Media Sergap -->

Headline

Fery Matondang Buka Fakta di Balik Video Viral Tahanan Makan Bersama Polisi, Sebut Ada Sisi Kemanusiaan

MEDAN (Sumut) mediasergap.com – Beredarnya video sejumlah tahanan kasus narkotika yang makan bersama personel kepolisian di sebuah rumah makan di Kota Medan mendapat perhatian luas masyarakat. Menanggapi polemik tersebut, Fery Matondang, wartawan yang merekam sekaligus mengunggah video tersebut, memberikan klarifikasi mengenai kronologi dan latar belakang kejadian.

Fery menjelaskan, peristiwa itu bermula setelah personel Satresnarkoba Polres Asahan menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumatera Utara, Senin (16/11/2026). Rombongan berangkat dari Asahan sekitar pukul 06.00 WIB dan belum sempat sarapan sebelum mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga sekitar pukul 11.00 WIB.

Usai kegiatan, rombongan kemudian berinisiatif singgah di Rumah Makan Kembang sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Asahan. Keputusan tersebut juga dilatarbelakangi adanya beberapa tahanan yang menyampaikan bahwa mereka belum makan sejak pagi.

“Beberapa tahanan menyampaikan kepada petugas bahwa mereka lapar dan belum makan. Kemudian ada inisiatif dari personel untuk mengajak mereka makan terlebih dahulu,” ungkap Fery.

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi rumah makan tersebut juga mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan pengawasan terhadap para tahanan selama kegiatan berlangsung

Menurut Fery, dirinya merekam momen tersebut karena melihat adanya sisi humanis dari tindakan personel kepolisian. Ia mengaku tidak memiliki kepentingan lain selain ingin memperlihatkan bahwa setiap manusia, termasuk seseorang yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

“Saya melihat para tahanan begitu senang karena mendapatkan perlakuan tersebut. Bahkan, mereka menyampaikan kepada saya bahwa meskipun mereka penjahat, mereka tetap manusia dan merasa diperlakukan dengan baik oleh polisi,” tuturnya.

Fery yang mengaku telah menjalani profesi jurnalistik selama kurang lebih 15 tahun menegaskan bahwa dirinya bukan anggota kepolisian, melainkan wartawan yang secara independen merekam kejadian tersebut karena melihat adanya nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

“Saya membuat video itu karena melihat sisi humanisnya. Tidak ada maksud atau kepentingan lain. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun seseorang berstatus tahanan, mereka tetap harus diperlakukan sebagai manusia,” jelasnya.

Di sisi lain, Polda Sumatera Utara sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Polda Sumut juga memastikan bahwa peristiwa itu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) guna memastikan pelaksanaan tugas personel tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Klarifikasi Fery diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kronologi kejadian yang menjadi perhatian publik. Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila video yang dibuatnya menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian harus tetap berjalan beriringan dengan profesionalisme, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap prosedur pengamanan tahanan. (Rel)

BKPSDM Toba Laksanakan Seleksi Terbuka Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Balige (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan seleksi terbuka pengisian empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Toba.

Kepala BKPSDM Toba, Donald Simanjuntak, menjelaskan bahwa seleksi tersebut mencakup tiga jabatan yang saat ini kosong dan satu jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya karena memasuki batas usia pensiun pada April 2027 mendatang.

“Jabatan yang kosong saat ini ada tiga. Namun, kita membuka seleksi untuk empat jabatan karena sesuai ketentuan, seleksi dapat dibuka enam bulan sebelum pejabat memasuki batas usia pensiun. Dalam hal ini, jabatan Kepala Dinas Sosial juga kita ikutkan dalam seleksi,” jelas Donald saat ditemui di Kantor BKPSDM Toba, Jumat (20/11/2026).

Ia menyampaikan, tahapan pengumuman seleksi telah dilaksanakan pada 15–23 Oktober 2026, sedangkan pendaftaran dibuka pada 28 Oktober hingga 11 November 2026.

Dari proses pendaftaran tersebut, terdapat delapan orang pelamar yang mendaftar untuk mengisi empat jabatan. Setiap pelamar diperbolehkan memilih lebih dari satu jabatan sehingga tercatat sebanyak 16 pilihan atau lamaran untuk seluruh jabatan yang diseleksi.

