Musyawarah Desa RKPDes 2027, Pemdes Pangunjungan Himpun Aspirasi Masyarakat untuk Menetapkan Prioritas Pembangunan

Pangunjungan (Habinsaran) mediasergap.com – Pemerintah Desa Pangunjungan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangunjungan melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, Senin (21/09/2026), bertempat di Kantor Desa Pangunjungan.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa untuk Tahun Anggaran 2027. Musyawarah dilaksanakan guna menghimpun, membahas dan menyepakati berbagai usulan masyarakat yang akan menjadi bahan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa Pangunjungan.

Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa Pangunjungan Dapan J. Hasibuan bersama Perangkat Desa dan Staf, Ketua dan Anggota BPD Desa Pangunjungan, Camat Habinsaran yang diwakilkan Hotdi Pasaribu beserta Tim, Pendamping Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, Kader-Kader Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Perempuan, Bidan Desa serta Unsur Masyarakat Desa Pangunjungan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Pangunjungan Dapan J. Hasibuan menyampaikan bahwa penyusunan RKPDes harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Desa.

Menurutnya, Musyawarah Desa menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan maupun kebutuhan pembangunan yang dianggap penting dan mendesak.

“Penyusunan RKPDes Tahun 2027 harus dilakukan secara bersama-sama. Setiap usulan masyarakat akan kita tampung dan dibahas berdasarkan kebutuhan serta skala prioritas desa. Kita berharap melalui musyawarah ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pangunjungan,” ujar Dapan J. Hasibuan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan Seluruh Masyarakat dalam mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan musyawarah, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan desa. Aspirasi yang disampaikan menjadi bahan pembahasan untuk menentukan program yang akan diprioritaskan dalam RKPDes Tahun 2027.

Beberapa bidang yang menjadi perhatian dalam pembahasan antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, penguatan ekonomi masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan serta kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setiap usulan akan dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan desa, kemampuan keuangan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Musyawarah tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat mengenai arah pembangunan Desa Pangunjungan pada Tahun 2027.

Berdasarkan hasil pembahasan dan aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah, prioritas pembangunan RKPDes Tahun 2027 diarahkan pada beberapa bidang utama, antara lain:

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa, sesuai kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan transparan.
3. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk kegiatan yang mendorong keterampilan serta kemandirian masyarakat.
4. Penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan potensi dan usaha ekonomi masyarakat sesuai kewenangan desa.
5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap kegiatan Posyandu, pencegahan stunting dan pelayanan dasar masyarakat.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui kegiatan pendidikan, pembinaan generasi muda dan kegiatan kemasyarakatan.
7. Peningkatan ketahanan sosial masyarakat, termasuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan sesuai prioritas desa.
8. Program pembangunan lainnya yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan desa.

Seluruh prioritas tersebut selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan dan penyelarasan sesuai mekanisme penyusunan RKPDes Tahun 2027.

Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun 2027 menghasilkan beberapa hal penting, yaitu:

1. Terlaksananya Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun 2027 dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan Unsur Masyarakat.
2. Terhimpunnya aspirasi dan usulan masyarakat sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa Pangujuangan Tahun 2027.
3. Teridentifikasinya kebutuhan dan prioritas pembangunan desa berdasarkan kondisi serta aspirasi masyarakat.
4. Tersusunnya daftar usulan kegiatan yang akan menjadi bahan pembahasan dalam tahapan penyusunan RKPDes Tahun 2027.
5. Terbangunnya kesepakatan dan sinergi antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.
6. Usulan yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti melalui tahapan penyusunan RKPDes sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan desa.

Pemerintah Desa Pangunjungan berharap proses penyusunan RKPDes Tahun 2027 dapat menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih terarah, transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dinilai penting agar pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya Musyawarah Desa ini, Pemerintah Desa Pangunjungan bersama BPD dan seluruh unsur masyarakat berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

RKPDes Tahun 2027 diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Desa Pangunjungan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ds)

Bawaslu Toba dan Diskominfo Perkuat Kolaborasi Komunikasi Publik Kepemiluan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Toba sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepemiluan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Diskominfo Kabupaten Toba, Senin (21/09/2026). Pertemuan menjadi ruang membangun sinergi komunikasi publik agar informasi mengenai kepemiluan dan pengawasan dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas dan mudah dipahami.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi perlu dibangun secara berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

“Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Toba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, tidak hanya pada saat tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung, tetapi juga melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan,” ujar Tumpal.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Toba, Japarlin Napitupulu, menyampaikan bahwa Bawaslu perlu terus menyebarluaskan informasi mengenai pengawasan pemilu kepada masyarakat, termasuk pada masa non-tahapan.

Menurutnya, kerja sama dengan Diskominfo diperlukan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran serta mekanisme pengawasan pemilu.

