Media Sergap -->

Headline

Rutan Balige Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Perkuat Sinergi dan Komitmen Pelayanan

BALIGE (Sumut) mediasergap.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11). Kegiatan berlangsung sederhana namun penuh khidmat sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan pengabdian sekaligus momentum memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengusung tema *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, kegiatan ini diikuti jajaran pegawai Rutan Balige dan turut dihadiri sejumlah mitra kerja, di antaranya Polsek Balige, Koramil 17/Balige, Puskesmas Tandang Buhit Balige, serta pihak BRI Balige. Kehadiran para mitra tersebut menjadi gambaran nyata pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, Rutan Balige turut menyerahkan piagam penghargaan kepada para mitra kerja. Apresiasi ini merupakan ungkapan terima kasih atas kontribusi dan komitmen bersama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Suasana penuh keakraban semakin terasa melalui prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kemenimipas. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan menikmati hidangan tumpeng dalam suasana kekeluargaan, sehingga semakin mempererat hubungan silaturahmi antara jajaran Rutan Balige dan para mitra kerja.

Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 ini, Rutan Balige berharap hubungan sinergis dengan seluruh mitra kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan secara tulus, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Dengan semangat *“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”*, Rutan Kelas IIB Balige berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang humanis, menjaga stabilitas keamanan, serta mewujudkan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat luas. (Dosi)

Tinjau Pasar Gambir dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menekankan penertiban penggunaan bahu jalan di kawasan Pasar Gambir dan sejumlah ruas jalan kota. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tebing Tinggi saat melakukan peninjauan lapangan bersama Forkopimda dan perangkat daerah, Kamis (19/11/2026). Peninjauan diawali di Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, guna memastikan ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat umum.

“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Nanti terganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, dan lainnya. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerjasamanya supaya lebih tertib dan tertata rapi. Ini harapan kita semuanya,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota meminta para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar naik dan menempati kios yang telah disediakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi di lantai atas Pasar Gambir. Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) tetap berjualan di rukonya agar berlaku adil bagi seluruh pedagang.

“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” tegas Wali Kota.

Selain menertibkan pemanfaatan kios dan bahu jalan di sekitar Pasar Gambir, Wali Kota juga menyampaikan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Merdeka yang akan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran sebagai kawasan heritage Kota Tebing Tinggi.

“Bisa Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN). Juga untuk sistem satu arah (one way) kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi juga ini mohon kerjasamanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Tebing Tinggi,” kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menegakkan aturan dan menjaga kelancaran lalu lintas.

“Kami juga memihak kepada UMKM. Infrastruktur pasar sudah sangat baik, ada pasar khusus kain, Blok A untuk sayur dan buah, Blok B untuk daging, serta Blok C untuk ikan dan ayam,” jelas Marimbun.

Menurutnya, pedagang yang berjualan di bahu jalan sebenarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing, namun kerap mengkhawatirkan pembeli enggan naik ke lantai atas.

“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” ujarnya.

Marimbun menambahkan, kios atau stand yang tidak aktif ditempati selama tiga bulan berturut-turut akan ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim, untuk dialihkan kepada pedagang yang belum memiliki tempat, khususnya PKL. 

Jika kuota belum mencukupi, penempatan akan diarahkan ke Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, dan area pelataran Blok A, B, dan C. Ia juga mengingatkan ketertiban berlalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.

Usai dari Pasar Gambir, Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan peninjauan ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan dengan penekanan serupa agar para pedagang tidak menggunakan bahu jalan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda diantaranya, anggota DPRD Anda Yasser, perwakilan Polres Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S., perwakilan Kejari Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Abdul Malik. Turut hadir pula dari jajaran Pemko Tebing Tinggi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Kadis Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Rakor PPID se-Sumut Dorong Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

MEDAN (Sumut) mediasergap.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden Medan, Kamis (19/11/2026). Rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan dan Kepala Bidang PIKP, Tulus Hutabarat bersama staf. 

Sekda Provinsi Sumut Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara dijabat oleh Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan prosedur birokrasi semata, melainkan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju, good governance. 

"Masyarakat saat ini memiliki hak konstitusional untuk mengetahui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan secara transaparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam hal menjalankan fungsi PPID, salah satunya rotasi atau mutasi pejabat yang mengelola PPID belum diikuti serah-terima tugas dan pemahaman teknis yang lambat. Kedua, masalah koodirnasi internal serta alur data dari bidang-bidang teknis di OPD menuju meja PPID pelaksana maupun PPID utama. Ketiga, ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti daftar informasi publik, daftar informasi dikecualikan, serta bukti publikasi berkala untuk memenuhi standar nilai baku minimal.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Porman Mahulae menyampaikan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta optimalisasi penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel.

Dalam Rakor tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut juga menghadirkan dua narasumber sebagai pemateri, yakni Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, Rini Wulandari dan Perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim. Setiap sesi materi yang disampaikan juga diselingi dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. 

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Toba akan berupaya memaksimalkan fungsinya sebagai PPID utama untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. "Tadi kita sudah mendengar penjelasan dan poin-poin penting terkait dengan PPID. Kita akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi PPID di Kabupaten Toba," kata Tumpal Panjaitan usai mengikuti Rakor. (Dosi)

Polres Binjai Gelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026, Pengendara Tertib Diberi Apresiasi dan Hadiah

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat berlalu lintas, Polres Binjai menggelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 dengan mengedepankan edukasi, apresiasi dan pendekatan humanis kepada pengguna jalan.

Kegiatan dilaksanakan Satlantas Polres Binjai bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Binjai, Rabu (18/11/2026), pukul 09.30 WIB, di Jalan T. Amir Hamzah dan Jalan Sutomo, Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polres Binjai IPTU Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., memberikan apresiasi berupa berbagai hadiah kepada pengendara yang tertib, melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar senantiasa mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas saat berkendara.

Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 ini merupakan upaya mengubah paradigma operasi kepolisian yang selama ini dianggap menakutkan menjadi kegiatan edukatif, humanis dan menyenangkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama," terang Kapolres Binjai.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kesiapan Polres Binjai dalam menghadapi pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), guna mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Polres Binjai mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan

Medan (Sumut) mediasergap.com - Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di Polsek Medan Timur kini menjadi sorotan. Polri Watch resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu (18/11/2026).

Pengaduan itu menyasar seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H. Ia diduga tidak memasukkan sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara.

Padahal, bukti tersebut telah diserahkan seorang perempuan berinisial F saat masih berstatus saksi.

"Bukti itu penting untuk menjelaskan aliran dan penggunaan dana yang dipersoalkan. Tapi diduga tidak dicatat dalam BAP," kata Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., Rabu (18/11/2026).

SERAHKAN BUKTI SAAT JADI SAKSI

Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.

F kemudian menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Dalam surat itu, penyidik secara tegas meminta F membawa dokumen atau bukti terkait perkara.

Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokatnya. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan peruntukan uang yang dipersoalkan pelapor.

F pun menerangkan penggunaan uang itu dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa vendor.

Namun, menurut Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan seluruh bukti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.

SETELAH SERAHKAN BUKTI, F JADI TERSANGKA

Kejanggalan semakin mencuat karena setelah pemeriksaan sebagai saksi, F justru ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Selanjutnya, F menerima surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.

Polri Watch mempertanyakan, apakah seluruh keterangan dan dokumen F saat masih saksi sudah diperiksa secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.

"Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi mencari bukti yang memberatkan. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib diperhatikan secara objektif dan proporsional," tegas Idam.

Menurutnya, bukti transfer ke vendor setidaknya perlu diperiksa untuk menguji konstruksi perkara, termasuk apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.

BUKTI DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN

Informasi soal dugaan pengembalian dokumen baru diperoleh Idam setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu, 18 November 2026.

Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F saat pemeriksaan 6 Oktober 2026.

Dari klarifikasi itu, diketahui sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.

"Pengembalian itu diduga tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasi pengembalian dokumen tersebut kepada F," ujar Idam.

Polri Watch pun mempertanyakan, mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam pemeriksaan justru tidak menjadi bagian berkas perkara? Bagaimana mekanisme pengembaliannya? Siapa yang memutuskan? Dan apakah proses itu sudah sesuai prosedur?

"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut integritas dan objektivitas penyidikan," katanya.

DIDUGA LANGGAR PASAL 278 KUHP BARU

Dalam pengaduannya, Polri Watch juga menyoroti dugaan tindakan berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski demikian, Polri Watch menegaskan penerapan pasal tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya.

Idam juga menilai perlu adanya klarifikasi terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk melalui pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna menilai relevansi transaksi dengan perkara yang ditangani.

POLRI WATCH MINTA KAPOLDA TURUN TANGAN

Melalui pengaduan tertulis itu, Idam meminta Kapolda Sumut c.q. Dirreskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.

Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Polda Sumut diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.

Polri Watch juga berharap seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen dapat dimintai keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.

"Persoalan ini bukan semata-mata soal dokumen yang dikembalikan. Ini soal jaminan setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara," kata Idam.

Ia menegaskan, hukum tidak boleh hanya tajam dalam mencari kesalahan, tetapi juga harus jujur dalam memeriksa fakta yang dapat menjelaskan duduk perkara secara utuh.

"Pengaduan ini bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus dorongan agar Polri senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik," tutupnya. (Rel)

Tingkatkan Promosi Destinasi Wisata, Disbudpar Toba Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Pariwisata

TOBA (Sumut) mediasergap.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rikardo Hutajulu terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Pariwisata yang berlangsung pada 17–18 November 2026 di Kawasan Terpadu Lumban Pea, Kabupaten Toba.

Pelatihan ini menjadi wadah pembelajaran bagi para peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam memasarkan destinasi wisata melalui platform digital dan media sosial. Materi yang diberikan mencakup teknik pengambilan gambar, pembuatan konten visual yang menarik, hingga strategi promosi pariwisata agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan konten promosi yang kreatif, informatif, dan memiliki daya tarik sehingga potensi destinasi wisata Kabupaten Toba semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Digitalisasi pemasaran menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat promosi pariwisata. Sebab, destinasi yang memiliki keindahan dan keunikan perlu didukung dengan strategi penyampaian informasi yang menarik agar mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan.

Dengan peningkatan kemampuan digital para pelaku dan penggerak pariwisata, diharapkan promosi potensi wisata Kabupaten Toba semakin optimal serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. (Dosi)

Peringati HKN ke-62, Wabup Toba Ingatkan Nakes Beri Pelayanan Terbaik


Balige (Sumut) mediasergap.com - Pemerintah Kabupaten Toba memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Lapangan Kompi A 125 Sim'bisa, Onan Sampang, Balige pada Rabu (18/11/2026). Acara perayaan dimulai senam bersama dilanjutkan dengan seremonial pemotongan kue dan kemudian ibadah bersama. Usai pelaksanaan ibadah, Dinas Kesehatan melanjutkan kegiatan bakti sosial melalui pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter spesialis paru, dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan serta donor darah. 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dr. Fredy Seventri Sibarani menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat. "Sesuai dengan tema 'sehat untuk semua' maka momen ini juga untuk mengkampanyekan budaya pencegahan penyakit," kata beliau. 

Sementara Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba karena mampu melaksanakan peringatan HKN tanpa membebankan APBD. 

"Ini pantas kita syukuri dan beri apresiasi kepada jajaran Dinkes karena tidak membebani APBD. Ini bukan sekadar memenuhi perayaan, tetapi lebih dari itu. Mereka hadir di tengah masyarakat, terutama di tengah para Lansia.

Inilah yang disebut dengan inovasi dan kreasi," kata beliau. 

Selain memberi apresiasi, Wakil Bupati Toba juga mengajak sekaligus mengingatkan seluruh tenaga kesehatan (Nakes) mulai dari tingkat Pustu (Puskesmas Pembantu), Puskesmas hingga RSUD Porsea agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

"Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mulai dari Puskesmas sampai ke RSUD Porsea. Dengan pelayanan yang baik, murah senyum dan ramah maka dipastikan 50 % penyakit pasien sudah sembuh," kata beliau mengakhiri sambutannya. (Dosi)

Kunjungan Kerja FKPD Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir

Samosir (Sumut) mediasergap.com - Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor. Untuk itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mendukung penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir,  Rabu (18/11/2026).

Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.

Bimtek konvensi hak anak bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. “Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.

Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak sangat penting dan strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir. Ia menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak harus menjadi perhatian dan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. “Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Ariston juga menegaskan bahwa anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. “Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutup Ariston.

Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, turut menyampaikan dukungannya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak di Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri. Nasip menyatakan dukungan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda. 

“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.

Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD tersebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.

Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak diharapkan semakin nyata, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. (D/Smart)

Sekdako Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Tebing Tinggi (Sumut) mediasergap.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi, di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dalam memperkuat pengintegrasian keadilan dan kesetaraan gender ke dalam setiap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sektoral terkait perempuan dan anak. Lebih dari itu, hal ini mencakup bagaimana seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas memperoleh kesempatan, akses, serta pelayanan publik yang setara dan berkeadilan.

Sekda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan, termasuk penyediaan fasilitas publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menyoroti pentingnya implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program prioritas, serta meninggalkan kebiasaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas tanpa hasil yang terukur.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral serta meninggalkan pola kerja birokrasi yang terjebak pada rutinitas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen kuat, inovasi, dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah. 

Penerapan RAD Kesetaraan Gender ini diharapkan mampu berjalan selaras dengan target pembangunan prioritas lainnya, seperti upaya penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus penyelarasan program daerah dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi. 

"Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat," jelas Hamdani.

Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (Ajs)

Gerak Cepat Satreskrim Polres Binjai, Enam Pelaku Curat Sepeda Motor Berhasil Diamankan Di kota Medan

BINJAI (Sumut) mediasergap.com – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui keberhasilan Satreskrim Polres Binjai mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) satu unit sepeda motor Honda Beat BK 6163 RBD milik Nurhidayah Sitepu (44), seorang guru, warga Griya Payaroba, Kecamatan Binjai Barat.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat. Saat itu, suami korban memarkirkan sepeda motor untuk mengikuti kegiatan pengajian. Namun, setelah kegiatan selesai, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula.

Menindaklanjuti laporan korban, Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., memerintahkan Kanit Pidum IPDA Jun Predy Sembiring, S.H., bersama anggota melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.

Melalui metode dengan menganalisis rekaman CCTV di sejumlah titik, serta informasi masyarakat, petugas berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan para terduga pelaku.

Pada Senin, 16 November 2026, mulai pukul 00.10 WIB hingga 02.30 WIB, petugas melakukan serangkaian penyelidikan keberadaan para pelaku, kemudian dilakukan serangkaian tindakan penangkapan di beberapa lokasi di Kota Medan dan berhasil mengamankan enam orang terduga pelaku, masing-masing berdomisili di kota Medan berinisial *MB (18) jalan Sumarsono Medan Sugggal, JISN (22) Bandar Selamat Medan Tembung, FZ (22) Medan Helvetia, MF (27) Jalan Kapten Muthar Gelugur Darat, GR (22) jalan Swasa Tengah Raya Mabar Hilir, dan BAST (22) jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia.*

Dari pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, satu unit HP Oppo warna biru, dua buah jam tangan, satu anak kunci letter T, sejumlah pakaian, dua pasang sandal serta uang tunai Rp63.000.

Saat ini, keenam terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegas AKP Hotdiatur Purba.

Kapolres Binjai mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Apabila mengetahui adanya tindak kejahatan atau gangguan kamtibmas, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Call Center 110 Polres Binjai," terang AKBP Bimo Moernanda. (Roni K)

(Sumber: Humas Res Binjai)

Peristiwa

Hukrim

Nasional

Daerah

Sport