Diduga Komisioner KPU Lakukan Korupsi Anggaran. Ketua FPII Korwil Pesawaran Angkat Bicara

mediasergap.com | PESAWARAN - Ketua FPII Korwil Pesawaran Sofiyawan  menyoroti berita di sejumlah media yang menyoroti KPU Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terkait dugaan korupsi yang terjadi di saat pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

"Sangat disayangkan kejadian ini, karena pelaksanaan Pilkada sudah terlaksana dengan kondusif, namun kalau terjadi pemotongan anggaran oleh oknum penyelanggara pilkada, harus diproses agar tidak mencederai demokrasi", jelas Sofiyawan, Kamis (17/12/2020).

Dari informasi yang diperoleh, total anggaran sebesar Rp 27.621.219.500, ditambah dengan rincian Anggaran Belanja tahun 2019 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sebesar Rp.350 Juta, kemudian ada tambahan dana Covid-19, sebesar Rp.2,7 Milliar lebih, jadi total Rp.30 Milliar lebih.

Dalam penggunaan dana tersebut ada dugaan kegiatan fiktif, mark-up anggaran dan manipulasi data yang dilakukan oleh oknum KPUD Pesawaran diantaranya sewa Kantor Sekretariat KPU, sewa gudang, kegiatan bimbingan teknis, jalan sehat, iklan media, belanja ATK di setiap kegiatan dan masih banyak lainnya dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Tidak sampai disitu, KPU Kabupaten Pesawaran diduga memotong dana pembuatan 1021 TPS yang tersebar se-Kabupaten Pesawaran. Anggaran yang digelontorkan pemerintah Rp.1 juta per TPS hanya diberikan Rp. 500 ribu tanpa alasan yang jelas.

“Kami menerima dana Rp. 5.073.400,- termasuk honor dan uang makan berikut dengan operasional direkap,” ungkap salah seorang Ketua KPPS di Kecamatan Gedong Tataan.

“Kami hanya terima itu, saya gak tau kalau dana itu lebih atau kurang, jatah makan 2 kali biayanya Rp.20 ribu, kalau katanya Rp.30 ribu, ya saya kurang faham,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPUD Kabupaten Pesawaran Yatin Putro Sugino terkesan buang badan, dirinya menyarankan agar konfirmasi ke Sekretaris KPU.

“Silakan konfirmasi ke Sekretaris KPU Pesawaran Sofiani, namun mengatakan saya sedikit klasifikasi, terkait dengan pelaksanaan Pilkada, kami diperkenankan untuk revisi anggaran kemudian dilaporkan kepada KPU RI, anggaran yang dihibahkan ke KPU, melalui telepon seluler, Senin (14/12/2020).

Begitu juga Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran Sofiani ketika dikonfirmasi, tidak menampik bahwa ada pengurangan dana pembuatan TPS, hanya saja menurutnya, pihaknya mengalokasikan dana pembuatan TPS di dua titik sewa tenda dan ATK.

“Itu kita pecah buat sewa tenda Rp.500 ribu dan buat ATK Rp.500 ribu, jadi pembuatan tenda meliputi sewa dan ATK,” jelas Sofiani.

Lembaga FPII akan mendesak pihak aparat penegak hukum agar memeriksa dan memproses dugaan tersebut.(Ansori)