“Di tengah non-tahapan (Pemilu) saat ini Bawaslu Toba perlu menyebarluaskan, sosialisasi berbagai hal terkait pengawasan Pemilu kepada masyarakat luas sehingga perlu bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Toba,” kata Japarlin Napitupulu.

Japarlin hadir didampingi Sekretaris Bawaslu Kabupaten Toba Frans M.S. Hutapea dan sejumlah staf Bawaslu Toba.

Upaya tersebut sejalan dengan program Bawaslu secara nasional yang terus mendorong pendidikan pengawas partisipatif pada 2026 sebagai bagian dari penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menuju Pemilu 2029.

Koordinasi Bawaslu dan Diskominfo Kabupaten Toba diharapkan dapat memperkuat penyampaian informasi kepemiluan melalui berbagai saluran komunikasi publik yang tersedia.

Informasi yang disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui peran Bawaslu, memahami mekanisme pengawasan serta berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawaslu juga menempatkan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat. Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 secara nasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi kepemiluan, pencegahan pelanggaran, pelaporan dugaan pelanggaran serta pengembangan jaringan pengawasan partisipatif.

Melalui kolaborasi tersebut, komunikasi publik diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi kepemiluan dan memahami pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga proses demokrasi.

Sinergi antara Bawaslu dan Diskominfo Kabupaten Toba menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem informasi publik di bidang kepemiluan.

Dengan komunikasi yang semakin luas dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai pengawasan pemilu serta memahami bagaimana berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat, upaya menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Toba dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu. (Ds)

Pastikan Aset Daerah Jelas, Pemkab Toba Klarifikasi Batas Lahan Puskesmas Janji Matogu

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melakukan klarifikasi batas dan luasan lahan UPT Puskesmas Janji Matogu, Kecamatan Uluan, sebagai bagian dari upaya memastikan kepastian administrasi dan pengamanan aset daerah sebelum pelaksanaan pembangunan fisik.

Klarifikasi tersebut dilakukan melalui pertemuan yang digelar di Ruang Rapat UPT Puskesmas Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Senin (21/09/2026).

Pertemuan dipimpin Sekretaris Camat Uluan, Baginda Manurung, dan dihadiri jajaran UPT Puskesmas Janji Matogu, Pemerintah Kecamatan Uluan, Pemerintah Kabupaten Toba serta pihak terkait lainnya.

Pertemuan digelar setelah ditemukan perbedaan antara luasan tanah berdasarkan dokumen penyerahan lahan dengan luasan yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

PPK Puskesmas Janji Matogu, Untung Sirait, menjelaskan perbedaan luasan tersebut diketahui setelah dilakukan pematokan batas lahan dalam rangka persiapan pembangunan.

“Setelah kami melakukan pematokan, kami menemukan selisih antara luasan tanah di perencanaan dengan sertifikat. Kami memohon agar luasan tanah dapat clean and clear, sehingga tidak ada permasalahan pada saat pelaksanaan nantinya,” ujarnya.

Berdasarkan data penyerahan tanah pada tahun 2005, luas lahan Puskesmas Janji Matogu tercatat sekitar 2.400 meter persegi. Namun, pada sertifikat yang diterbitkan BPN, luas lahan tercatat sebesar 2.000 meter persegi.

Perbedaan data tersebut kemudian menjadi perhatian bersama agar batas lahan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki dasar administrasi yang jelas.

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Toba, Andika Napitupulu, mengatakan perbedaan data luasan perlu disikapi dengan mengacu pada dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

“Penyerahan 2.400 meter persegi dengan yang sudah disertifikatkan BPN 2.000 meter persegi itu adalah hal yang berbeda. Kita harus memakai data yang betul-betul sah di sini dari BPN, yaitu 2.000 meter persegi,” katanya.

Menurut Andika, kejelasan mengenai asal-usul, batas dan status aset menjadi bagian penting dalam pengelolaan barang milik daerah.

Ia menegaskan Dinas Kesehatan maupun UPT Puskesmas sebagai pengguna barang perlu mengetahui serta memastikan pengamanan aset yang digunakan. Pengelolaan dan pengamanan aset tersebut juga harus berpedoman pada Peraturan Bupati Toba Nomor 22 Tahun 2017.

“Pengguna barang harus mengetahui asal-usul, batas serta pengamanan aset yang digunakan. Ini penting agar aset pemerintah memiliki administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Tata Usaha UPT Puskesmas Janji Matogu, Pesta Silaban, menjelaskan bahwa klarifikasi batas lahan dilakukan seiring dengan rencana pembangunan pagar puskesmas.

Menurutnya, setelah dilakukan pengukuran oleh pihak pelaksana pekerjaan, muncul kekhawatiran terkait perbedaan ukuran lahan yang tercatat dalam dokumen.

“Adanya rencana pembangunan pagar puskesmas. Setelah diukur oleh pemborong, mereka merasa resah melihat status ukuran tanah puskesmas,” ujarnya.

Untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan tertib, pembahasan kemudian dilakukan bersama Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Toba.

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa pembangunan pagar tetap dilaksanakan dengan mengacu pada batas lahan yang telah disepakati berdasarkan hasil klarifikasi bersama.

“Dari kegiatan tadi bersama kepala desa dan dari kabupaten sudah terjadi kesepakatan bahwa pembangunan akan tetap dilaksanakan dan semua sudah sepakat, tidak ada masalah untuk proses pembangunan ke depan,” katanya.

Klarifikasi batas lahan UPT Puskesmas Janji Matogu menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pembangunan yang menggunakan aset pemerintah dilaksanakan di atas dasar administrasi dan batas lahan yang jelas.

Dengan adanya kesepakatan antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pihak UPT Puskesmas, pembangunan pagar diharapkan dapat berjalan dengan tertib sekaligus mendukung pengamanan aset daerah.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat tertib administrasi, kepastian batas aset dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan publik.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala UPT Puskesmas Janji Matogu, jajaran UPT Puskesmas Janji Matogu, Pemerintah Kecamatan Uluan, Pemerintah Kabupaten Toba serta pihak terkait lainnya. (Ds)

Bantuan Beras Tahap III Disalurkan, Bupati Toba Tekankan Tepat Sasaran dan Tidak Diperjualbelikan

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba kembali memperkuat langkah menjaga stabilitas pangan dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III periode Juli–September 2026.

Launching penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu di Kantor Desa Bonan Dolok III, Kecamatan Balige, Senin (21/09/2026).

Program ini merupakan bagian dari penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga bahan pangan pokok di masyarakat.

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu mengatakan, dinamika perekonomian dan kondisi iklim saat ini memberikan dampak terhadap sektor pangan sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga pasokan serta keterjangkauan pangan masyarakat.

“Pada hari ini harga beras sudah mencapai Rp.15.625,- per kilogram atau Rp.250.000,- per kaleng. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran,” tegas Bupati Effendi.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba, total alokasi Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras untuk Kabupaten Toba pada tahun 2026 mencapai 741.390 kilogram.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.713 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.

Untuk penyaluran Tahap III periode Juli–September 2026, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 30 kilogram beras.

Khusus Kecamatan Balige, alokasi bantuan mencapai 137.310 kilogram untuk 4.577 KK.

Sementara itu, pada launching yang dipusatkan di Desa Bonan Dolok III, bantuan yang diserahkan mencapai 1.536 kilogram beras kepada 512 KK.

Para penerima manfaat pada titik penyaluran tersebut berasal dari enam desa di Kecamatan Balige, yakni Desa Matio, Bonan Dolok I, Bonan Dolok II, Bonan Dolok III, Huta Dame dan Hutanamora.

Di hadapan masyarakat penerima manfaat, Bupati Effendi mengingatkan agar bantuan pangan yang telah diterima benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.

Ia menegaskan, bantuan beras tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga sehari-hari.

“Kami sangat berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional melalui Bulog yang telah mengalokasikan cadangan pangan ini,” ujar Bupati Effendi.

Ia berharap seluruh proses pendistribusian bantuan dapat berjalan secara lancar, transparan, tepat waktu dan tepat sasaran sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika harga dan kondisi pasokan pangan.

Melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Toba, Bulog, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pihak terkait lainnya, penyaluran bantuan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Pemerintah Kabupaten Toba juga terus mendorong agar penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan secara tertib, transparan dan tepat sasaran, sehingga program pangan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Turut hadir mendampingi Bupati Toba dalam kegiatan tersebut Pimpinan Cabang Perum Bulog Pematang Siantar, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan, SDA dan Aset, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toba, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Camat Balige, perwakilan transporter Jasa Prima Logistik serta Para Kepala Desa terkait. (Ds)

WASPADA ANCAMAN MODERN: KODAERAL I PERKETAT PENGAMANAN PERSONEL, MATERIAL, HINGGA DOKINFOPEN

Belawan (Sumut) mediasergap.com – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I menggelar kegiatan Sosialisasi Bidang Pengamanan yang mencakup pengamanan Personel, Material, Dokumen, dan Dukungan Informasi Penerangan (Dukinfopen) oleh Sintelal. Acara penting ini bertempat di Gedung Yos Sudarso, Mako Kodaeral I, Belawan. Senin (21/09/2026)

Pelaksanaan sosialisasi ini memiliki arti yang sangat strategis guna menyamakan persepsi serta memberikan pencerahan kepada seluruh prajurit dan PNS Kodaeral I. Di tengah dinamika lingkungan strategis global, regional, maupun nasional yang berkembang sangat cepat dan dinamis, pengamanan tidak lagi hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik semata, melainkan mencakup pengamanan menyeluruh terhadap empat aspek utama, yaitu Personel, Material, Dokumen, dan Informasi.  

Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran Kodaeral I diharapkan semakin meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap keamanan diri, keluarga, maupun kesatuan. Pemahaman yang mendalam mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan ini mutlak diperlukan guna meminimalisir segala bentuk potensi kerugian, pelanggaran, maupun kebocoran data rahasia instansi demi mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI Angkatan Laut ke depan. (Rina)

(Sumber: ©Dispen Kodaeral I)

Bupati Vandiko Hadiri Peresmian Gereja Santo Paulus Saitnihuta, Dorong Penguatan Iman dan Persaudaraan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung meresmikan Gereja dan Aula Katolik Santo Paulus Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Minggu (20/09/2026).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung.

Momentum peresmian berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Ratusan umat terlebih dahulu mengikuti pawai arak-arakan dari kawasan Bundaran Jembatan Tano Ponggol menuju lokasi gereja.

Bupati Vandiko T. Gultom dan Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Samosir turut berjalan bersama umat dalam rangkaian pawai tersebut.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam pawai hingga peresmian gereja menjadi bagian dari kebersamaan pemerintah dengan masyarakat dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Pawai yang melintasi kawasan Tano Ponggol juga menghadirkan suasana kebersamaan di salah satu kawasan yang menjadi ikon Kabupaten Samosir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Uskup Tanjung Karang Vinsensius Setiawan Triatmojo, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Anggota DPR RI Rapidin Simbolon, Kapolres Samosir Rina S.N. Tarigan, Pabung 0210 TU T. Siringo-ringo, Kalapas Pangururan Binsar Sitanggang, Anggota DPRD Samosir Parluhutan Samosir dan Renaldi Naibaho, Pastor Elio Sihombing, para donatur, pimpinan OPD Pemkab Samosir serta undangan lainnya.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia secara utuh, termasuk kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

“Pemerintah tidak hanya hadir dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam pembangunan kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan keagamaan. Karena pembangunan daerah pada akhirnya adalah pembangunan manusia secara utuh,” ujar Vandiko.

Menurutnya, rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan iman, kasih dan persaudaraan.

Karena itu, ia berharap Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta tidak hanya menjadi tempat peribadatan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, kepedulian sosial dan kebersamaan masyarakat.

“Semoga gereja ini menjadi tempat umat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus menjadi tempat tumbuhnya kasih, persaudaraan dan kepedulian kepada sesama. Dengan iman yang kuat, kita berharap masyarakat semakin rukun dan bersama-sama membangun Kabupaten Samosir,” katanya.

Bupati Vandiko juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta.

Menurutnya, selesainya pembangunan gereja tersebut menunjukkan adanya semangat gotong royong, pengorbanan dan kebersamaan dari umat serta berbagai pihak yang turut mendukung.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong dan memberikan dukungan sehingga gereja ini dapat berdiri dan diresmikan. Semoga apa yang telah dibangun ini menjadi berkat bagi umat dan semakin memperkuat kebersamaan masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujar Vandiko.

Sementara itu, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan ucapan selamat atas pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam proses pembangunan gereja hingga dapat digunakan sebagai tempat peribadatan umat.

“Selamat atas pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta. Kita patut bersyukur karena melalui kerja keras, pengorbanan dan kebersamaan banyak pihak, gereja ini akhirnya dapat berdiri dan diresmikan. Semoga menjadi kebanggaan bagi umat dan masyarakat Saitnihuta,” ujar Ariston.

Menurut Ariston, kehadiran Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung dan Uskup Tanjung Karang Vinsensius Setiawan Triatmojo dalam momentum tersebut menjadi kehormatan sekaligus berkat bagi umat dan masyarakat Kabupaten Samosir.

Ia berharap keberadaan Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta dapat memberikan manfaat bagi umat serta menjadi tempat yang terus menumbuhkan semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Kiranya gereja ini senantiasa menjadi tempat umat menemukan ketenangan, memperkuat persaudaraan dan membangun kepedulian terhadap sesama. Apa yang telah dibangun dengan penuh pengorbanan ini hendaknya dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan umat,” katanya.

Ariston juga menyampaikan apresiasi kepada para pastor, panitia pembangunan, para donatur, umat serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga dan dukungan dalam proses pembangunan gereja.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Tidak mudah membangun sebuah rumah ibadah hingga sampai pada tahap seperti ini. Semoga setiap pengorbanan dan kebaikan yang diberikan menjadi berkat dan membawa manfaat bagi banyak orang,” ungkapnya.

