show bertema “Filosofi Ulos”.

Selain itu, event ini juga diramaikan dengan pagelaran seni budaya oleh pelajar se-Kecamatan Ronggurnihuta sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam upaya pelestarian budaya.

Ritual Horja Bius Mangase Taon sendiri merupakan tradisi leluhur masyarakat Batak yang dahulu dilaksanakan untuk mengusir bala atau penyakit, sekaligus memohon keberkahan bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 April 2026, dan turut menampilkan prosesi sakral mangalahat horbo yang menjadi salah satu daya tarik utama.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan leluhur.

“Budaya merupakan kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Saya bersyukur masih banyak kelompok seni yang aktif, ini menjadi kebanggaan yang tidak terukur,” ujar Ariston.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta mendorong promosi budaya Samosir ke Tingkat Nasional.

“Kita harus melestarikan budaya dengan bahu-membahu. Peran tokoh adat sangat penting dalam mendidik generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai budaya,” tambahnya.

Selain itu, Ariston juga mendorong pembangunan gedung teater sebagai sarana pertunjukan seni budaya di Kabupaten Samosir.

Ia berharap lembaga adat mampu menyatukan seluruh tokoh adat sebagai kekuatan utama dalam menjaga kelestarian budaya, sekaligus mendorong terbentuknya desa adat yang kuat seperti di daerah wisata Bali.

“Perlu kreativitas dan idealisme agar Samosir semakin makmur, sejahtera, dan bersatu menuju arah yang lebih baik,” tutupnya. (Ds)

WFH di Samarinda, Disiplin ASN Diperketat

WFH di Samarinda, Disiplin ASN Diperketat

SAMARINDA. mediasergap.com — Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menegaskan komitmennya dalam menjalankan arahan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi energi melalui penerapan pola kerja Work From Home (WFH). Sikap patuh ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Jumat (10/4/2026) sore di Arutala Ballroom Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Samarinda.

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota, H. Saefuddin Zuhri, SE, MM dan Sekretaris Daerah, Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si tersebut, Andi Harun menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda berencana menerapkan WFH setiap hari Jumat, mulai 17 April 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan pusat, sekaligus langkah konkret mendukung penghematan energi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur. Seluruh pegawai tetap wajib bekerja sebagaimana biasa, hanya lokasi kerja yang dipindahkan dari kantor ke rumah. Bahkan, kedisiplinan tetap dijaga, termasuk kewajiban mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan hari kerja. 

“Ini WFH, bukan WFA (Work FRom Anywhere, Red). Pegawai tetap harus berada di rumah selama jam kerja dan tidak boleh meninggalkan tempat untuk urusan non-dinas,” tegasnya.

Andi Harun juga menekankan pentingnya responsivitas pegawai terhadap arahan atasan. Seluruh ASN diwajibkan selalu siaga, termasuk memastikan komunikasi tetap aktif dan siap hadir apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Untuk pengawasan, presensi dilakukan secara daring sebanyak tiga kali sehari—pagi, siang, dan sore—yang terintegrasi dengan sistem GPS guna memastikan kehadiran sesuai lokasi.

Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga pemotongan tunjangan. Bahkan, untuk pelanggaran berat seperti manipulasi lokasi menggunakan perangkat ilegal, akan berujung pada pencopotan jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

“Jangan coba-coba bermain dengan aturan ini. Sekecil apa pun pelanggaran, akan terdeteksi. Ini soal integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur,” ujarnya tegas.

Melalui kebijakan ini, Andi Harun berharap seluruh jajaran Pemkot Samarinda dapat menunjukkan kedisiplinan dan loyalitas dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadi contoh dalam mendukung kebijakan nasional. Ia meminta kepada para pimpinan OPD untuk segera menyosialisasikan aturan tersebut di lingkungan kerja masing-masing.

“Kita mulai Jumat depan, lalu kita evaluasi secara menyeluruh. Saya harap ini dijalankan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (Rel)

(Sumber: ©Kominfo Samarinda)

Gerakan Nyata Pelestarian, Bupati Samosir Ajak Semua Pihak Jaga Ekosistem Danau Toba

Gerakan Nyata Pelestarian, Bupati Samosir Ajak Semua Pihak Jaga Ekosistem Danau Toba

Samosir, mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Yayasan Pusuk Buhit melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan dengan menebar 1.000 bibit ikan di Danau Toba serta menanam 1.000 pohon di kawasan Waterfront City (WFC) Pangururan dan Pusuk Buhit, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pesanggrahan, depan Rumah Dinas Bupati Samosir ini dihadiri Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Danramil Pangururan, Praeses Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi, serta Mahasiswa KKN Quality.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas inisiatif Yayasan Pusuk Buhit yang dinilai sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem Danau Toba.

