Media Sergap -->

Headline

Dituduh Mencuri Sepeda Motor, Rumah Didatangi Beberapa Orang, Anak Korban Trauma dan Malu Keluar Rumah

Langkat (Sumut) mediasergap.comSeorang warga   Dusun Sumberjo Desa Perhiasan Kecamatan Selesai  Kabupaten Langkat Sumatera Utara,menjadi korban dugaan fitnah setelah dituduh mencuri sepeda motor oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik kendaraan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 04 April 2026 sekira pukul 11:59 Wib ketika sekelompok orang mendatangi rumah korban secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan ketegangan dan ketakutan di lingkungan sekitar.

Kepada awak media Ramini (37) korban dugaan Fitnah  pencurian sepeda motor menyampaikan,pada Kamis Malam Jum'at tanggal 9 April 2026  sekira pukul 11:59 Wib, saya bersama anak-anak dan suami saya mau tidur, tiba-tiba kedengaran suara sepeda motor yang berhenti tepat didepan rumah, lalu saya bersama suami bangun dan keluar rumah untuk melihat siapa yang datang.Dan saya melihat beberapa orang sudah berada dibagian belakang,samping  kandang lembu,lalu saya tanyakan ada urusan apa malam-malam kalian datang ke rumah orang, dan mengepung rumah saya tanpa ijin dan permisi, lalu salah seorang menjawab ,mau mencari rumah Sulis tukang sinso,mau saya suruh motong pokok sawit sembari jalan kebelakang rumah saya,"ungkap Ramini.

"Lanjut Ramini,saya kenal dengan beberapa  orang yang mengepung rumah saya,dan yang masuk kearea halaman rumahnya,yang sempat membuat anknya ketakutan dan trauma, yang  terlihat dua orang menunggu diujung jalan yaitu Adi dan Selamet bersama temannya,Dani dan Jaya  yang jelas terlihat jalan kesamping dan belakang rumah,"terangnya 

Karena merasa terusik dan terancam oleh prilaku beberapa orang tersebut,Ramini didampingi suaminya Amat pun bersitegang dan adu mulut dengan beberapa orang yang masuk ke area halaman rumahnya,dan diredam oleh Kepala Lingkungan setempat (Keplor),lalu diketahui maksud dan tujuan mereka mencari sepeda motor milik Suardi yang hilang, dan diduga pemilik sepeda motor curiga kepada Amat dan melakukan penggerebekan diseputaran rumah milik Amat dan Ramini 

Kedatangan rombongan tersebut berlangsung tanpa adanya bukti yang jelas. Mereka langsung menuduh suami korban sebagai pelaku pencurian sepeda motor dan melakukan tekanan secara verbal di depan keluarga.

“Tidak ada bukti apa pun, tiba-tiba mereka datang ramai-ramai dan menuduh suami saya mencuri. Saya sangat terkejut dan merasa dipermalukan di depan keluarga dan tetangga,” ungkap Ramini kepada awak media, Kamis (30/4/2026)

Situasi semakin memprihatinkan karena insiden tersebut disaksikan langsung oleh anak korban yang masih di bawah umur.

Akibat kejadian itu, anak korban mengalami trauma dan ketakutan, terutama saat melihat orang asing datang ke rumah,dan enggan keluar rumah dan berangkat sekolah, karena merasa malu atas tuduhan terhadap bapak nya yang diduga mencuri sepeda motor milik orang lain.

“Anak saya jadi takut, sampai sekarang masih gelisah. Setiap ada orang datang, dia langsung panik,” tambahnya.

Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara sosial, tetapi juga meninggalkan luka psikologis pada anak korban yang masih dibawah umur.

Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut juga mengaku resah atas tindakan sekelompok orang yang dinilai main hakim sendiri tanpa proses hukum yang jelas.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan terkait tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak penuduh. Secara hukum, tuduhan tanpa bukti serta tindakan mendatangi rumah seseorang secara beramai-ramai dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau bahkan mengarah pada intimidasi.

