✍️ Penulis : Sarikun | 🗓️ Selasa, 05 April 2022
💻 Editor : RE
mediasergap | Bogor • Jawa Barat
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus berusaha Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan para Pendamping Lokal Desa (PLD).
Tidak hanya memberikan Fasilitas Pembelajaran melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa, namun juga usulan konkret terkait Kenaikan Honorarium dari Para Pendamping Desa.
"Saya terus perjuangkan hal ini dengan Koordinasi dengan berbagai Pihak. Informasi yang saya terima sudah berada di Meja Menkeu (Menteri Keuangan, red). Semoga segera ada jawaban atas Ikhtiar ini,” ujar Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, Senin (04/04/2022) malam.
Mendes mengatakan Pendamping Desa merupakan ujung tombak dari Pembangunan Desa. Menurutnya, keberadaan Pendamping Desa turut menentukan Eksistensi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Penopang Eksistensi Kemendes itu, pertama, Birokrat. Kedua adalah Pendamping Desa,” ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Abdul Halim Iskandar mengatakan Pendamping Desa sebagai Anak Kandung dari Kemendes PDTT. Maka upaya untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan mereka pun terus diupayakan.
“Selain Kesejahteraan, kami juga berupaya untuk Meningkatkan Kapasitas para Pendamping dengan Program RPL Desa,” katanya.
Abdul Halim Iskandar mengatakan dirinya berupaya untuk menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Daerah di Banten dan Jawa Barat untuk merealisasikan Program RPL Desa bagi Kades, Perangkat Desa dan Pendampingan Desa.
Di Jawa Timur, Program RPL ini telah berjalan di mana Kemendes PDTT bekerja sama dengan Pemkab Bojonegoro untuk memberikan Beasiswa bagi Stakeholder Desa yang ingin meningkatkan Kapasitas Keilmuan.
“Program RPL Desa dengan Beasiswa dari Pemkab Bojonegoro sedang berlangsung di dua Universitas yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Jumlah peserta sebanyak 1.067 Mahasiswa Strata Satu dengan Beasiswa UKT sebesar Rp. 22 juta,” katanya.
Mendes PDTT mengatakan, selain Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan, Kemendes PDTT juga menerapkan standar tinggi dalam mengukur kinerja dari para Pendamping Desa. Mereka diwajibkan untuk membuat daily report terkait Aktivitas Pendampingan Desa. Selain itu diterapkan merit system dalam proses rekruitmen dan pengembangan karir mereka.
"Makanya saya tegaskan harus Merekrut pada Level PLD agar Jenjang Karier TPP juga jelas dan memberikan Penghargaan kepada Pendamping yang Berprestasi," tegasnya.
Terakhir, Abdul Halim Iskandar berharap segala upaya tersebut dapat memperkuat Eksistensi Pendamping Desa dalam rangka pencapaian tujuan SDGs Desa. Olehnya, para Pendamping Desa juga harus memahami secara utuh dan komprehensif SDGs Desa dengan 18 Goals dan 222 Indikator.
"Pembangunan Desa akan dibawa sesuai dengan arah yang tercantum dalam SDGs Desa," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Nyai Lilik Umi Nashriyah, Kepala BPSDM Kemendes Luthfiyah Nurlaila, Kepala Badan Pengembangan Informasi Ivanovich Agusta, dan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Yusra. Selain itu, hadir juga para Tenaga Pendamping Profesional, baik Tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Tingkat Desa di Wilayah Jawa Barat dan Banten.
(Sumber : Biro Humas Kemendes PDTT)
No comments:
Post a Comment