“Penebaran bibit ikan dan penanaman pohon ini menjadi bukti komitmen kita menjaga keseimbangan ekosistem. Harapan kita, upaya ini tidak berhenti di generasi sekarang, tetapi terus berlanjut dan menjadi contoh bagi masyarakat luas,” ujar Vandiko.

Menurutnya, pelestarian lingkungan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, hingga para perantau. Jika ekosistem Danau Toba terjaga, maka sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, juga akan ikut meningkat.

“Danau Toba harus tetap menjadi sumber kehidupan. Jika lingkungannya terjaga, wisatawan akan datang dan masyarakat yang bergantung pada danau ini dapat meningkatkan pendapatan,” katanya.

Vandiko juga menekankan pentingnya penggunaan bibit ikan yang sesuai dengan spesies endemik Danau Toba agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.

Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Effendy Naibaho, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari soft launching gerakan penanaman 10 juta pohon. Selain itu, pihaknya juga melakukan penebaran bibit ikan dan penanaman pohon secara simbolis.

“Kegiatan ini bertujuan menjaga Danau Toba dan lingkungannya dengan semangat ‘Suan Unang Taba’, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut turut didukung oleh Yayasan Si Raja Batak dan ormas PBB.

Sementara itu, Praeses Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi mengatakan pihak gereja juga akan ambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui rencana penanaman pohon pada 18 April mendatang di kawasan Pusuk Buhit.

“Danau Toba dan Samosir adalah rumah kita bersama. Kalau alam tidak aman, kita juga tidak akan aman,” ujarnya.

Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan menilai kegiatan tersebut sebagai langkah serius dalam upaya konservasi Danau Toba, terutama di tengah menurunnya populasi ikan. “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh upaya konservasi dan bersinergi menjaga kelestarian Danau Toba,” katanya. (Ds)

(Sumber: ©Kominfo Samosir)

Sekdako Tebing Tinggi Pimpin Rapat Kerja TPID, Bahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi l

Sekdako Tebing Tinggi Pimpin Rapat Kerja TPID, Bahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi l

Tebing Tinggi, mediasergap.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, memimpin langsung Rapat Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Ruang Mawar, Lantai 3 Gedung Balai Kota, Jumat (10/4/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan upaya memperkuat langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Rakor difokuskan pada penguatan sinergi lintas instansi serta penyusunan langkah konkret pengendalian inflasi.

Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen kunci yang tergabung dalam TPID, mulai dari unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga vertikal yang tergabung dalam TPID Kota Tebing Tinggi.

Dalam arahannya, Sekdako menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

“Rapat ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pengendalian inflasi dan pelaksanaan tugas-tugas TPID, serta untuk menyusun langkah konkret ke depan,” ujar Sekdako.

Beberapa poin utama yang menjadi pembahasan dalam rakor tersebut antara lain, penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi Kota Tebing Tinggi tahun 2025–2027, perkembangan perekonomian daerah, dan evaluasi terhadap capaian Indeks Harga Konsumen (IHK). Selain itu, turut dibahas hasil monitoring Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan kinerja TPID serta pembahasan optimalisasi penggunaan APBD untuk intervensi pasar.

Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang responsif, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan. Selain pengendalian inflasi, rapat juga menyentuh strategi peningkatan pendapatan daerah tahun 2026 sebagai penopang ketahanan fiskal kota.

Melalui kerja sama yang solid antar instansi dan lembaga vertikal, Pemko Tebing Tinggi optimistis dapat mempertahankan laju inflasi yang terkendali demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Ajs)

Bupati Toba Minta IPSM Aktif dan Inovatif Tangani Permasalahan Sosial

Bupati Toba Minta IPSM Aktif dan Inovatif Tangani Permasalahan Sosial

Balige, mediasergap.com - Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melantik dan mengukuhkan Pengurus Daerah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Toba Periode 2026-2031 di pendopo rumah dinas Bupati Toba, Jumat (10/4/2026). 

Dalam arahan dan bimbingannya, Bupati Toba menyampaikan bahwa pelantikan tersebut adalah wujud kepercayaan pemerintah dan masyarakat, maka pengurus harus dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan integritas tinggi.

