Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon Kunjungi Rutan Balige, Dorong Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Warga Binaan

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige menerima kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, dalam rangka meninjau pelaksanaan program pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan, sekaligus memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai di Aula Rutan Balige.

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pengembangan keterampilan warga binaan sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat.

Dalam kunjungan itu, Rapidin Simbolon meninjau pelaksanaan program pembinaan dan pelayanan yang diberikan kepada warga binaan. Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam melihat upaya Rutan Balige menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang mendukung proses pembinaan secara berkelanjutan.

Selain melakukan peninjauan, Rapidin Simbolon juga memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Rutan Balige di Aula Rutan. Dalam kesempatan tersebut, jajaran pegawai diingatkan untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, menjunjung tinggi integritas, menjaga kedisiplinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.

Penguatan integritas dan profesionalisme petugas merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang humanis, tertib, dan berorientasi pada pembinaan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga binaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan institusi.

Pada akhir kegiatan, Kepala Rutan Kelas IIB Balige, Valen Sonar Rumbiak, menyerahkan cenderamata kepada Rapidin Simbolon berupa meja dan kursi berbahan kayu jior yang merupakan hasil karya warga binaan Rutan Balige.

Cenderamata tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas kunjungan, tetapi juga mencerminkan hasil program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Rutan Balige. Melalui kegiatan keterampilan pertukangan dan pengolahan kayu, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, serta keterampilan produktif yang memiliki nilai guna.

Program pembinaan kemandirian diharapkan mampu membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk kembali beradaptasi, membangun kehidupan yang lebih baik, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Melalui kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI ini, Rutan Kelas IIB Balige diharapkan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta menciptakan proses pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke lingkungan sosialnya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam mewujudkan pemasyarakatan yang produktif, humanis, dan memberikan kesempatan bagi setiap warga binaan untuk mengembangkan potensi diri serta menatap masa depan yang lebih baik. (Dosi)

Kapolres Binjai Terima Penghargaan IKPA Sempurna Semester I 2026, Bukti Kinerja Anggaran Akuntabel

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Polres Binjai meraih Piagam Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna Semester I Tahun 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Piagam penghargaan tersebut diterima Kapolres Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melalui Kabagren Polres Binjai, KOMPOL Arnawaty, S.H., M.H., dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Putri Hijau, Gedung Keuangan Negara Medan, pada hari Selasa, 20 Oktober 2026.

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Medan I.

Capaian IKPA Sempurna ini menjadi motivasi bagi Polres Binjai untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan komitmen Polres Binjai untuk terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap dukungan anggaran dapat digunakan secara efektif untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polres Binjai untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya Polri yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat," ujar AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Kejari Toba dan Perum Jasa Tirta I Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum Pekerjaan OPSDA Tahun 2026

TOBA (Sumut) mediasergap.com –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba bersama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan Operasional Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) di wilayah Kabupaten Toba Tahun 2026, khususnya dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan entry meeting yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Toba, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Muslih, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Toba.

Pertemuan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat permohonan Perum Jasa Tirta I kepada Kejari Toba terkait pengadaan dan pelaksanaan pendampingan hukum terhadap pekerjaan OPSDA Tahun 2026. Dari pihak Perum Jasa Tirta I, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Subdivisi PSDA Toba Asahan, Gede Santika Dharma, dan Kepala Subdivisi PSDA Toba Asahan 2, Shony Heriyono.

Pelaksanaan entry meeting ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Perum Jasa Tirta I dan Kejari Toba tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Nota kesepahaman tersebut menjadi landasan koordinasi dan kerja sama kedua pihak dalam menangani permasalahan hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Melalui pertemuan ini, kedua pihak melakukan koordinasi awal terkait kebutuhan pendampingan hukum untuk pekerjaan OPSDA di wilayah Kabupaten Toba. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan agar berjalan tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengantisipasi potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul selama proses pelaksanaannya.