Adapun empat jabatan tersebut meliputi Inspektur dengan empat pelamar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan empat pelamar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan empat pelamar, serta Kepala Dinas Sosial dengan empat pelamar.

Donald mengatakan, tahapan seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan, selanjutnya, pada 23 November 2026, peserta akan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di UPT Asesmen milik BKD Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, pada 26 November 2026, peserta akan mengikuti presentasi makalah dan wawancara di hadapan lima orang panitia seleksi (pansel). Hasil penilaian dari tahapan tersebut dijadwalkan diumumkan pada 27 November 2026.

“Akumulasi nilai dari panitia seleksi akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati Toba, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi ASN Karier,” ujarnya.

Setelah laporan diterima, BKN akan menerbitkan rekomendasi yang menjadi dasar pengumuman tiga peserta terbaik untuk masing-masing jabatan. Selanjutnya, Bupati Toba selaku PPK akan menentukan calon yang akan menduduki jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Donald memperkirakan seluruh rangkaian seleksi akan selesai pada 15 Desember 2026.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan secara maksimal sehingga menghasilkan calon pejabat yang memiliki kompetensi, kemampuan manajerial, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Sejauh ini pelaksanaan seleksi berjalan lancar tanpa hambatan. Pemkab Toba berkomitmen mendapatkan calon pejabat yang mampu membantu pimpinan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap 2029,” pungkasnya. (Dosi)

Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plang Informasi Merusak Fasilitas Umum dan Galian Sangat Membahayakan Masyarakat

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pengerjaan proyek drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, menuai keluhan setelah merusak fasilitas umum berupa lapangan sepak bola yang selama ini digunakan anak-anak sekolah untuk pelajaran olahraga dan klub sepak bola untuk latihan setiap hari.

Kondisi lapangan kini berubah menyerupai kubangan kerbau akibat dilintasi kendaraan pengangkut material dan dijadikan tempat parkir alat berat. Tanah bekas galian parit serta sampah sisa penebangan kayu berserakan, membuat lapangan tidak lagi bisa digunakan. Lebih mengkhawatirkan, bekas galian yang cukup dalam dibiarkan terbuka dan menyerupai kolam sehingga mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.

Persoalan semakin mencuat karena sejak awal pengerjaan tidak terlihat papan informasi proyek maupun keterangan nilai pagu anggaran. Warga tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai pekerjaan, siapa pengawasnya, dan berapa lama proyek tersebut dikerjakan.

Salah seorang warga berinisial YMG mempertanyakan transparansi pekerjaan tersebut. Menurutnya, aktivitas proyek terus berjalan meskipun identitas dan informasi anggaran tidak terlihat di lokasi.

"Sejak awal pengerjaan tidak ada terlihat plang proyek maupun nilai pagunya, sementara pengerjaan terus berjalan. Apa ini bukan proyek siluman? Sejak wali kota sekarang, banyak kali kami lihat proyek yang dikerjakan tidak beres," ungkap YMG.

Ia juga melontarkan kritik terhadap Wali Kota Medan yang dinilainya harus lebih memperhatikan kualitas pembangunan daripada sekadar penampilan. "Wali kota jangan hanya pandai bergaya klimis dengan rambut diberi pomade, sementara kualitas kerja saja tidak tahu dan tidak terkontrol. Kami masyarakat yang merasakan langsung dampaknya," tegasnya.

YMG turut menyampaikan bahwa dirinya mendengar informasi mengenai Wali Kota Medan yang disebut-sebut dilaporkan ke KPK. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan bukti resmi. "Mau sampai kapan negara ini tertata rapi kalau suara rakyat saja tidak didengar? Kalau pemimpin tidak amanah, bagaimana dengan pejabat yang berada di bawahnya?" lanjutnya.

Kondisi tersebut menuntut penjelasan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Bagaimana pengawasan proyek dilakukan hingga lapangan olahraga masyarakat dijadikan lintasan kendaraan material dan tempat parkir alat berat? Siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai kontraknya, serta mengapa papan informasi proyek tidak tersedia di lokasi?

Kontraktor juga harus menjelaskan siapa yang mengizinkan penggunaan lapangan tersebut dan kapan fasilitas umum itu dipulihkan. Tanah bekas galian, sampah pekerjaan, serta lubang berbahaya harus segera ditangani. Jangan sampai kontraktor menyelesaikan pekerjaan drainase lalu meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, SDABMBK perlu membuka informasi mengenai anggaran, pelaksana, pengawas, dan masa pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembangunan yang menggunakan uang rakyat tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara fasilitas umum rusak, keselamatan anak-anak terancam, dan informasi proyek tidak diketahui masyarakat. Wali Kota Medan dan SDABMBK harus menjawab persoalan di Jalan Luku II dengan penjelasan terbuka serta tindakan nyata, bukan membiarkan keluhan warga tanpa kepastian.

Sadisnya lagi Kabid Drainase PUPR SDABMBK Kota Madan Hardy Patuan H Sibarani memilih bungkam saat dikonfirmasi. (M)

Rutan Balige Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Perkuat Sinergi dan Komitmen Pelayanan

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11). Kegiatan berlangsung sederhana namun penuh khidmat sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan pengabdian sekaligus momentum memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengusung tema *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, kegiatan ini diikuti jajaran pegawai Rutan Balige dan turut dihadiri sejumlah mitra kerja, di antaranya Polsek Balige, Koramil 17/Balige, Puskesmas Tandang Buhit Balige, serta pihak BRI Balige. Kehadiran para mitra tersebut menjadi gambaran nyata pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, Rutan Balige turut menyerahkan piagam penghargaan kepada para mitra kerja. Apresiasi ini merupakan ungkapan terima kasih atas kontribusi dan komitmen bersama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Suasana penuh keakraban semakin terasa melalui prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kemenimipas. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan menikmati hidangan tumpeng dalam suasana kekeluargaan, sehingga semakin mempererat hubungan silaturahmi antara jajaran Rutan Balige dan para mitra kerja.

Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 ini, Rutan Balige berharap hubungan sinergis dengan seluruh mitra kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan secara tulus, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Dengan semangat *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, Rutan Kelas IIB Balige berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang humanis, menjaga stabilitas keamanan, serta mewujudkan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat luas. (Dosi)

Tinjau Pasar Gambir dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menekankan penertiban penggunaan bahu jalan di kawasan Pasar Gambir dan sejumlah ruas jalan kota. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tebing Tinggi saat melakukan peninjauan lapangan bersama Forkopimda dan perangkat daerah, Kamis (19/11/2026). Peninjauan diawali di Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, guna memastikan ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat umum.

“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Nanti terganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, dan lainnya. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerjasamanya supaya lebih tertib dan tertata rapi. Ini harapan kita semuanya,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota meminta para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar naik dan menempati kios yang telah disediakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi di lantai atas Pasar Gambir. Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) tetap berjualan di rukonya agar berlaku adil bagi seluruh pedagang.

“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” tegas Wali Kota.

Selain menertibkan pemanfaatan kios dan bahu jalan di sekitar Pasar Gambir, Wali Kota juga menyampaikan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Merdeka yang akan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran sebagai kawasan heritage Kota Tebing Tinggi.

“Bisa Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN). Juga untuk sistem satu arah (one way) kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi juga ini mohon kerjasamanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Tebing Tinggi,” kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menegakkan aturan dan menjaga kelancaran lalu lintas.

“Kami juga memihak kepada UMKM. Infrastruktur pasar sudah sangat baik, ada pasar khusus kain, Blok A untuk sayur dan buah, Blok B untuk daging, serta Blok C untuk ikan dan ayam,” jelas Marimbun.

Menurutnya, pedagang yang berjualan di bahu jalan sebenarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing, namun kerap mengkhawatirkan pembeli enggan naik ke lantai atas.

“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” ujarnya.

Marimbun menambahkan, kios atau stand yang tidak aktif ditempati selama tiga bulan berturut-turut akan ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim, untuk dialihkan kepada pedagang yang belum memiliki tempat, khususnya PKL. 

Jika kuota belum mencukupi, penempatan akan diarahkan ke Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, dan area pelataran Blok A, B, dan C. Ia juga mengingatkan ketertiban berlalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.

Usai dari Pasar Gambir, Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan peninjauan ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan dengan penekanan serupa agar para pedagang tidak menggunakan bahu jalan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda diantaranya, anggota DPRD Anda Yasser, perwakilan Polres Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S., perwakilan Kejari Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Abdul Malik. Turut hadir pula dari jajaran Pemko Tebing Tinggi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Kadis Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Rakor PPID se-Sumut Dorong Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden Medan, Kamis (19/11/2026). Rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan dan Kepala Bidang PIKP, Tulus Hutabarat bersama staf. 

Sekda Provinsi Sumut Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara dijabat oleh Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan prosedur birokrasi semata, melainkan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju, good governance. 

"Masyarakat saat ini memiliki hak konstitusional untuk mengetahui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan secara transaparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam hal menjalankan fungsi PPID, salah satunya rotasi atau mutasi pejabat yang mengelola PPID belum diikuti serah-terima tugas dan pemahaman teknis yang lambat. Kedua, masalah koodirnasi internal serta alur data dari bidang-bidang teknis di OPD menuju meja PPID pelaksana maupun PPID utama. Ketiga, ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti daftar informasi publik, daftar informasi dikecualikan, serta bukti publikasi berkala untuk memenuhi standar nilai baku minimal.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Porman Mahulae menyampaikan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta optimalisasi penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel.

Dalam Rakor tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut juga menghadirkan dua narasumber sebagai pemateri, yakni Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, Rini Wulandari dan Perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim. Setiap sesi materi yang disampaikan juga diselingi dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. 

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Toba akan berupaya memaksimalkan fungsinya sebagai PPID utama untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. "Tadi kita sudah mendengar penjelasan dan poin-poin penting terkait dengan PPID. Kita akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi PPID di Kabupaten Toba," kata Tumpal Panjaitan usai mengikuti Rakor. (Dosi)

Polres Binjai Gelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026, Pengendara Tertib Diberi Apresiasi dan Hadiah

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat berlalu lintas, Polres Binjai menggelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 dengan mengedepankan edukasi, apresiasi dan pendekatan humanis kepada pengguna jalan.

Kegiatan dilaksanakan Satlantas Polres Binjai bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Binjai, Rabu (18/11/2026), pukul 09.30 WIB, di Jalan T. Amir Hamzah dan Jalan Sutomo, Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polres Binjai IPTU Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., memberikan apresiasi berupa berbagai hadiah kepada pengendara yang tertib, melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar senantiasa mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas saat berkendara.

Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 ini merupakan upaya mengubah paradigma operasi kepolisian yang selama ini dianggap menakutkan menjadi kegiatan edukatif, humanis dan menyenangkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama," terang Kapolres Binjai.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kesiapan Polres Binjai dalam menghadapi pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), guna mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Polres Binjai mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan

Medan (Sumut) mediasergap.com - Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di Polsek Medan Timur kini menjadi sorotan. Polri Watch resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu (18/11/2026).

Pengaduan itu menyasar seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H. Ia diduga tidak memasukkan sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara.

Padahal, bukti tersebut telah diserahkan seorang perempuan berinisial F saat masih berstatus saksi.

"Bukti itu penting untuk menjelaskan aliran dan penggunaan dana yang dipersoalkan. Tapi diduga tidak dicatat dalam BAP," kata Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., Rabu (18/11/2026).

SERAHKAN BUKTI SAAT JADI SAKSI

Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.

F kemudian menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Dalam surat itu, penyidik secara tegas meminta F membawa dokumen atau bukti terkait perkara.

Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokatnya. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan peruntukan uang yang dipersoalkan pelapor.

F pun menerangkan penggunaan uang itu dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa vendor.

Namun, menurut Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan seluruh bukti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.

SETELAH SERAHKAN BUKTI, F JADI TERSANGKA

Kejanggalan semakin mencuat karena setelah pemeriksaan sebagai saksi, F justru ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Selanjutnya, F menerima surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.

Polri Watch mempertanyakan, apakah seluruh keterangan dan dokumen F saat masih saksi sudah diperiksa secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.

"Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi mencari bukti yang memberatkan. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib diperhatikan secara objektif dan proporsional," tegas Idam.

Menurutnya, bukti transfer ke vendor setidaknya perlu diperiksa untuk menguji konstruksi perkara, termasuk apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.

BUKTI DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN

Informasi soal dugaan pengembalian dokumen baru diperoleh Idam setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu, 18 November 2026.

Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F saat pemeriksaan 6 Oktober 2026.

Dari klarifikasi itu, diketahui sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.