Ia berharap momentum peresmian Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta semakin mempererat hubungan antara umat, masyarakat dan seluruh elemen di Kabupaten Samosir.

“Semoga momentum ini semakin memperkuat kebersamaan kita. Mari terus menjaga kerukunan, saling menghargai dan membangun kehidupan masyarakat yang penuh kasih serta persaudaraan,” pungkas Ariston.

Peresmian Gereja dan Aula Katolik Santo Paulus Saitnihuta menjadi momentum penting bagi umat Katolik di Kabupaten Samosir.

Selain menandai selesainya pembangunan rumah ibadah, peresmian tersebut juga mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dan kebersamaan umat dalam membangun sarana keagamaan.

Kehadiran pemerintah daerah, pimpinan gereja, tokoh masyarakat, para donatur, umat serta berbagai elemen masyarakat dalam momentum tersebut semakin memperlihatkan pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan.

Dengan hadirnya Gereja dan Aula Katolik Santo Paulus Saitnihuta, diharapkan fasilitas tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan peribadatan, pembinaan umat serta memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan masyarakat di Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Unit Reskrim Polsek Medan Kota Ringkus Pelaku Curanmor, Satu Rekannya Buron

Medan (Sumut) mediasergap.com — Unit Reskrim Polsek Medan Kota kembali menunjukkan keberhasilannya dalam menindak tegas kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Satu orang pelaku berhasil diamankan, sementara satu rekan aksinya masih dalam pengejaran.

Pelaku dimaksud adalah Sahdin Akmal (40) warga Jalan Garu I, Gang Timun, Kecamatan Medan Amplas.

Sedangkan korbannya adalah Optika Bunga Roito (22), mahasiswa, beralamat di Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

"Barang yang dicuri pelaku berupa sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam plat BK 6750 AFI atas nama Formaduma Tambunan dengan kerugian ditaksir Rp15.000.000," kata Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan melalui Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan dalam siaran persnya, Jumat (19/9/2026).

Dijelaskan Iptu Poltak Tambunan, kejadian bermula pada Kamis, 17 September 2026, sekira pukul 16.30 WIB, di depan Toko Million Attire, Jalan Turi Ujung No. 99 A, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota.

Saat itu, korban bersama rekannya, Poppi, memarkirkan motornya di depan toko dengan stang dalam keadaan terkunci. Keduanya lalu masuk ke dalam toko. Namun, saat hendak pulang sekira pukul 18.00 WIB, motor korban sudah tidak ada di tempat.

"Pemeriksaan rekaman CCTV toko membuktikan bahwa motor tersebut dicuri oleh dua orang laki-laki. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum," urai Iptu Poltak Tambunan.

Berdasarkan laporan dan penyelidikan yang intensif, sambung Poltak, pada Jumat, 18 September 2026, sekira pukul 20.00 WIB, tim Unit Reskrim Polsek Medan Kota yang mendapat informasi dari masyarakat langsung bergerak cepat menuju Jalan Garu I, Gang Timun, Kecamatan Medan Amplas.

"Di lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan Sahdin Akmal di tempat tinggalnya. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Iptu Poltak Tambunan.

Dari hasil interogasi, Sahdin Akmal mengaku bersama rekannya yang berinisial Daffa melakukan pencurian tersebut. "Sahdin berperan mengelilingi lokasi mencari sasaran, sedangkan Daffa yang mengambil motor menggunakan kunci T," beber Iptu Poltak Tambunan.

Setelah berhasil, motor tersebut langsung dijual ke wilayah Tembung dengan harga Rp1.700.000 dan Sahdin Akmal hanya mendapat bagian Rp500.000 dari hasil penjualan tersebut.

"Satu pelaku lainnya berinisial Daf, hingga saat ini masih dalam pengejaran Polsek Medan Kota dan kita mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu mengunci kendaraan dengan baik," tandas Iptu Poltak Tambunan.  (Rel)

Pelantikan PPTSB Cabang Samosir, Vandiko-Ariston Dorong Punguan Sinaga Aktif Dukung Pembangunan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Semangat kebersamaan dan persaudaraan pomparan Toga Sinaga mewarnai pelantikan Pengurus Punguan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir Periode 2026–2030 di Kompleks Tugu Sinaga, Sabtu (19/09/2026).

Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi momentum regenerasi kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, melestarikan budaya serta mendorong peran punguan dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Samosir.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Anggota DPR RI Lamhot Sinaga, Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga, Wakil Ketua Umum PPTSB Sairon Sinaga, Kapolres Samosir Rina SN Tarigan, Kajari Samosir Akwan Annas, pimpinan OPD Kabupaten Samosir serta pomparan PPTSB.

Dalam kepengurusan periode 2026–2030, Pahala Sinaga dipercaya sebagai Ketua PPTSB Cabang Samosir I, Sudiman Sinaga sebagai Ketua PPTSB Cabang Samosir II, dan Gorman Sinaga sebagai Ketua PPTSB Cabang Samosir III.

Bupati Vandiko T. Gultom menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik sekaligus memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya yang telah membangun komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Menurut Vandiko, punguan marga memiliki peran penting dalam memperkuat kebersamaan sekaligus menjadi wadah untuk mendorong kontribusi sosial bagi masyarakat dan daerah.

“Selamat dan sukses atas pelantikan pengurus PPTSB Cabang Samosir. Terima kasih atas partisipasi kepengurusan yang lama dan sinergi selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Samosir,” ujar Vandiko.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir terbuka untuk terus membangun sinergi dengan PPTSB, termasuk mendukung berbagai program kepengurusan yang baru serta memberikan pendampingan dalam penyusunan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Vandiko juga mengajak kader-kader marga Sinaga yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk aktif mengambil bagian dalam punguan.

“Seluruh birokrat di Samosir harus aktif di punguan marga. Karena apa yang diterima dan rezeki yang diterima merupakan doa-doa dari seluruh orang tua, termasuk punguan marga,” kata Vandiko.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan yang diperoleh seseorang tidak terlepas dari dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, keberhasilan tersebut diharapkan dapat kembali diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan kontribusi bagi keluarga, punguan maupun masyarakat.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi atas antusiasme pomparan Toga Sinaga yang hadir dalam pelantikan.

Menurutnya, kehadiran para pomparan menunjukkan kuatnya persatuan dan kekeluargaan dalam tubuh PPTSB. Kebersamaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan organisasi, tetapi dapat menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Semoga kebersamaan ini terus menjadi semangat untuk membangun generasi dan pembangunan Samosir,” ungkap Ariston.

Semangat kebersamaan dalam kegiatan tersebut juga diarahkan pada penguatan budaya dan pengembangan pariwisata daerah.

Dalam rangkaian kegiatan dilaksanakan Sosialisasi Promosi Event Berbasis Budaya Daerah untuk Menjadikan Kearifan Lokal sebagai Magnet Wisata Global yang digelar Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata RI.

Meily Magdalena Nababan dari Kementerian Pariwisata RI menyampaikan bahwa Samosir memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata.

Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya berbicara mengenai destinasi, tetapi juga bagaimana kearifan lokal dan budaya masyarakat dikemas menjadi kekuatan yang mampu menarik wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

“Perkembangan pariwisata harus memberi dampak nyata kepada masyarakat,” ungkap Meily.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk membangun pariwisata yang berkualitas dengan tetap menempatkan budaya lokal sebagai bagian utama dari identitas dan daya tarik Samosir.

Kepedulian terhadap masyarakat juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pelantikan PPTSB Cabang Samosir.

Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan dukungan melalui pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah. Dalam pasar murah tersebut disediakan 3,6 ton beras SPHP serta 3 ton minyak goreng.

Kehadiran pelayanan publik tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan organisasi dapat dikembangkan tidak hanya sebagai ruang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Samosir atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada PPTSB.

Ia berharap PPTSB ke depan tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga mampu mengambil peran dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta ikut menggerakkan perekonomian.

Menurut Edison, sejumlah program yang telah dijalankan PPTSB, termasuk pelatihan pembibitan, mulai menunjukkan hasil dan diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

Kepedulian terhadap generasi muda turut diwujudkan melalui bantuan yang diserahkan Anggota DPR RI Lamhot Sinaga.

Sebanyak 442 siswa berprestasi menerima bantuan beasiswa dengan total nilai Rp180,8 juta.

Lamhot menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap generasi muda. Ia berharap para penerima beasiswa dapat terus meningkatkan prestasi dan kelak menjadi generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Selain bantuan beasiswa, turut diserahkan 1.500 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng dan gula kepada masyarakat.

“Semua karena sukacita atas berkat Tuhan dan balasan dari kebaikan dan dukungan masyarakat kepada kami. Ke depannya kami tetap siap untuk melayani masyarakat. Doakan kami untuk dapat berbuat lebih baik,” kata Lamhot.

Bantuan tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus berprestasi.

Kapolres Samosir Rina SN Tarigan juga menyampaikan dukungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan PPTSB.

“Kami mendukung pelaksanaan acara dan kami mengapresiasi seluruh pomparan Toga Sinaga,” kata Rina.

Pelantikan Pengurus PPTSB Cabang Samosir Periode 2026–2030 pada akhirnya tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan.

Momentum tersebut memperlihatkan bagaimana organisasi punguan dapat menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, membangun kepedulian sosial serta mendorong kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Samosir memandang kekuatan punguan dan organisasi masyarakat sebagai bagian dari modal sosial yang dapat terus dirawat dan dikembangkan.

Melalui sinergi antara pemerintah, punguan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, semangat kebersamaan diharapkan semakin kuat untuk mendukung pembangunan Samosir, sekaligus memastikan bahwa berbagai potensi budaya, sumber daya manusia dan kekuatan sosial masyarakat dapat memberikan manfaat bagi daerah dan generasi mendatang. (D/Smart)

Pemkab Samosir Bergerak Cepat Tangani Korban Kecelakaan Bus Wisatawan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Samosir bergerak cepat memberikan penanganan dan pendampingan terhadap wisatawan yang menjadi korban kecelakaan bus pariwisata di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula Mula.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk langsung mengunjungi para korban yang menjalani perawatan di RSUD Hadrianus Sinaga, Sabtu (19/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan dan penanganan medis sesuai kebutuhan.

Bupati Vandiko menegaskan, Pemkab Samosir akan menanggung biaya pengobatan para korban selama mendapatkan perawatan di RSUD Hadrianus Sinaga.

“Walaupun mereka bukan warga Samosir, sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan, saya sudah instruksikan agar seluruh biaya pengobatan selama di RSUD Hadrianus Sinaga kita tanggung sepenuhnya,” ujar Vandiko.

Menurutnya, status sebagai wisatawan maupun asal daerah tidak menjadi batas dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Pemerintah daerah harus hadir ketika seseorang mengalami musibah selama berada di wilayah Samosir.

“Kita hadir untuk memberikan semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Mereka datang ke Samosir sebagai wisatawan, dan ketika mengalami musibah di daerah kita, tentu kita harus hadir dan memberikan pelayanan yang terbaik,” ungkapnya.

Selain memastikan pembiayaan pengobatan, Pemkab Samosir juga memberikan perhatian terhadap korban yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Vandiko meminta para korban yang hendak kembali ke daerah asal agar terlebih dahulu mengikuti rekomendasi medis dari dokter. Menurutnya, kondisi kesehatan harus menjadi pertimbangan utama dan kepulangan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.

“Kalau memang secara medis sudah diperbolehkan untuk pulang, kita bantu. Jangan sampai dipaksakan kalau kondisi belum memungkinkan. Kami akan mengupayakan yang terbaik,” tegasnya.

Pemkab Samosir juga siap memfasilitasi ambulans apabila terdapat korban yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit lain.

“Kita juga akan mempersiapkan ambulans apabila ada korban yang perlu dirujuk. Kami siap mengantar ke rumah sakit rujukan sesuai kebutuhan medis,” katanya.

Terkait kemungkinan bantuan melalui Jasa Raharja, Vandiko mengatakan Pemkab Samosir akan membantu melakukan komunikasi dan koordinasi agar hak-hak korban dapat difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan bantu komunikasikan dengan Jasa Raharja agar ke depan kalau memang bisa di-cover, dapat membantu biaya pengobatan para korban,” jelasnya.

Kecelakaan tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap aspek keselamatan wisatawan, khususnya transportasi yang digunakan untuk membawa rombongan wisata.

Vandiko mengingatkan pentingnya memastikan kelayakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Kondisi teknis kendaraan, kesehatan pengemudi serta stamina selama perjalanan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

“Kelayakan kendaraan harus diperhatikan. Begitu juga dengan kesehatan dan stamina pengemudi maupun wisatawan. Kita ingin wisatawan yang datang ke Samosir bisa menikmati perjalanan dengan nyaman dan aman, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan dapat dihindari,” katanya.

Pesan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Samosir untuk terus membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menawarkan keindahan destinasi, tetapi juga mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan.

Sebelumnya, bus pariwisata yang membawa rombongan Serikat Tolong Menolong (STM) Satahi asal Kisaran mengalami kecelakaan di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula Mula.

Bus tersebut membawa 32 penumpang dan dilaporkan kehilangan kendali hingga terbalik. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis.

Pihak RSUD Hadrianus Sinaga menyebutkan sebanyak 27 orang dari rombongan sempat dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Dua orang lainnya telah kembali ke penginapan, sementara korban lainnya mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis masing-masing.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat satu korban yang mengalami patah tulang dan telah dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Beberapa korban lainnya masih menjalani observasi, termasuk korban dengan cedera pada tangan dan panggul serta korban yang mengalami patah pada bagian hidung yang berpotensi mendapatkan rujukan sesuai hasil pemeriksaan medis.

Ketua STM Satahi Kisaran, Renhard Manalu, menjelaskan bahwa perjalanan wisata ke Samosir telah direncanakan sejak jauh hari.

Sebelum kecelakaan terjadi, rombongan telah mengunjungi sejumlah destinasi wisata, di antaranya Tano Ponggol, Menara Pandang, Air Terjun Efrata dan Sibea-bea.

“Kami sudah dari Tano Ponggol, Menara Pandang, Air Terjun Efrata dan Sibea-bea. Rencana kembali ke homestay, mobil terbalik di Desa Boho,” ungkapnya.

Renhard bersyukur kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat Desa Boho yang dengan cepat memberikan pertolongan kepada para korban.

“Terima kasih atas perhatian Bapak Bupati Samosir. Sewaktu kecelakaan tadi masyarakat desa sangat baik, banyak yang menolong dan mempersilahkan kami masuk ke rumah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Perjalanan Wisata STM Satahi, Paber Silaban, mengatakan dirinya berada di kendaraan berbeda yang mengiringi bus dan berada tepat di belakang kendaraan tersebut ketika kecelakaan terjadi.

Menurut Paber, kecelakaan terjadi setelah bagian as roda depan sebelah kiri mengalami masalah sehingga pengemudi kehilangan kendali.

“Tidak ada rem blong atau sopirnya mengantuk. Kemungkinan besar terotnya lepas sehingga sopir kehilangan kendali,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sepanjang perjalanan bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi.

“Kalau tadi mobilnya kebut-kebutan, pasti penumpang banyak yang parah. Penumpang yang di dalam bus juga mengakui mobil tersebut tidak melaju kencang,” katanya.

Keterangan mengenai penyebab kecelakaan tersebut merupakan penjelasan dari pihak rombongan. Adapun kepastian mengenai penyebab teknis kecelakaan tetap menjadi kewenangan pihak berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Samosir di tengah para korban memperlihatkan respons pemerintah daerah terhadap warga maupun wisatawan yang membutuhkan pertolongan.

Penanganan korban tidak hanya diarahkan pada aspek medis, tetapi juga memastikan proses perawatan, kemungkinan rujukan serta kebutuhan kepulangan korban dapat difasilitasi sesuai kondisi dan rekomendasi tenaga kesehatan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, keselamatan dan kenyamanan wisatawan merupakan bagian penting dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Samosir tidak hanya ingin dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga sebagai daerah tujuan wisata yang memberikan rasa aman, pelayanan yang baik serta kepedulian kepada setiap wisatawan yang datang.

Dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, penguatan aspek keselamatan diharapkan semakin mendukung Samosir sebagai destinasi wisata yang ramah, aman dan memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan. (D/Smart)

Delapan Kopdes Merah Putih di Toba Rampung 100 Persen, 41 Koperasi Mulai Dibangun

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba melalui Tim Verifikasi dan Validasi melakukan peninjauan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, serta sarana dan prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kelurahan Merah Putih), Sabtu (19/09/2026).

Kegiatan verifikasi dan validasi tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, dan Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan fisik sekaligus melihat kelengkapan fasilitas koperasi agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan operasional di masing-masing desa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Koperindag) Kabupaten Toba, Sofian Sitorus, menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Toba telah mencakup 243 koperasi.

“Proses pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih itu ada 243, walau sebenarnya jumlah desa dan kelurahan ada 244. Namun, ada satu desa di Bonan Dolok yang membuat koperasi merah putih bersama dan itu pun telah kita fasilitasi pembentukannya,” ujar Sofian.

Sofian menjelaskan, pembangunan fisik Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Toba saat ini terus berjalan. Dari koperasi yang telah terbentuk, 41 koperasi telah mulai melaksanakan pembangunan fisik, dan delapan koperasi di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 %.

Selain pembangunan fisik, sebagian besar sarana dan prasarana pendukung koperasi juga telah tersedia dan tersuplai.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan agar Kopdes/Kelurahan Merah Putih dapat memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Tidak hanya pembangunan sarana fisik, Pemerintah Kabupaten Toba juga mempersiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.

“Untuk tahap awal kemungkinan bulan Oktober akan melakukan pelatihan bagaimana meningkatkan SDM perkoperasian secara bertahap di Kabupaten Toba,” tambah Sofian.

Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan koperasi. Melalui pelatihan yang akan dilaksanakan secara bertahap, para pengelola diharapkan semakin memahami tata kelola perkoperasian serta mampu menjalankan kegiatan koperasi secara profesional.

Kegiatan verifikasi dan validasi pembangunan fisik tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Toba dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.

Melalui peninjauan langsung ke lapangan, tim dapat melihat perkembangan pembangunan, kondisi sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan yang masih perlu dipenuhi sebelum koperasi menjalankan kegiatan operasional secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap pembangunan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dapat terus berkembang secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat kegiatan ekonomi serta kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kegiatan verifikasi dan validasi tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Toba Eston Sihotang; Camat Balige Partogi Tambunan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD PPA) Kabupaten Toba Melati Silalahi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba Gumianto Simangunsong; petugas verifikasi; perwakilan Inspektorat; kepala desa; serta unsur TNI. (Ds)