Beliau menambahkan bahwa pekerja sosial masyarakat adalah mitra pemerintah dan ujung tombak yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat. "Saya ingin melihat IPSM menjadi organisasi yang proaktif, responsif dan solusif terhadap permasalahan sosial di lapangan," kata Bupati kepada seluruh pengurus IPSM Kabupaten Toba.

Pasca pelantikan, Bupati berpesan agar IPSM bersinergi dengan Dinas Sosial, pemerintah desa/kelurahan serta lembaga sosial lainnya, membantu pemerintah dalam pemutakhiran data warga miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bantuan tepat sasaran, dan mengembangkan cara-cara baru yang kreatif dalam penanganan masalah sosial.

"Saya selaku Bupati Toba berkomitmen penuh untuk mendukung program-program IPSM, sepanjang sejalan dengan visi misi Kabupaten Toba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjut Bupati. 

Adapun susunan pengurus yang dilantik sebagai berikut; Jhon Hardi Napitupulu sebagai Ketua, Imanuel Napitupulu sebagai Sekretaris dan Kenny D. Pardede sebagai Bendahara dan para pengurus lainnya. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Muchrid Nasution selaku Ketua IPSM Sumatera Utara serta para pengurus IPSM Sumatera Utara lainnya, perwakilan Kodim 02/TU, mewakili Kapolres Toba, mewakili Kejari Balige, Sekda Toba, sejumlah pimpinan OPD, para Camat dan undangan lainnya. (Ds)

(Sumber: ©MC Toba)

Bupati Samosir Sampaikan LKPJ 2025 Kepada DPRD

Bupati Samosir Sampaikan LKPJ 2025 Kepada DPRD

Bupati Samosir menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Kamis, 9/4/2026 (Foto: IST)

Samosir, mediasergap.com - Bupati Samosir menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (09/04/2026).

Penyampaian LKPJ tersebut merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon.

Dalam nota pengantarnya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja pembangunan daerah, sekaligus memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“LKPJ ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang harus dapat diukur tingkat keberhasilannya,” ujarnya.

Secara umum, LKPJ 2025 menggambarkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Tahun tersebut menjadi tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021–2026 sekaligus awal dari RPJMD 2025–2029.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2025 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan” dengan empat prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, penanganan bencana, pelestarian budaya dan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Dari sisi keuangan daerah, total APBD Kabupaten Samosir tahun 2025 tercatat lebih dari Rp 830 miliar. Pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp 810 miliar dengan realisasi mencapai lebih dari 95 %. Sementara belanja daerah terealisasi sekitar 91 % dari total anggaran.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar 91 % dari target, pendapatan transfer mencapai 96 %, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 97 %. Di sisi belanja, belanja operasi terealisasi 95 %, belanja modal 92 %, sementara belanja transfer mencapai 77 %.

Pada aspek pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan daerah melampaui target hingga 105 % yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Selain capaian keuangan, Bupati Samosir juga memaparkan indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,14 %. Angka kemiskinan turun menjadi 10,79 % dari sebelumnya 11,63 % pada 2024.

Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 0,87 %. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,63, dan pendapatan per kapita naik menjadi Rp 44,95 juta per tahun.

Di sisi lain, rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan berada pada angka 0,267, masih dalam kategori rendah meski mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir telah menindaklanjuti 37 rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2024 melalui Perangkat Daerah masing-masing.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Pemkab juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya serta sertifikat menuju kota bersih.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.

“Kami menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” kata Bupati. (Ds)

(Sumber: ©Kominfo Samosir)

Polri Kembalikan Ratusan Kendaraan Hasil Kejahatan, Wujudkan Rasa Keadilan bagi Masyarakat

Polri Kembalikan Ratusan Kendaraan Hasil Kejahatan, Wujudkan Rasa Keadilan bagi Masyarakat

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho bersama jajaran dan perwakilan masyarakat menunjukkan kendaraan bermotor yang berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam kegiatan penyerahan barang bukti hasil kejahatan di Lapangan Gedung Presisi, Rabu, 08/04/2026 (Foto: IST)

PALEMBANG, mediasergap.com – Suasana haru dan bahagia mewarnai Lapangan Gedung Presisi saat Polda Sumatera Selatan menyerahkan kembali ratusan kendaraan bermotor hasil kejahatan kepada pemiliknya, Rabu (08/04/2026).

Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan serta memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang turut memberikan informasi kepada Pihak Kepolisian.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengungkapan curanmor merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian. Kami akan terus berkomitmen mengungkap setiap kejahatan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan Aparat Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (Rel)

(Sumber: ©Humas Polda Sumsel)