mediasergap.com | MUARA ENIM - Proyek rehab jembatan beton di Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang anggarannya dari APBD tahun 2020 senilai Rp.198 juta diduga fiktif. Sebab sampai saat ini pengerjaan proyek tersebut belum dilaksanakan pemenang proyek CV EDIMAT yang berasal dari Kota Prabumulih.
Untuk mengklarifikasi perihal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Inteligen Negara (DPC LIN), Aliansi bersama awak media mencoba menyambagi kantor PUPR di Komplek Perkantoran Islamic Centre Kepur, Kabupaten Muara Enim, Jumat (4/12/2020) belum lama ini.
Setibanya di Kantor PUPR tersebut, Aliansi bersama awak media ditemui salah seorang staf PUPR Kabupaten Muara Enim bernama Rizki yang mengatakan, kalau Eko Hermin ST MT sebagai Kadis PUPR tidak sedang berada di kantor.
"Kadis PUPR Kab. Muara Enim memang sulit ditemui bahkan saat dihubungi via telepon selularnya tidak pernah ada jawaban. Karena, Kadin PUPR Muara Enim terkesan sangat tertutup serta menghilang seakan-akan tidak memberikan ruang untuk publik untuk melakukan klarifikasi," ujar Ketua DPC LIN,
Diminta kepada Bupati Juarsah, lanjut Aliansi, agar Kadis PUPR Eko Hermin ST MT segera diganti, karena warga menilai terhadap pejabat ini, terkesan tidak nyaman bekerja dan jarang aktif di kantornya, atau mungkin beliau sudah bosan terhadap jabatannya ini.
Lain halnya, Junizar salah seorang warga di Kabupaten Muara Enim menyebutkan banyaknya kontraktor luar menjadi pemenang proyek di Dinas PUPR Kab. Muara Enim, salah satunya PT Rendjani Konstruksi beralamat di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
"Kami hanya ingin mengklarifikasi adanya dugaan proyek fiktif rehab jembatan beton di Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku dan peningkatan jalan Simpang Aur – Muara Harapan dengan nilai pagu Rp.10 miliar yang dimenangkan oleh PT Rendjani Konstruksi beralamat di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Kami yakin kontraktor di Kab. Muara Enim masih banyak yang mampu mengerjakan proyek tersebut, kenapa harus memakai jasa kontraktor di luar Kabupaten Muara Enim?," terang Junizar
Disamping itu juga, lanjut Junizar, kami sudah melayangkan surat kepada Bupati Muara Enim, Juarsah, agar dapat mengintruksikan kepada Inspektorat Kabupaten Muara Enim untuk dapat turun ke lapangan langsung guna memeriksa, sekaligus memastikan bahwa hasil pekerjaan Proyek APBD tahun 2020 sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dengan skala menengah dan memeriksa dinas terkait.
"Kami juga telah melayangkan surat kepada Plt Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim untuk mengintruksikan khususnya Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim yang membidangi pembangunan untuk turun ke lapangan mengecek proses pembangunan kabupaten muara enim," tutup Junizar.
Di tempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat Semende, Jon Rustam (65) mengatakan untuk mengoptimalkan kinerja staf PUPR, untuk itu sebaiknya Bupati Juarsah segera merotasi atau melakukan penyegaran di Dinas PUPR. Karena saya liat, mereka yang punya jabatan PPK/PPTK termasuk bagian keuangannya pejabat tidak pernah diganti. Mereka sudah lama bercokol di satu jabatan tersebut, sebaiknya dirotasi saja agar peluang untuk korupsi bisa dihindari," tegas Jon Rustam yang merupakan mantan PNS di Dinas PUPR Kab. Muara Enim.
Di lain pihak, Ketua DPC Demokrat Kab. Muara Enim, Edward mengatakan, bahwa banyak elemen masyarakat yang ingin bertemu dengan Kadis PUPR Eko Hermin ST MT dan juga para PPK -PPTK yang bertanggung jawab di Proyek Tahun 2019-2020 ini sulit untuk ditemui, yang ada hanya staf PNS serta tenaga honorer biasa.
"Ini menimbulkan kesan bahwa ada apa dengan dinas ini? Seolah-olah tertutup bagi media dan LSM," keluh Edward. (red)
No comments:
Post a Comment