Korban berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna mendapatkan perlindungan hukum dan membersihkan nama baiknya dari tuduhan yang tidak berdasar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang menuduh maupun aparat penegak hukum terkait peristiwa tersebut. (Red)

Wakil Bupati Toba Hadiri Workshop “Senang Membaca dengan SIBI”, Dorong Peningkatan Literasi Pendidikan

Balige (Sumut) mediasergap.comWakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menghadiri Workshop Pendidikan bertema “Senang Membaca dengan SIBI” yang digelar di Ballroom Labersa Hotel and Convention Center, Balige, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) dalam rangka meningkatkan literasi dan mutu pendidikan di Kabupaten Toba.

Workshop ini diselenggarakan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Drs. Sabam Sinaga, M.M., bekerja sama dengan Badan Kebijakan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kegiatan diikuti oleh tenaga pendidik tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Toba.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba menekankan pentingnya pemanfaatan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, terutama dalam menghadapi perkembangan era digital.

“Silakan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan literasi para anak didik di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Toba. Ilmu yang diperoleh di sini diharapkan dapat dibagikan kembali di sekolah masing-masing,” ujar Wabup.

Ia juga berharap para pendidik mampu membantu siswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di dunia pendidikan. Di akhir sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Toba.

Sementara itu, Sabam Sinaga dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Toba, sejalan dengan visi Toba Mantap 2029. Ia juga menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui pembahasan regulasi pendidikan di tingkat nasional.

“Kami di Komisi X DPR RI terus memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik melalui pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia,” ungkapnya.

Sabam juga mengapresiasi kehadiran Badan Kebijakan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI yang telah berkontribusi dalam peningkatan literasi di Kabupaten Toba melalui program SIBI.

Usai acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi seminar bertema “Senang Membaca dengan SIBI” serta diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharuddin, S.Sc., M.Sc., Kepala Pusat Perbukuan Supriyatno, S.Pd., M.A., jajaran BKPDM Kemendikdasmen RI, serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Rikardo Hutajulu. (Ds)

Sekda Tebing Tinggi Buka Sosialisasi Ketaspenan, Dorong ASN Tetap Produktif Pasca Pensiun

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Sosialisasi Ketaspenan dan Pengenalan Produk Perbankan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) periode 2026–2027. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, di Gedung Sawiyah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh bagi ASN menjelang masa purna bakti, baik dari aspek administratif, finansial, maupun mental. Ia menegaskan bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal fase baru untuk tetap berkontribusi di tengah masyarakat.

“Pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Justru ini adalah fase untuk tetap aktif, baik dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun ekonomi,” ujar Sekda.

Sekda juga mendorong para calon pensiunan untuk bergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sebagai wadah menjaga silaturahmi dan aktivitas positif. Pemerintah Kota Tebing Tinggi, lanjutnya, berkomitmen mendukung keberlangsungan organisasi tersebut, termasuk rencana revitalisasi Gedung Juang 45 sebagai sekretariat PWRI.

Selain itu, Sekda mengusulkan inovasi penghargaan berupa seremoni “Wisuda Pensiun” sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang para ASN. Menurutnya, penghargaan tersebut penting sebagai simbol penghormatan sekaligus kenangan atas dedikasi pegawai selama bertugas.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tebing Tinggi, Abdul Halim Purba, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait prosedur pengurusan pensiun, layanan PT Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen, serta pembekalan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan pasca pensiun.

“Peserta kegiatan ini berjumlah 124 orang PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026 dan 2027,” jelasnya.

Dari pihak PT Taspen Cabang Medan, Branch Manager Toni Eko Sucahyo menegaskan bahwa Taspen berperan sebagai pengelola program tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi ASN.

“Taspen hadir sebagai rumah kedua bagi ASN setelah pensiun, memastikan seluruh hak peserta dapat diterima dengan mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar peserta berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen, karena seluruh layanan resmi tidak dipungut biaya.

Perwakilan PWRI Kota Tebing Tinggi, Piala Ginting, turut mengajak para calon pensiunan untuk tetap aktif dalam kegiatan organisasi seperti senam kesehatan, arisan, dan kegiatan sosial keagamaan.

“Kami berharap para pensiunan tetap menjaga kesehatan, silaturahmi, dan terus produktif melalui PWRI,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Bank Mandiri Taspen, jajaran PT Taspen, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Pemko Tebing Tinggi Dukung Pembangunan Kantor Imigrasi, Dorong Kemudahan Layanan Publik

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Kantor Imigrasi di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan kemudahan layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat menerima audiensi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di ruang utama Wali Kota, Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana penguatan layanan keimigrasian, termasuk peluang pembentukan Kantor Imigrasi di Kota Tebing Tinggi. Sekda didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah, antara lain Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Asisten Administrasi Umum Setdako.

Sekda menyampaikan bahwa kehadiran layanan imigrasi di daerah akan memberikan dampak positif yang luas.

“Efek dominonya sangat positif. Kehadiran layanan imigrasi akan mempermudah masyarakat, sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kemudahan akses layanan paspor dan keimigrasian akan sangat membantu masyarakat, baik untuk kebutuhan ibadah, pendidikan, maupun perjalanan wisata.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, menjelaskan bahwa kebutuhan kantor imigrasi di Tebing Tinggi semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah pemohon paspor dari wilayah tersebut dan sekitarnya.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat masih harus mengakses layanan keimigrasian ke kota lain seperti Medan.

“Kami melihat potensi besar di Tebing Tinggi, baik dari sisi pelayanan maupun pertumbuhan ekonomi. Kehadiran kantor imigrasi akan memangkas jarak dan meningkatkan efisiensi layanan,” jelasnya.

Parlindungan juga menambahkan bahwa peningkatan permohonan paspor dalam beberapa tahun terakhir turut berdampak pada sektor ekonomi pendukung seperti perhotelan, kuliner, dan perdagangan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembentukan kantor imigrasi juga akan memperkuat fungsi pengawasan orang asing serta mendukung layanan berbasis digital yang terus dikembangkan pemerintah.

Pihak Imigrasi menyatakan akan segera mengusulkan pembentukan kantor kepada pemerintah pusat setelah memperoleh dukungan resmi dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara Pemko Tebing Tinggi dan jajaran Imigrasi Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong terwujudnya Kantor Imigrasi di Kota Tebing Tinggi, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah. (Ajs)

Pemkab Batu Bara Dukung Hilirisasi Nasional, Siapkan SDM Unggul untuk KEK Sei Mangkei

Simalungun (Sumut) mediasergap.comPemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan komitmennya dalam mendukung program hilirisasi industri nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten dan siap bersaing di sektor industri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., saat menghadiri kegiatan groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Rabu (29/4/2026).

Menurut Syafrizal, kesiapan SDM daerah menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program hilirisasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri strategis.

“Pemerintah Kabupaten Batu Bara siap mendukung penuh program hilirisasi dengan menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten, sehingga dapat berkontribusi langsung dalam pengembangan industri di KEK Sei Mangkei,” ujarnya.

Peresmian groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II secara nasional dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk lokasi KEK Sei Mangkei, kegiatan groundbreaking proyek Oleofood dan Biodiesel diresmikan oleh Bupati Simalungun bersama Wakil Bupati Batu Bara dan jajaran pimpinan PT Industri Nabati Lestari.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara, serta para pimpinan perusahaan yang beroperasi di KEK Sei Mangkei.

Melalui pengembangan hilirisasi ini, diharapkan tercipta nilai tambah bagi komoditas unggulan daerah, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah daerah pun terus mendorong kolaborasi antara sektor industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Kabiro BB)

Kapolda Sumsel dan BPK Perkuat Sinergi Pengawasan Keuangan Negara dan Penegakan Hukum

Palembang (Sumsel) mediasergap.comKepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menerima kunjungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan di Mapolda Sumsel, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektoral, khususnya dalam penyelamatan aset negara dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, koordinasi teknis antara kedua institusi juga diperkuat, terutama dalam proses penghitungan kerugian negara guna mendukung pembuktian perkara secara lebih efektif.

