Sinergi Lintas Instansi, Bapenda Samosir Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Polres Samosir, Samsat Pangururan dan Jasa Raharja terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Razia Terpadu/Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar di Simpang Empat HKBP Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama 7–8 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur Bapenda, kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja. Selain mendorong kepatuhan wajib pajak, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memberikan edukasi sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Kabupaten Samosir, Besron Sitanggang, mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan wujud kolaborasi lintas instansi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

“Melalui kegiatan ini kita melaksanakan sinergitas dan kolaborasi antarinstansi, yakni Bapenda Kabupaten Samosir bersama Satuan Lalu Lintas Polres Samosir, Samsat Pangururan dan Jasa Raharja, untuk mengimbau sekaligus mengedukasi masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor,” ujar Besron.

Menurutnya, peningkatan kesadaran membayar pajak kendaraan tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi perlu dibarengi pendekatan edukatif dan persuasif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Karena itu, operasi gabungan tersebut dikedepankan sebagai operasi simpatik yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga memberikan pemahaman dan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

“Operasi ini bukan semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi merupakan operasi simpatik yang lebih mengedepankan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari strategi jemput bola, sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” jelasnya.

Besron menambahkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB memiliki keterkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang selanjutnya mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu,” katanya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Samosir AKP Robertus Gultom menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan operasi gabungan tersebut. Menurutnya, sinergi antarinstansi merupakan bagian penting dalam membangun tertib administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah dan responsif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan edukasi, pelayanan dan jemput bola, masyarakat tidak hanya diingatkan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga diberikan ruang untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan secara lebih mudah.

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau masyarakat agar tidak menunggu adanya operasi gabungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan administrasi sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Dengan semakin tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan sehingga memberikan dukungan bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir. (D/Smart)

Perkuat Silaturahmi dan Soliditas Insan Pers, Tiga Pemred Kunjungi Pimpinan Umum Media Sergap

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kebersamaan di antara insan pers, tiga pimpinan redaksi media online melakukan kunjungan ke kediaman Pemimpin Umum (PU) Media Online Sergap, Ir. Pandu Wilantara, di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Rabu (7/10/2026).

Ketiga pimpinan redaksi tersebut yakni Pemimpin Redaksi mediasergap.com Oliver Sirait, SH, Pemimpin Redaksi intaikasus.com Sarinah Siregar, serta Pemimpin Redaksi targetoperasi.com Rudi Hendro.

Kunjungan berlangsung dalam suasana santai, hangat, dan penuh keakraban. Kehadiran para insan pers tersebut disambut langsung oleh PU Media Sergap, Ir. Pandu Wilantara, bersama istri, Ernawati.

Dalam kesempatan itu, keluarga Ir. Pandu Wilantara turut menjamu para tamu dengan berbagai hidangan, mulai dari teh, aneka kue hingga lontong. Suasana kekeluargaan semakin terasa melalui perbincangan yang membahas berbagai hal terkait perkembangan dunia jurnalistik dan dinamika media di tengah masyarakat.

Selain menjadi momentum mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bertukar pikiran mengenai peran dan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ir. Pandu Wilantara dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh insan pers untuk tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers, dengan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Ia menekankan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengawal berbagai proses pembangunan sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Saya berharap rekan-rekan jurnalis ikut serta mendukung laju pembangunan di negara yang kita cintai ini dengan tetap mengedepankan kepentingan umum. Jangan takut dalam mengungkap kebenaran, namun tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan aturan yang berlaku,” ujar Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan para pimpinan media tersebut. Menurutnya, komunikasi dan hubungan baik antarinsan pers perlu terus dipelihara untuk membangun suasana kerja jurnalistik yang sehat, profesional, dan saling mendukung.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan rekan-rekan. Saya berharap ke depan media tetap solid, menjaga kekompakan dan tidak memutus tali silaturahmi, sehingga komunikasi dan kerja sama yang baik antarinsan pers dapat terus terjalin,” katanya.

Ia juga berharap kebersamaan tersebut tidak hanya menjadi momentum pertemuan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pemberitaan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kunjungan kemudian diakhiri dengan foto bersama. Para insan pers yang hadir berkomitmen untuk terus menjaga silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun hubungan yang harmonis dan profesional demi kemajuan dunia pers dan kepentingan masyarakat. (Tim)

Tiga Minggu, Polda Sumut Ungkap 654 Kasus Curas-Curat, 712 Tersangka Diamankan

Medan (Sumut) mediasergap.com – Polda Sumatera Utara bersama jajaran Polres/Polresta/Polrestabes mengungkap sebanyak 654 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) dalam kurun waktu tiga minggu, terhitung sejak 14 September hingga 6 Oktober 2026.

Dari ratusan kasus tersebut, polisi mengamankan 712 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai aksi pencurian yang meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dan jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Selama tiga minggu, Polda Sumut bersama seluruh jajaran berhasil mengungkap 654 kasus curas dan curat dengan 712 tersangka. Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” kata Ferry, Senin (6/10/2026).

Dari total pengungkapan tersebut, 35 kasus merupakan curas dengan 43 tersangka, sedangkan 619 kasus lainnya merupakan curat dengan 669 tersangka.

Ferry menjelaskan, pengungkapan kasus dilakukan melalui berbagai langkah kepolisian, mulai dari penyelidikan hingga penindakan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Selain penegakan hukum, jajaran Polda Sumut juga terus mengintensifkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan setelah terjadi kejahatan, tetapi juga mengintensifkan patroli sebagai langkah pencegahan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan aksi para tersangka. Barang bukti tersebut menunjukkan beragam modus dan sasaran kejahatan yang ditangani jajaran Polda Sumut.

Salah satu barang bukti dengan jumlah cukup besar yang diamankan yakni 1.638 tandan kelapa sawit. Selain itu, polisi mengamankan 111 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 2 unit truk yang berkaitan dengan sejumlah perkara curas dan curat.

Polisi juga mengamankan 83 unit handphone, 58 tabung gas, 21 buah flashdisk, 12 buah BPKB, serta 37 lembar faktur.

Tak hanya itu, sejumlah barang bernilai ekonomi juga turut diamankan, di antaranya 80 gram emas dan perhiasan berupa kalung emas, serta uang tunai sebesar Rp36.168.000 dan berbagai barang bukti lainnya lainnya yang berkaitan dengan perkara yang berhasil diungkap.

Ferry menegaskan, pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumut dan jajaran untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas yang mencurigakan,” katanya.

Menurut Ferry, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Dengan mengedepankan penegakan hukum, patroli dan langkah-langkah preventif, Polda Sumut berharap angka kejahatan, khususnya curas dan curat, dapat terus ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. (Rel)

KDMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Toba Perkuat Kelembagaan Koperasi

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Tingkat Desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperluas akses kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat serta membuka peluang lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pantai Pasifik, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut mengusung tema “Sinergi Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan Kearifan Lokal” dan dirangkai dengan dialog bersama para pengurus koperasi. Dialog tersebut menjadi ruang untuk mendengarkan secara langsung kondisi, tantangan dan kebutuhan pengembangan koperasi di Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry Juliantono menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung KDMP di berbagai daerah. Saat ini, sebanyak 27.223 bangunan fisik berupa gudang, gerai dan kelengkapannya sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.280 bangunan telah disampaikan untuk diverifikasi, sementara 8.220 lainnya masih dalam proses verifikasi dan validasi, termasuk yang menjalani reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Ferry, Kementerian Koperasi menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana tugas di lapangan melalui kerja sama dengan TNI. Sementara itu, posisi manajer KDMP akan direkrut untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan berbagai fungsi koperasi.

KDMP nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi distribusi berbagai barang bersubsidi, seperti minyak goreng, pupuk, LPG 3 kilogram dan beras, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tidak hanya sebagai tempat distribusi, KDMP juga diarahkan menjadi wadah untuk menyerap dan menampung hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara produk masyarakat desa dengan pasar serta menjadi sarana penyaluran berbagai Program Pemerintah Pusat.

Selama dua tahun pertama operasionalisasi KDMP akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan komunikasi dengan seluruh pengurus KDMP se-Indonesia, baik melalui Zoom meeting maupun tatap muka. Pemilik KDMP ini adalah Desa, pengelolanya selama dua tahun adalah PT Agrinas Pangan Nusantara dan ada Manajer Koperasi Desa,” ujar Ferry.

Ia berharap keberadaan KDMP dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Desa.

“Semoga program ini bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, bisa menyerap lapangan pekerjaan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Koperasi ke Kabupaten Toba. Menurutnya, kehadiran Menteri bersama para pengurus koperasi menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan perkoperasian di Daerah.

“Kehadiran Bapak di tempat ini akan membawa kemajuan untuk Kabupaten Toba, secara khusus di bidang perkoperasian. Pertemuan hari ini tentu tidak terlepas dari dukungan DPP KMDT. Kami menyadari pengelolaan SDM yang ada di Kabupaten Toba dalam pengelolaan koperasi masih sangat minim,” ujar Audi.

Audi menyebutkan, saat ini terdapat 243 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Toba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 koperasi telah terbangun, dan 12 di antaranya telah selesai 100 %.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi agar keberadaan koperasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu berkembang sebagai unit usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Audi berharap pertemuan tersebut dapat memberikan semangat baru kepada pemerintah daerah dan para pengurus koperasi untuk memperkuat pengelolaan, meningkatkan kapasitas SDM serta mengembangkan koperasi sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Toba.

Ketua Panitia Jupiter Sitorus mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah dialog sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengurus koperasi dalam membangun ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pengembangan koperasi perlu tetap mengedepankan potensi daerah dan kearifan lokal sehingga keberadaan koperasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami berharap kehadiran Bapak Menteri dan Pimpinan Daerah dapat memberikan semangat, motivasi dan energi baru bagi kita untuk semakin mengembangkan koperasi,” katanya.

Penguatan KDMP di Kabupaten Toba diharapkan mampu membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat desa, baik melalui penyediaan kebutuhan pokok, penyaluran program pemerintah maupun penyerapan hasil produksi masyarakat.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, KDMP diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang produktif, mandiri dan berkelanjutan.

Koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat—mulai dari produksi, pengumpulan, distribusi hingga pemasaran. Dengan demikian, semakin banyak potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Toba.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Hendra Saragih, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Panel Barus, Staf Khusus Menteri Wahyono, Tenaga Ahli Menteri Putri, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar yang mewakili Gubernur Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, Staf Ahli Bupati Darwin Sianipar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jonni DP Lubis, Kadis Kominfo Tumpal Panjaitan, Para Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta Jajaran Pengurus Koperasi se-Kabupaten Toba. (Dosi)

Sinergi Pemkab Toba dan Kejari, Wujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Kondusif

TOBA (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat sinergi bersama Kejaksaan Negeri Toba dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tertib, aman, kondusif dan berintegritas melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Satuan Pendidikan dalam membangun tata kelola pendidikan yang semakin baik, sekaligus mengedepankan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di Kabupaten Toba, kegiatan diikuti secara daring dari Balai Data Kantor Bupati Toba. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu hadir mewakili Bupati Toba, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih, Asisten I Setdakab Toba Eston Sihotang, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Toba Ronald Gultom, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Toba Donny R. Simamora, serta Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Toba.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar memberikan pengetahuan, karena juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif bagi generasi muda.

“Kita membangun kolaborasi antara penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumut, dengan Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya dengan Dinas Pendidikan Sumut. Hal ini sangat penting karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak didik menjadi bernilai,” ujar Muhibuddin.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

“Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan satuan pendidikan menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, dan membangun karakter. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir bersama untuk menjaga serta mendukung dunia pendidikan,” kata Bobby.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba bersama Kejaksaan Negeri Toba juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pencegahan Penyimpangan dan Gangguan dalam Penyelenggaraan di Bidang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Toba.

Nota kesepahaman ditandatangani Asisten I Setdakab Toba Eston Sihotang mewakili Bupati Toba bersama Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan, khususnya dalam memberikan pemahaman hukum, mengedepankan pencegahan serta mendukung para penyelenggara pendidikan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan, tetapi lebih mengedepankan edukasi, pencegahan dan pendampingan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.

Pemkab Toba menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Toba, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, tertib dan kondusif.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam memahami serta menjalankan berbagai ketentuan penyelenggaraan pendidikan secara tepat dan bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, penguatan tata kelola pendidikan diharapkan semakin memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pendidikan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga pendidik dan masyarakat, Kabupaten Toba terus mendorong terwujudnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan integritas dan perlindungan peserta didik.

Program Jaksa Sahabat Pendidik pun menjadi salah satu langkah bersama untuk mengawal masa depan generasi muda sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Toba. (Ds)

Perkuat Pencegahan dan Edukasi Hukum, Pemkab Samosir dan Kejari Kawal Dunia Pendidikan

SAMOSIR (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kejaksaan Negeri Samosir memperkuat sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang sinergi pencegahan penyimpangan dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Samosir.

Nota Kesepahaman ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Akwan Annas bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (6/10/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang aman dan kondusif, sekaligus memberikan penguatan pemahaman hukum kepada para pengelola satuan pendidikan.

Turut hadir Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dumoch Pandiangan, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, besarnya perhatian dan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap sektor pendidikan harus diikuti dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas.

“Pendidikan adalah sektor strategis dalam pembangunan bangsa. Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, maka diperlukan kebijakan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas. Kita harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Ariston.

Ia menilai, kerja sama Pemkab Samosir dengan Kejari Samosir melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan langkah strategis untuk mengedepankan pencegahan, edukasi dan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Menjaga pendidikan berarti mengawal masa depan bangsa. Karena itu, pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pendidikan harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak ingin menunggu persoalan terjadi baru kemudian bertindak. Pencegahan, edukasi dan pendampingan harus dikedepankan,” katanya.

Ariston mengatakan, sinergi tersebut juga diharapkan memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memahami berbagai ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pemahaman terhadap aturan, menurutnya, penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Wakil Bupati, peran saya adalah memastikan sinergi ini berjalan dengan baik. Kita ingin para kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan tenang, memahami aturan dan memiliki ruang untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MoU, tetapi dilanjutkan dengan program edukasi, pencegahan dan pendampingan secara berkelanjutan pada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Samosir.

“Harapan kita, anggaran pendidikan benar-benar kembali kepada kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan tata kelola yang baik dan integritas yang kuat, kita dapat membangun pendidikan Samosir yang semakin berkualitas,” pungkas Ariston.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan bagian dari program “Jaksa Sahabat Pendidik”, sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperkuat aspek pencegahan dan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan.

Kegiatan penandatanganan dilaksanakan secara berjenjang dan serentak di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin bersama sejumlah kepala daerah yang hadir secara langsung, disaksikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Samosir dan Kejari Samosir berkomitmen memperkuat langkah preventif, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun budaya integritas di lingkungan satuan pendidikan.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pendidikan yang semakin bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, sehingga setiap kebijakan dan anggaran dapat diarahkan sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan peserta didik.

Dengan kolaborasi pemerintah daerah, kejaksaan, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Samosir terus mendorong pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter, integritas dan kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi membangun generasi masa depan. (D/Smart)

Pemkab Toba Dorong OPD Tuntaskan Program 2026 Secara Terencana dan Berkualitas

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Memasuki triwulan IV Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Percepatan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, meminta seluruh OPD segera mengevaluasi progres kegiatan masing-masing dan mengambil langkah percepatan terhadap program yang masih dalam proses pelaksanaan.

Hal tersebut disampaikan Paber saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin (5/10/2026).

Paber menekankan pentingnya pengelolaan kegiatan secara terencana agar pekerjaan tidak terkonsentrasi pada penghujung tahun anggaran. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau seperti tahun-tahun lalu, semua kegiatan dikejar di bulan Desember, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegas Paber.

Ia meminta setiap OPD memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta segera mencari solusi agar pelaksanaan program dapat diselesaikan secara efektif.

Menurutnya, percepatan sejak awal triwulan terakhir menjadi penting agar OPD memiliki waktu yang cukup untuk memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Paber juga memberikan perhatian terhadap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya penyaluran atau pemberian bibit. Ia meminta kegiatan semacam itu direncanakan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya pemberian bibit, jangan setelah bulan Desember jor-joran. Desember itu masa sibuk untuk Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan perencanaan sehingga program yang telah dianggarkan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan tersebut, Paber juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan perkantoran di masing-masing OPD.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih dan tertata merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman, sehat dan produktif.

Paber menyampaikan bahwa dari hasil pemantauannya ke sejumlah lingkungan perkantoran, masih terdapat beberapa OPD yang perlu meningkatkan perhatian terhadap kebersihan lingkungan kerja.

“Masalah kebersihan lingkungan, saya lihat kebersihan di beberapa OPD masih kurang. Saya beberapa kali keliling ke beberapa OPD, saya lihat kebersihannya masih sangat kurang,” katanya.

Ia mengajak seluruh aparatur untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor, mulai dari ruang kerja hingga halaman dan fasilitas pendukung lainnya.

“Bagaimana kita bekerja kalau lingkungan kita tidak bersih,” ujarnya.

Paber berharap peningkatan kinerja tidak hanya diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melalui terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan tertata.

Dengan demikian, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan mampu menuntaskan program Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, berkualitas dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (Ds)

Tim Pembina Posyandu Toba Didorong Tingkatkan Kualitas Pelayanan hingga Tingkat Desa

Toba (Sumut) mediasergap.com — Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu bidang kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kesehatan tersebut berlangsung di Sinar Minang Restaurant and Convention Center, Balige, Senin (5/10/2026).

Bimtek dibuka Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba, Eston Sihotang. Dalam sambutannya, Eston menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi sistem kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal.

Menurutnya, keberadaan Posyandu memiliki peran strategis karena menjadi salah satu layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan jaringan, kelembagaan, kapasitas kader, serta Tim Pembina Posyandu di berbagai tingkatan perlu terus dilakukan.

“Dalam rangka transformasi sistem kesehatan di Kabupaten Toba, dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk menyediakan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat,” ujar Eston.

Ia mengatakan, revitalisasi Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis pelayanan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tim Pembina Posyandu di Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara efektif dan berkelanjutan.

Bimtek menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Hery Valona Ambarita dan Penelaah Teknis Kebijakan dr. Sukmawati Hia.

Dalam pemaparannya, Hery Valona Ambarita membahas persoalan stunting serta pentingnya optimalisasi peran Posyandu dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

Posyandu dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung intervensi kesehatan berbasis masyarakat, karena pelayanan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang.

Selain persoalan stunting, peserta juga mendapatkan penguatan pemahaman mengenai pengelolaan Posyandu serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Wakil Ketua TP Posyandu Kabupaten Toba, Riama Audi Murphy Sitorus, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Staf Ahli Bupati Toba Sahat M. Manullang, Sekretaris Dinas Kesehatan Toba Siti Nuraya Sirait, Kepala Dinas Kominfo Toba Tumpal Panjaitan, jajaran OPD, para kepala puskesmas se-Kabupaten Toba, serta TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Toba.

Dari Tim Pembina Posyandu Kabupaten Toba, Mangapul Pardede menyampaikan materi mengenai Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia menjelaskan bahwa Bimtek tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Posyandu, sekaligus meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas.

“Pada kesempatan ini kita lebih membahas peranan Tim Pembina Posyandu, bagaimana meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, mulai dari tingkat kabupaten dan Kecamatan hingga Desa,” terangnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola Posyandu yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Bimtek ini, Tim Pembina Posyandu di setiap tingkatan diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu memperkuat pembinaan kader, meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu, serta memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan secara aktif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Posyandu di Kabupaten Toba diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga semakin mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toba. (Ds)

Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat Berikan Surprise HUT TNI ke-81, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Binjai (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H, bersama Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E,, S.I.K, memberikan surprise dan ucapan selamat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81 Tahun 2026 kepada jajaran TNI di wilayah hukum Polres Binjai dan sekitarnya, Senin (5/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat didampingi Wakapolres Binjai Kompol Sofyan N. Nasution, SH, MH., Wakapolres Langkat Kompol Vivin Ayuningtias, SIK., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai dan Polres Langkat. Rombongan mengunjungi sejumlah satuan TNI, yakni Kodim 0203/Langkat, Batalyon Arhanudse 11/WBY, dan Batalyon Raider 100/PS.

Kunjungan diawali pada pukul 10.00 WIB di Kodim 0203/Langkat dan diterima langsung oleh Dandim 0203/Langkat Letkol Inf. Medwin Sangkakala, S.Sos., M.Han. Selanjutnya, pada pukul 11.40 WIB rombongan mengunjungi Batalyon Arhanudse 11/WBY dan diterima oleh Danyon Arhanudse 11/WBY Letkol Arh. Ronald Ginomgom Simatupang, S.E. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, rombongan melanjutkan kunjungan ke Batalyon Raider 100/PS yang diterima oleh Danyon Raider 100/PS Letkol Inf. Amirul Husin, SE, MIP.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada jajaran TNI sekaligus momentum untuk mempererat hubungan serta komunikasi antara TNI dan Polri. Menurutnya, soliditas dan sinergitas kedua institusi sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.

Seluruh rangkaian kunjungan selesai pada pukul 12.50 WIB dalam keadaan aman dan baik. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergitas TNI-Polri, membangun hubungan emosional yang semakin erat, serta menjadi wujud nyata kebersamaan dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Binjai dan Langkat. (Rn)

(Sumber: Humas Polres Binjai)

Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plank Ketwil JPKP Sumut Chauriza Tanjung SH MH Menduga Adanya Penyimpangan Menggunakan Anggaran

MEDAN (Sumut) mediasergap.com — Pekerjaan pemeliharaan drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang berada di bawah Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan, menuai pertanyaan. Proyek telah dikerjakan, namun papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi.

Ketiadaan papan proyek membuat masyarakat tidak mengetahui nilai anggaran, sumber dana, perusahaan pelaksana, volume pekerjaan, jangka waktu hingga nomor kontrak. Padahal, informasi tersebut penting untuk mengawasi pekerjaan yang menggunakan uang negara.

Kondisi ini semakin dipertanyakan karena pekerjaan sudah berjalan tanpa informasi yang dapat diakses masyarakat. Tanpa data proyek, masyarakat kesulitan mencocokkan pekerjaan di lapangan dengan kontrak, volume, spesifikasi dan anggaran yang sebenarnya.

Seorang warga yang ditemui wartawan dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai kondisi tersebut patut dipertanyakan. 

“Ini sudah jelas lahan korupsi Bang, karena nggak ada plangnya. Seharusnya kalau memakai uang negara harus ada plangnya supaya masyarakat tahu berapa anggarannya,” ujarnya.

Ketiadaan papan proyek bukan persoalan sepele ketika pekerjaan menggunakan uang negara. Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan harus menjelaskan berapa anggaran, siapa pelaksana, berapa volume pekerjaan, sumber dana dan berdasarkan kontrak apa pekerjaan dilaksanakan. Jika seluruh data tersebut jelas, tidak ada alasan informasi dasar proyek sulit dibuka kepada masyarakat.

Kepala Bidang Drainase PUPR SDABMBK Kota Medan, Hardi Patuan H. Sibarani, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp hanya menjawab, “Nanti pelaksana hubungi ya, Bang.”

Jawaban tersebut belum menjawab substansi persoalan. Yang dipertanyakan bukan kapan pelaksana menghubungi wartawan, tetapi berapa uang negara yang digunakan, siapa pelaksana, berapa volume pekerjaan dan apa dasar kontraknya. Hingga berita ini dipublikasikan, pelaksana belum memberikan keterangan resmi.

Kondisi tersebut patut diperiksa lebih jauh untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi dan pembayaran. Sebab, proyek yang menggunakan uang rakyat tidak cukup hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan anggaran.

Ketua Wilayah Sumatera Utara Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Chauriza Tanjung SH MH meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi internal. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan, pelaksanaan maupun penggunaan anggaran, pihaknya mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelaahan berdasarkan fakta dan dokumen.

“Kami tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan telah terjadi korupsi. Kalau proyek tersebut bersih dan sesuai ketentuan, silakan dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan. Namun jika ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Dinas PUPR SDABMBK Kota Medan kini dituntut membuka data proyek tersebut secara terang. Sebab yang dipertanyakan bukan sekadar papan proyek, melainkan pertanggungjawaban atas uang rakyat yang telah dibelanjakan. (M)