Selain itu, koordinasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya dalam pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air (SDA). Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sinergi antara Kejari Toba dan Perum Jasa Tirta I diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap aspek hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Melalui kegiatan entry meeting tersebut, kedua pihak diharapkan dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pendampingan hukum pekerjaan OPSDA Tahun 2026. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya air yang bermanfaat bagi masyarakat. (Dosi)

Coffee Morning Bersama Insan Pers dan LSM, Kapolres Toba Dorong Kolaborasi Jaga Kamtibmas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Toba AKBP V.J. Parapaga mengajak Insan Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Toba. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu pencegahan, menyampaikan informasi, serta melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolres dalam kegiatan coffee morning dan silaturahmi bersama insan pers, LSM, serta masyarakat di salah satu warung di depan Kantor Panahatan Hutajulu, Balige, Rabu (21/10/2026).

Dalam suasana penuh keakraban, Parapaga menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan Kepolisian. Dukungan masyarakat, peran aktif wartawan, serta kepedulian LSM dibutuhkan untuk membangun kesadaran bersama dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta terbebas dari ancaman narkotika.

“Menangkap dan mengungkap kejahatan adalah sebuah prestasi, tetapi menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif adalah tujuan mulia,” tegasnya.

Kapolres juga mengimbau Insan Pers dan LSM agar tidak ragu melaporkan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba kepada Pihak Kepolisian. Ia menegaskan pentingnya perlindungan kerahasiaan informan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan lingkungan.

“Kita tidak ingin anak-anak dan saudara kita menjadi korban narkoba. Jika rekan-rekan Media dan LSM mengetahui informasi terkait peredaran narkoba, silakan laporkan kepada saya. Kerahasiaan informan akan dijaga sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan kita semua,” ungkap Parapaga.

Menurutnya, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum yang tegas, langkah pencegahan yang berkelanjutan, serta peningkatan kepedulian masyarakat. Pengawasan lingkungan dan perhatian terhadap pergaulan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkotika.

Selain menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemberantasan narkoba, Parapaga turut mengingatkan peran strategis insan pers dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia berharap wartawan senantiasa mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, dan keberimbangan dalam menyajikan informasi kepada publik.

Menurutnya, pemberitaan yang bertanggung jawab tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menangkal berita bohong atau hoaks, serta mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Melalui kegiatan coffee morning tersebut, Kapolres Toba berharap terbangun komunikasi dan kemitraan yang semakin kuat antara kepolisian, Insan Pers, LSM, dan Masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan diwujudkan melalui langkah nyata dalam mencegah tindak kejahatan, menyampaikan informasi yang dapat ditindaklanjuti, menjaga kondusivitas daerah, serta melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Kapolres Toba menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dengan komunikasi yang terbuka, kepedulian sosial, dan kerja sama yang berkelanjutan, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Toba yang aman, nyaman, dan kondusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Balige AKP L. Siahaan, Kasat Intel AKP Heri Wibowo, Kasat Reskrim AKP D. Manalu, Kasat Binmas AKP R. Siagian, Kasi Propam AKP J. Siahaan, Kasat Narkoba IPTU Tri Purba, Kasat Lantas IPTU E. Sitinjak, Kasi Humas IPDA Khairudin, serta Wartawan, perwakilan LSM, dan Masyarakat. (Dosi)

Struktur Organisasi Lengkap, Camat Habinsaran dan Lurah Parsoburan Tengah Perkuat Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik

HABINSARAN (Toba) mediasergap.com – Kantor Camat Habinsaran bersama Kantor Kelurahan Parsoburan Tengah melaksanakan apel pagi bersama di halaman Kantor Camat Habinsaran, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, dan komitmen aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apel pagi tersebut dipimpin dalam suasana kebersamaan sebagai tindak lanjut dari pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang telah dilaksanakan oleh Bupati Toba bersama Wakil Bupati Toba.

Pasca pelantikan tersebut, struktur organisasi Kantor Camat Habinsaran telah terisi penuh untuk jabatan eselon IVa dan IVb. Selain itu, jabatan Lurah Parsoburan Tengah kini telah definitif, sehingga diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Camat Habinsaran, Samuel Dongan Pangihutan Napitupulu, S.T., M.Si., bersama Lurah Parsoburan Tengah, Liberson Frain Sitanggang, S.Sos., diharapkan terus mendorong koordinasi dan sinergi antar Aparat agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan secara efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan lengkapnya struktur organisasi di lingkungan Kantor Camat Habinsaran serta definitifnya Lurah Parsoburan Tengah, diharapkan pelayanan umum kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin meningkat. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai program Pemerintah Kabupaten Toba di Kecamatan Habinsaran, khususnya di Kelurahan Parsoburan Tengah.

Apel pagi bersama ini juga menjadi sarana untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, serta memperkuat semangat pengabdian seluruh aparatur. Setiap pejabat dan pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan merupakan salah satu unsur penting dalam memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Oleh karena itu, koordinasi yang berkelanjutan, komunikasi yang baik, dan evaluasi pelaksanaan tugas perlu terus diperkuat agar setiap program dapat terlaksana secara optimal.

Dengan dukungan struktur organisasi yang lengkap dan kepemimpinan yang definitif, Kantor Camat Habinsaran dan Kantor Kelurahan Parsoburan Tengah diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Habinsaran.

Melalui semangat kebersamaan dan penguatan disiplin aparatur, pelayanan publik diharapkan semakin berkualitas dan pelaksanaan program pemerintah semakin optimal demi kepentingan masyarakat. (Dosi)

Disdukcapil Toba Jemput Bola Aktivasi IKD di Laguboti, Perkuat Akurasi Data Penerima Perlinsos Digital

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kegiatan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Camat Laguboti, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, sekaligus mendorong peningkatan validitas data kependudukan sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan sinergi Disdukcapil, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran pelayanan meliputi Perangkat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping PKH, PPKD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Laguboti.

Bupati Toba Effendi S.P. Napitupulu, S.E., melalui Kepala Disdukcapil Kabupaten Toba, Hendra Anfourel Butarbutar, AP, menegaskan bahwa validitas data kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial.

Menurutnya, berbagai program bantuan lintas sektor, termasuk yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu dasar verifikasi data penerima manfaat.

“Perlinsos lintas sektor seperti bantuan dari Kemensos, Kemenkes, dan Pendidikan semuanya berbasis NIK. Jika NIK tidak padan, tidak aktif, atau belum melakukan perekaman, maka bantuan bisa tertahan atau tidak tepat sasaran. Melalui IKD, NIK warga dapat diverifikasi secara digital dan real-time,” jelasnya.

Hendra menambahkan, Identitas Kependudukan Digital tidak sekadar menjadi bentuk digital dari KTP elektronik, tetapi juga merupakan sarana digital yang memuat informasi dokumen kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan layanan yang tersedia.

Pemanfaatan IKD diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi identitas, meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, serta mendukung integrasi data dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan pemerintah secara lebih efektif dan akurat.

Disdukcapil Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus memperluas pelayanan jemput bola aktivasi IKD ke seluruh kecamatan dan desa, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan digital semakin meningkat, validitas data penerima manfaat semakin baik, dan pelaksanaan Perlinsos Digital dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta tepat sasaran. (Dosi)

Pemkab Toba Perkuat Validitas Data Kependudukan melalui Jemput Bola IKD di Ajibata

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kegiatan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Camat Ajibata, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, sekaligus meningkatkan validitas data kependudukan sebagai dasar verifikasi penerima manfaat berbagai program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun sasaran pelayanan meliputi Perangkat Pemerintah Desa, Petugas Pendamping PKH, PPKD, serta Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Ajibata.

Bupati Toba Effendi S.P. Napitupulu, S.E, melalui Tim Disdukcapil Kabupaten Toba, Jonni Fridles Silaban, S.Tr.Kom dan Sarina Sihotang, S.E, menyampaikan bahwa validitas data kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial.

Menurutnya, berbagai program bantuan lintas sektor, termasuk yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu dasar verifikasi data penerima manfaat.

“Perlinsos lintas sektor seperti bantuan dari Kemensos, Kemenkes, dan Pendidikan semuanya berbasis NIK. Jika NIK tidak padan, tidak aktif, atau belum melakukan perekaman, maka bantuan bisa tertahan atau tidak tepat sasaran. Melalui IKD, NIK warga dapat diverifikasi secara digital dan real-time,” jelasnya.

Jonni menambahkan, Identitas Kependudukan Digital bukan sekadar KTP dalam bentuk digital, tetapi merupakan sarana digital yang memuat informasi dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan layanan yang tersedia.

Pemanfaatan IKD diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi identitas, meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, serta mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital. Dengan data kependudukan yang semakin valid, proses identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Disdukcapil Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD di Seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Toba, khususnya di wilayah yang membutuhkan penguatan layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap semakin banyak masyarakat dan aparatur pemerintahan yang memanfaatkan IKD, sehingga validitas data kependudukan semakin kuat dan pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta tepat sasaran. (Dosi)

Raih Predikat Informatik KI Sumut Award 2026, Pemko Tebing Tinggi Tegaskan Komitmen Transparansi Pelayanan Publik

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali mengukir prestasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemko Tebing Tinggi meraih predikat Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026 yang digelar di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan tertinggi dalam keterbukaan informasi publik tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi.

Mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

"Tujuan utama kita bukan sekadar meraih penghargaan, tetapi memastikan masyarakat betul-betul merasakan manfaat keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan adalah cara kita melayani sekaligus membangun kepercayaan publik," ujar Wagub Surya dalam arahannya.

Wagub Surya menambahkan, keterbukaan informasi jangan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu perlu didukung oleh tata kelola data yang tertib, optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi digital dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wagub Surya juga mengucapkan selamat kepada seluruh badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Menurutnya, penghargaan tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi instansi lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hafidha Farwa, mengingatkan pentingnya penguatan peran PPID dan transformasi digital untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan bukan hanya instrumen penilaian kepatuhan, melainkan sarana mendorong mutu pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

"Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan publik. Jadikan ini budaya kerja, perkuat peran PPID agar lebih responsif, dan pastikan transformasi digital benar-benar memperluas akses informasi masyarakat demi menyongsong Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Hafidha turut mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas penyelenggaraan KI Sumut Award 2026. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh badan publik melalui perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa KI Sumut Award 2026 menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai ambang batas (passing grade) untuk meraih predikat Informatif dinaikkan dari 80 menjadi 90.

"Dari hasil Monev tahun ini, sebanyak 24 pemerintah kabupaten/kota di Sumut berhasil meraih predikat Informatif, tiga daerah masuk kategori Menuju Informatif, lima berpredikat Tidak Informatif, dan satu daerah tidak mengisi instrumen," papar Haris. 

Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu daerah yang berhasil menembus standar kualifikasi tertinggi tersebut.

Haris berharap hasil KI Sumut Award 2026 menjadi bahan evaluasi bagi seluruh badan publik untuk terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui penyediaan informasi yang akurat, berkala, dan mudah diakses masyarakat.

“Capaian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan informasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.

Merespons capaian ini, Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Ghazali Rahman, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa predikat ini membawa tanggung jawab besar bagi Pemko Tebing Tinggi.

"Predikat Informatif ini bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan pendorong bagi kami untuk terus berbenah. Keterbukaan informasi adalah soal bagaimana pemerintah hadir memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat," tegas Ghazali.

Ghazali menambahkan, Diskominfo Kota Tebing Tinggi akan terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta mengoptimalkan peran PPID dan kanal komunikasi digital. Ghazali menekankan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan keterbukaan informasi membutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh instansi di lingkungan Pemko Tebing Tinggi dalam menyediakan informasi yang berkualitas. Hal ini menjadi bagian penting untuk mempertahankan predikat Informatif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui raihan ini, Pemko Tebing Tinggi berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan pelayanan publik yang responsif, partisipatif, serta semakin dipercaya oleh masyarakat.

Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh Para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, Pimpinan BUMD, serta Perwakilan Instansi Vertikal di Wilayah Sumut. (Ajs)

Pemkab Toba Soroti Kualitas Layanan Tirtanadi, Penyesuaian Tarif Harus Diiringi Perbaikan Pelayanan

Toba (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Toba menyoroti kualitas pelayanan air minum Perumda Tirtanadi, terutama terkait air keruh, aliran air yang tidak lancar, serta gangguan distribusi yang masih dikeluhkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, saat membuka sosialisasi penyesuaian tarif air minum Perumda Tirtanadi di pelataran Rumah Dinas Wakil Bupati Toba, Balige, Selasa (20/10/2026).

Dalam sambutannya, Paber mengatakan ketersediaan air minum yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan kesehatan lingkungan yang baik.

Sebagai BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air minum, Perumda Tirtanadi diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dijelaskan, penyesuaian tarif dilakukan seiring dengan dinamika biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan jaringan air bersih. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Kuasa Pemilik Modal Perumda Tirtanadi tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Meski demikian, Paber menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Kita harus jujur mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan air minum. Di beberapa daerah, air yang mengalir ke rumah warga kerap keruh atau kotor. Pasokan air juga sering terhenti atau tidak terdistribusi dengan lancar tanpa pemberitahuan yang jelas,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi sarana komunikasi yang efektif, transparan, dan konstruktif antara Perumda Tirtanadi, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, serta Seluruh Elemen Masyarakat.

Untuk mendukung pelayanan air minum bagi masyarakat, Pemkab Toba disebutkan telah menganggarkan tiga item kegiatan. Pemkab Toba berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, baik dari segi kelancaran distribusi maupun kualitas air yang diterima pelanggan.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi Medan, Ikrimah Hamidi, mengakui sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan pelanggan, antara lain debit air yang kecil, kualitas air yang keruh, serta tagihan yang dinilai mahal.

Ia menjelaskan, keterbatasan investasi untuk peremajaan instalasi dan pembangunan jaringan perpipaan menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan pelayanan. Selain itu, penurunan kualitas sumber air akibat kerusakan lingkungan dan meningkatnya pencemaran turut memengaruhi proses pengolahan serta distribusi air.

“Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air menjadi keruh sehingga harus melalui tahapan pengolahan sebelum disalurkan kepada pelanggan. Jaringan perpipaan juga terkadang mengalami penyumbatan akibat endapan yang menghambat aliran air,” jelasnya.

Menurut Ikrimah, perbaikan kondisi tersebut membutuhkan investasi tambahan, termasuk pengembangan sumber air baru untuk meningkatkan debit air bagi masyarakat Kabupaten Toba dan sekitarnya.

Pihaknya juga telah melakukan kajian atas berbagai persoalan pelayanan air minum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terkait penyesuaian tarif, Ikrimah menyebut Perumda Tirtanadi berkewajiban menyosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara. Ia memahami kemungkinan adanya keberatan dari pelanggan, terutama di tengah berbagai keluhan pelayanan yang belum sepenuhnya teratasi.

Terkait penyesuaian tarif, Ikrimah menyebut Perumda Tirtanadi berkewajiban menyosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara. Ia memahami kemungkinan adanya keberatan dari pelanggan, terutama di tengah berbagai keluhan pelayanan yang belum sepenuhnya teratasi.

"Penyesuaian tarif akan dikenakan sejak bulan November 2026. Jika ada tunggakan maka itu tidak akan dikenakan penyesuaian tarif, masih akan disesuaikan dengan tarif yang lama," pungkasnya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Darwin Sianipar, Augus Sitorus dan Sahat Manullang, Asisten II Joni Lubis, sejumlah pimpinan OPD, camat, serta elemen masyarakat. Dari Perumda Tirtanadi, hadir Kepala Divisi Keuangan Ahmad Baihaqi Nasution, Kepala Divisi Hubungan Pelanggan Moh. Idham Nasution, Kepala Bidang Pemasaran dan Inovasi T.M. Dicky Anggara, serta Kepala Cabang Perumda Tirtanadi Toba, Solahuddin Siregar. (Dosi)

Pemkab Toba Perkuat Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel

Toba (Sumut) mediasergap.com - Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang diikuti 211 Badan Publik se-Sumatera Utara ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik.

Wakil Gubernur Sumatera Utara,  H. Surya, B.Sc., dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif atau memperoleh penghargaan.

“Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi,” tegas Surya.

Ia mengajak seluruh badan publik menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidha Farwa, menekankan pentingnya penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui tahapan bimbingan teknis, pengisian instrumen penilaian, serta monitoring dan evaluasi.

“Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, transparansi pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, Kepala BPS Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja, Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani, serta Para Bupati, Wali Kota, dan Perwakilan Badan Publik se-Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Dosi)