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dalam upaya menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.

“Sinergi ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mengawal keuangan negara. Kami siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk data maupun koordinasi teknis, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbangun sistem pengawasan yang semakin kuat serta mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Di sisi lain, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Ke depan, Polda Sumsel dan BPK RI Perwakilan Sumsel berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik. (Rel)

Logistik Sumut Bangkit, PMT Catat Pertumbuhan Positif Awal 2026

Belawan (Sumut) mediasergap.com Aktivitas logistik di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren pemulihan pada awal tahun 2026. Di tengah tekanan rantai pasok global dan ketidakpastian perdagangan internasional, arus peti kemas di Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung justru mencatatkan pertumbuhan positif.

PT Prima Multi Terminal (PMT) melaporkan total volume peti kemas hingga Maret 2026 mencapai 168.478 TEUs, meningkat sekitar 5 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikasi membaiknya distribusi barang, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dari wilayah barat Indonesia.

Kontribusi terbesar pertumbuhan berasal dari Terminal 1 Belawan. Arus peti kemas domestik tercatat sebesar 152.452 TEUs atau naik 5 % secara tahunan. Peningkatan ini didorong oleh stabilnya distribusi barang konsumsi serta bahan baku industri, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

Sementara itu, kinerja signifikan juga terlihat di Terminal 2 Kuala Tanjung, khususnya pada segmen internasional. Volume peti kemas internasional mencapai 5.579 TEUs atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh bertambahnya layanan pelayaran serta meningkatnya aktivitas ekspor dari kawasan industri di Sumatera.

Direktur Utama PMT, Rudi Susanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator awal pemulihan ekonomi daerah di tengah dinamika global.

“Kami melihat adanya perbaikan arus barang, khususnya untuk komoditas ekspor dan distribusi antardaerah. Hal ini menunjukkan aktivitas industri mulai kembali bergerak, meskipun pelaku usaha tetap berhati-hati menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya.

Dari sisi operasional, PMT juga mencatat peningkatan kinerja layanan. Rasio effective time terhadap berthing time (ET/BT) di Terminal Belawan mencapai 85,95 %. Sementara itu, di Kuala Tanjung, rasio ET/BT untuk layanan internasional tercatat sebesar 75,57 % dan domestik 66,74 %.

Peningkatan tersebut didukung oleh penataan area penumpukan, optimalisasi peralatan bongkar muat, serta penguatan koordinasi operasional. Upaya ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi layanan sekaligus menjaga daya saing pelabuhan di tingkat regional.

Selain faktor internal, dukungan kebijakan pemerintah dalam menekan biaya logistik nasional serta mendorong ekspor berbasis hilirisasi turut memberikan dampak positif. Meski demikian, tantangan seperti fluktuasi permintaan global dan ketidakpastian ekonomi di negara mitra dagang tetap perlu diantisipasi.

Di sisi lain, aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas. PMT terus memperkuat implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui standardisasi peralatan, inspeksi berkala, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan target nihil kecelakaan.

Ke depan, PMT berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan layanan guna mendukung kelancaran arus logistik, menekan biaya distribusi, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar global. (Roni K)

Pemkab Samosir Tegas dan Humanis, Tertibkan Pembangunan Villa Tanpa Izin di Kawasan Wisata Tuktuk

Samosir (Sumut) mediasergap.comPemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan komitmen kuat dalam menata pembangunan dan menjaga ketertiban kawasan wisata. Melalui tim gabungan lintas OPD, Pemkab Samosir menghentikan sementara pembangunan Villa Wilona yang berlokasi di Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Rabu (29/4/2026).

Langkah ini diambil karena bangunan dua lantai tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebagaimana diatur dalam ketentuan perizinan yang berlaku. Penertiban dilakukan oleh tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Meski bertindak tegas, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pihak pelaksana pembangunan menerima keputusan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera mengurus perizinan sesuai prosedur.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa terdapat dua temuan di lapangan, yakni pembongkaran trotoar tanpa izin serta pembangunan villa dua lantai yang belum memiliki legalitas lengkap.

“Bangunan sudah hampir selesai, namun izin belum diproses. Untuk itu kami minta dihentikan sementara sampai seluruh perizinan terpenuhi,” ujarnya.

Pilippi menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat, melainkan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Menurutnya, pembangunan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari.

“Kami hadir untuk memberikan solusi. Pemerintah mendukung investasi, namun harus tetap taat aturan agar usaha dapat berjalan aman dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pemkab Samosir juga memastikan siap mendampingi proses pengurusan izin melalui sistem OSS-RBA. Dengan kelengkapan dokumen teknis seperti tata ruang, lingkungan, serta gambar bangunan dari tenaga ahli bersertifikat, proses administrasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Kasatpol PP Kabupaten Samosir, Rudimanto Limbong, menegaskan bahwa penghentian sementara wajib dipatuhi hingga seluruh administrasi selesai.

“Jika tidak diindahkan, akan ada tahapan sanksi hingga pembongkaran sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penertiban bangunan tanpa izin merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Sementara itu, pihak pemilik bangunan melalui perwakilannya menyatakan kesediaan mengikuti arahan pemerintah dan segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan.

Diketahui, bangunan tersebut sebelumnya memiliki izin IMB untuk satu lantai. Namun, karena kini dikembangkan menjadi dua lantai dengan fungsi usaha villa, maka diwajibkan mengurus PBG baru sesuai regulasi terbaru.

Camat Simanindo, Hans R. Sidabutar, turut menekankan pentingnya legalitas sejak awal pembangunan.

“Dengan izin yang lengkap, pembangunan berjalan lancar, memberikan kontribusi terhadap PAD, serta mendukung pengembangan kawasan wisata yang tertib dan berkualitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi wujud nyata keseriusan Pemkab Samosir dalam menciptakan kawasan wisata yang tertata, legal, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. (D/Smart)

Komisi A DPRD Toba Dorong Optimalisasi SP4N Lapor Melalui Konsultasi ke Diskominfo Medan

Medan (Sumut) mediasergap.comKomisi A DPRD Kabupaten Toba melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Selasa (28/4/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi A, Candrow Manurung, tersebut turut didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Dalam pertemuan itu, Komisi A DPRD Toba menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan SP4N Lapor di Kota Medan, termasuk proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Candrow Manurung menegaskan bahwa SP4N Lapor merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui platform ini, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan, masukan, maupun aspirasi kepada pemerintah.

“SP4N Lapor sangat strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa di Kabupaten Toba, sistem tersebut sebenarnya telah berjalan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap cara penggunaan aplikasi berbasis digital tersebut.

“Kondisi ini menjadi tantangan bersama. Wadah yang sudah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Dari hasil konsultasi, diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan juga menghadapi tantangan serupa, yakni masih minimnya tingkat pemanfaatan SP4N Lapor akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Toba berkomitmen untuk mendorong peningkatan pemanfaatan SP4N Lapor melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Ke depan, DPRD Toba, khususnya Komisi A, akan mendukung penuh langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam memperluas pemahaman masyarakat terkait fungsi dan manfaat SP4N Lapor.

“Program nasional ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, sosialisasi menjadi kunci agar partisipasi publik semakin meningkat,” tutup Candrow. (Ds)

UPT Puskesmas Indrapura Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi Pegawai Diskominfo Batu Bara

Batubara (Sumut) mediasergap.comDalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendukung kinerja aparatur, UPT Puskesmas Indrapura melaksanakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Diskominfo Batu Bara dan berlangsung di Kantor Diskominfo yang berlokasi di Kecamatan Air Putih pada Selasa (28 April 2026). Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara, Elpandi, S.Ag., M.H, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai. “Kesehatan pegawai adalah aset penting dalam mendukung kinerja organisasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pegawai dapat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.

Pelaksanaan CKG ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Batu Bara menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Kabiro BB)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport