Ketua Umum GM FKPPI: "Presidium GM FKPPI di Sumut Belum Dipayungi Konstitusi Organisasi"

mediasergap.com | MEDAN - Pengukuhan Presidium PD II GM FKPPI Sumut juga di jajaran kota dan kabupaten se Sumut digelar Sabtu (7/11/2020). Hal ini sebelumnya ditentang PD II GM FKPPI Sumut, karena dianggap menyalahi aturan AD/ART serta kegiatan itu tidak mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat. 

Ketua Umum (Ketum) GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti menganggap Pengukuhan Presidium GM FKPPI di Sumut belum dipayungi konstitusi organisasi, Sabtu (7/11/2020)

"Untuk membahas Presidium, harus melalui Forum Rapimpus," tegas Rianta.

Disayangkan, lanjut Rianta, apa yang terjadi di Sumut, semestinya terkait Presidium dibahas di forum internal organisasi yakni di Rapimpus dan harus memiliki dasar hukum. 

"Tidak ada aturan dan dasar konstitusi yang memayungi pengukuhan Presidium itu. Kami minta PD Sumut serta jajarannya, termasuk PD dan PC di daerah lain juga tetap menahan diri dan tetap fokus menjaga eksistensi organisasi dengan konsolidasi kader di semua PD dan PC," himbaunya. 

Rianta menegaskan dan menginstruksikan kepada PD juga terus memagari organisasi kader ini dengan terus berkordinasi dengan para pembina TNI Polri didaerahnya masing-masing. 

"Pengurus Pusat fokus pada program konsolidasi dan eksistensi kader, serta bergerak untuk penanganan bencana nasional Covid 19 serta upaya pemulihannya," tegasnya 

"Saat ini Pengurus Pusat fokus pada program konsolidasi dan eksistensi kader, serta bergerak untuk penanganan bencana nasional Covid 19 serta upaya pemulihannya," ujarnya. 

Rianta kembali mengingatkan agar semua pihak tidak menimbulkan kegaduhan, serta pihaknya akan mengajak berkomunikasi dengan semua pihak termasuk mengirimkan surat instruksi dalam menyikapi kondisi organisasi agar menjunjung solid kuat dan militan. 

BACA JUGA: Presidium GM FKPPI Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Dinilai Inkonstitusional

Pasca Munas X pada Desember 2019, lanjut Rianta, sudah melahirkan pengurus yang memiliki legitimasi dari Dewan Pembina TNI Polri.

"Maka dalam berorganisasi kita junjung keputusan tinggi hasil Munas, dan fokus menjalankannya," ujarnya.

Rianta sampaikan apresiasi kepada jajaran PD II GM FKPPI Sumut yang telah melakukan Musda beberapa waktu lalu, serta melakukan konsolidasi kader serta menjalankan program-program yang berkualitas serta melakukan kordinasi dengan para bapak-bapak pembina GM FKPPI di TNI Polri dan jajaran dibawahnya. 

Pengurus pusat GM FKPPI, kata Rianta, kembali tegaskan bahwa AD/ART tidak mengakomodir keberadaan struktur Presidium. 

Karenanya, jika di daerah-daerah ada kegiatan mengatasnamakan Presidium GM FKPPI, dipastikan bukan atas rekomendasi pengurus pusat. 

"Kita sangat mencintai organisasi ini. karena itu kita sangat berharap agar tidak muncul kegaduhan organisasi. Kami menghimbau dan mengajak kepada semua pihak agar fokus jalankan hasil Munas," ujarnya.

Rianta tegaskan jika arahan PP GM FKPPI ini tidak diindahkan oleh sejumlah pihak yang memaksakan kehendak untuk mengukuhkan Presidium, sementara belum ada acuan aturan organisasinya, maka PP GM FKPPI akan mengambil langkah tegas. 

"Kami ingin organisasi ini solid, kuat dan militan. Selama dilakukan konsolidasi kader di semua PD sampai rayon, jangan sampai terforsir dengan urusan diluar struktur organisasi yang telah diputuskan Munas," tegasnya.