"Pengembalian itu diduga tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasi pengembalian dokumen tersebut kepada F," ujar Idam.

Polri Watch pun mempertanyakan, mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam pemeriksaan justru tidak menjadi bagian berkas perkara? Bagaimana mekanisme pengembaliannya? Siapa yang memutuskan? Dan apakah proses itu sudah sesuai prosedur?

"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut integritas dan objektivitas penyidikan," katanya.

DIDUGA LANGGAR PASAL 278 KUHP BARU

Dalam pengaduannya, Polri Watch juga menyoroti dugaan tindakan berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski demikian, Polri Watch menegaskan penerapan pasal tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya.

Idam juga menilai perlu adanya klarifikasi terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk melalui pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna menilai relevansi transaksi dengan perkara yang ditangani.

POLRI WATCH MINTA KAPOLDA TURUN TANGAN

Melalui pengaduan tertulis itu, Idam meminta Kapolda Sumut c.q. Dirreskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.

Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Polda Sumut diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.

Polri Watch juga berharap seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen dapat dimintai keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.

"Persoalan ini bukan semata-mata soal dokumen yang dikembalikan. Ini soal jaminan setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara," kata Idam.

Ia menegaskan, hukum tidak boleh hanya tajam dalam mencari kesalahan, tetapi juga harus jujur dalam memeriksa fakta yang dapat menjelaskan duduk perkara secara utuh.

"Pengaduan ini bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus dorongan agar Polri senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik," tutupnya. (Rel)

Tingkatkan Promosi Destinasi Wisata, Disbudpar Toba Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Pariwisata

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rikardo Hutajulu terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Pariwisata yang berlangsung pada 17–18 November 2026 di Kawasan Terpadu Lumban Pea, Kabupaten Toba.

Pelatihan ini menjadi wadah pembelajaran bagi para peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam memasarkan destinasi wisata melalui platform digital dan media sosial. Materi yang diberikan mencakup teknik pengambilan gambar, pembuatan konten visual yang menarik, hingga strategi promosi pariwisata agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan konten promosi yang kreatif, informatif, dan memiliki daya tarik sehingga potensi destinasi wisata Kabupaten Toba semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Digitalisasi pemasaran menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat promosi pariwisata. Sebab, destinasi yang memiliki keindahan dan keunikan perlu didukung dengan strategi penyampaian informasi yang menarik agar mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan.

Dengan peningkatan kemampuan digital para pelaku dan penggerak pariwisata, diharapkan promosi potensi wisata Kabupaten Toba semakin optimal serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. (Dosi)

Peringati HKN ke-62, Wabup Toba Ingatkan Nakes Beri Pelayanan Terbaik


Balige (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Toba memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Lapangan Kompi A 125 Sim'bisa, Onan Sampang, Balige pada Rabu (18/11/2026). Acara perayaan dimulai senam bersama dilanjutkan dengan seremonial pemotongan kue dan kemudian ibadah bersama. Usai pelaksanaan ibadah, Dinas Kesehatan melanjutkan kegiatan bakti sosial melalui pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter spesialis paru, dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan serta donor darah. 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dr. Fredy Seventri Sibarani menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat. "Sesuai dengan tema 'sehat untuk semua' maka momen ini juga untuk mengkampanyekan budaya pencegahan penyakit," kata beliau. 

Sementara Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba karena mampu melaksanakan peringatan HKN tanpa membebankan APBD. 

"Ini pantas kita syukuri dan beri apresiasi kepada jajaran Dinkes karena tidak membebani APBD. Ini bukan sekadar memenuhi perayaan, tetapi lebih dari itu. Mereka hadir di tengah masyarakat, terutama di tengah para Lansia.

Inilah yang disebut dengan inovasi dan kreasi," kata beliau. 

Selain memberi apresiasi, Wakil Bupati Toba juga mengajak sekaligus mengingatkan seluruh tenaga kesehatan (Nakes) mulai dari tingkat Pustu (Puskesmas Pembantu), Puskesmas hingga RSUD Porsea agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

"Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mulai dari Puskesmas sampai ke RSUD Porsea. Dengan pelayanan yang baik, murah senyum dan ramah maka dipastikan 50 % penyakit pasien sudah sembuh," kata beliau mengakhiri sambutannya. (Dosi)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport