mediasergap.com | Jika kita melihat daratan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, keduanya tak terpisah jauh, hanya ada selat Bangka yang sempit yang memisahkannya. Sejak lama, kedua pulau direncanakan akan dihubungkan dengan jembatan di atas selat, mirip seperti Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa dengan Madura, hanya saja, jembatan yang ini akan lebih panjang. Jika terwujud, jembatan ini akan menghubungkan Sumatera Selatan, dengan Pulau Bangka.
Dan berita yang dinanti pun, akhirnya datang juga. Pemerintah Propinsi Sumsel dan Bangka Belitung sepakat akan membuat jembatan ini terwujud. Jembatan yang akan diberi nama Bahtera Sriwijaya ini akan membentang kurang lebih sepanjang 13.5 km, dimulai dari Desa Tanjung Tapah, Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan akan tembus ke Desa Sebagin Kabupaten Bangka Selatan.
Dijadwalkan, feasibility study atau studi kelayakan yang dibiayai langsung oleh Kementerian PUPR akan selesai di tahun 2020, dan pembangunan jembatan diharapkan bisa dimulai pada 2021.
Gagasan pembangunan jembatan muncul karena beberapa alasan. Di antaranya, memangkas waktu yang dibutuhkan antara penduduk di dua provinsi. Selama ini warga hanya bisa lewat menggunakan transportasi laut baik itu dari Sumsel-Babel maupun sebaliknya, dengan waktu tempuh sekitar satu malam. Dengan jembatan itu, waktu tempuh hanya dalam hitungan menit saja. Di samping itu, akan menumbuhkan ekonomi di kedua propinsi, terutama Bangka Belitung, karena biaya logistik yang lebih murah, sehingga bahan-bahan kebutuhan bisa dipasok secara cepat dari Sumatera sehingga harga pun akan lebih terjangkau. Di samping membuka kans akses perdagangan, pertahanan negara pun menurutnya menjadi semakin dekat. Seperti halnya pergeseran pasukan Kodam II Sriwijaya ke Bangka Belitung.
“Pembangunan jembatan ini juga ada dukungan dari Kodam, karena ini juga bisa mobilisasi personel untuk ketahanan negara. Kalau naik kapal, butuh satu malam. Misalnya mau kirim peralatan, personel, tidak butuh waktu lama,” kata Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru seperti dikutip Kompas.com.
Ada alasan lain kenapa jembatan itu perlu dibangun. Menurut Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, M. Djakfar Shodiq, proyek infrastruktur ini bakal berdampak signifikan terhadap ekonomi kedua lokasi, baik di OKI maupun di Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Babel. “Saya yakin itu ekonomi antara Basel dan OKI akan semakin baik. Bukan hanya 2-3 persen, malah bisa sampai 5 persen untuk kenaikannya,” ujarnya.
Perlu Kehati-hatian
Meski disambut dengan suka cita oleh masyarakat, ada beberapa catatan agar pembangunan juga memperhatikan beberapa hal.
Doni Al Maleeq, pendidik dan budayawan Bangka Selatan, yang rumahnya tak jauh dari lokasi rencana pembangunan jembatan di Desa Permis, menilai jembatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka. “Transportasi darat dari Bangka ke Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, menjadi cepat,” katanya pada Juni 2019.
Namun, dia juga khawatir jembatan ini kian mendorong banyak pendatang untuk melakukan eksplorasi penambangan timah. “Bangka ini sudah rusak akibat penambangan timah. Jangan sampai adanya jembatan justru mendorong penambangan meningkat. Pemerintah Bangka harus ketat dan tegas soal ini. Misalnya, melakukan moratorium, termasuk pula pembukaan hutan di Bangka untuk perkebunan yang merusak alam,” katanya.
Rabin Ibnu Zainal, Direktur Pinus [Pilar Nusantara] Sumsel, mengatakan jembatan tersebut jelas memberikan dampak ekonomi bagi pemerintah terkait transportasi. Tapi, dia berharap pemerintah melakukan kajian dampak lingkungan. Selain mengancam berkurangnya kawasan gambut, hutan mangrove, juga aspek kriminalitas.
Conie Sema, seniman dari Teater Potlot, teater yang terus menyuarakan persoalan rawa gambut di Sumatera Selatan, termasuk keberadaan situs permukiman Sriwijaya di Cengal, Tulungselapan dan Air Sugihan di Kabupaten OKI mengatakan, harus ada jaminan perlindungan terhadap keberadaan situs pemukiman Sriwijaya tersebut. Sebab, hadirnya jembatan menyebabkan kawasan gambut terbuka. Banyak pihak akan mengelola kawasan gambut menjadi infrastruktur maupun lainnya.
“Apalagi sebagian besar gambut di sana sudah dikuasai perusahaan atau pribadi. Hanya sebagian kecil yang dikuasai negara. Sementara situs, sebagian besar berada di kawasan konsesi perusahaan dibandingkan perorangan,” katanya.(goodnews)
No comments:
Post a Comment