DBH Belum Disalurkan Pemprov Bengkulu, Bupati Kopli Ansori Mengecam Keras

mediasergap.com | LEBONG – Bupati Lebong, Kopli Ansori mengecam keras. Sebab Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Lebong belum disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. 

Pasalnya, keterlambatan penyaluran DBH oleh pemprov ini bukan kali pertama, tapi sudah hampir 3 tahun terakhir selalu terulang hal yang sama. Hal ini berdampak pada APBD Kabupaten Lebong yang terganggu dan terancam defisit.

Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab DBH yang semestinya disalurkan oleh pihak Provinsi per triwulan ini selalu tersendat setiap tahunnya. Bahkan beberapa kali dikonfirmasi tapi belum ada jawaban.

Kebiasaan buruk pihak Pemprov ini menuai kecaman keras dari Bupati Lebong, Kopli Ansori, yang baru 1 tahun menjabat ini menilai Pemprov Bengkulu terkesan “egois”. Bagaimana tidak, DBH yang seharusnya menjadi hak Kabupaten itu diduga digunakan untuk kebutuhan Pemprov tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu.

“Jangan makan hak orang lah, kalau mau pinjam ngomong, dan itu juga harus berpedoman pada regulasi karena ini uang rakyat,” ketus Bupati Kopli kepada awak media, Kamis (30/12/21).

Ia pun menyebutkan, tidak ada alasan pihak provinsi menunda penyaluran DBH. "Soalnya, DBH merupakan pendapatan yang diterima oleh provinsi dari sektor pajak yang ada di Kabupaten Lebong, dan uang tersebut langsung diterima Pemprov. Yang jadi pertanyaan, uang tersebut dikemanakan?," kata Bupati dengan nada kesal.

Begitu pun Bupati Kopli meminta, pihak provinsi lebih transparan dalam hal hitungan besaran maupun sistem penyaluran DBH. Ia mengibaratkan rumah tangga, provinsi adalah orang tua, sementara Kabupaten adalah anaknya. Normalnya, tidak ada orang tua yang mau makan hak anaknya.

“Seekor Harimau yang binatang buas saja tidak mau memakan anaknya, masa provinsi lebih kejam dari harimau,” celotehnya mencontohkan.

Saat ditanya upaya apa yang akan dilakukan, Bupati mengaku telah memerintahkan Bidang Pendapatan BKD Lebong untuk mempertanyakan ke Pemprov. "Jika tidak ada kejelasan, tidak tertutup kemungkinan saya akan mengambil langkah lain," ujar Bupati termuda di provinsi Bengkulu ini.

“Saya sudah perintahkan Bidang Pendapatan untuk mempertanyakan, pokoknya harus segera diselesaikan,” tandasnya.

Menurut informasi yang diperoleh, pada akhir bulan Juni lalu pihak provinsi ada mentransfer uang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Lebong senilai Rp 2,5 miliar. Kabarnya, uang tersebut untuk pembayaran DBH Kabupaten Lebong triwulan I. (Madi/red)