Nur Rahma: "Melakukan Proses PKH, Pendamping Harus Jujur"

mediasergap.com | LABURA - Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Dwi Syukur Kantor Bupati Labura, Rabu (30/9/2020). 

Plt. Kepala Dinas Sosial Jhon Ferry, S.STP dalam sambutannya mengatakan kegiatan Rakor PKH ini sebenarnya sudah dijadwalkan sebulan yang lalu, dikarenakan banyaknya kegiatan Dinas Sosial di masa pendemi Covid-19. Kegiatan dinas sosial dalam 3 bulan sebelumnya, seperti menyalurkan JPS di tiap desa dan kelurahan.

Kemudian Kadinsos mengatakan awal bulan Oktober 2020 ini sudah dijadwalkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Labura untuk pembagian Bantuan Sosial Beras (BSB) dari Kemensos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH). 

"Harus ada koordinasi pada masing-masing pihak dalam hal ini, baik itu pendamping PKH, Bulog dan Transporter. Jangan sampai nanti KPM PKH kesulitan dalam penyaluran BSB tadi," ucap Jhon Ferry.

Selanjutnya, Nur Rahma, S.Sos Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Labura dalam sambutannya mengingatkan, pada masa pendemi ini kita wajib menerapkan 4M yakni (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan). Dalam bisnis proses PKH para pendamping harus jujur, jangan berbuat yang tidak baik misalnya intimidasi kepada KPM, menahan ATM KPM. 

Koordinator PKH Kabupaten Labura M. Syahripin, dalam sambutannya mengatakan banyak masyarakat umum yang belum tahu alur proses kepesertaan PKH. Banyak yang beranggapan bahwa pendampinglah yang bisa memasukkan seorang itu bisa mendapatkan bantuan PKH, padahal pendamping hanya terima data validasi PKH. 

Pada rapat operator SIKS NG di tahun 2019 sudah pernah dilakukan di beberapa Kantor Camat Kabupaten Labura.

"Setelah dilakukan rapat dan training operator, tapi informasinya ini hanya sampai di operator saja. Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun masih bertanya ke pendamping PKH. Bagaimana proses pendaftaran menjadi kepesertaan PKH maupun BPNT? Hal inj perlu adanya koordinasi berbagai pihak dalam mensosialisasikan alur proses ini, dibantu dari inspektorat, camat, maupun stakeholder lain. Agar lebih cepat proses ini berjalan," ungkap Syahripin.

Rakor kali ini turut dihadiri pihak Bank Mandiri, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kasi Jaminan Sosial Keluarga dan semua sumber daya manusia PKH. (IH)