Ini Syarat Media Online Resmi Verifikasi Administrasi dan Faktual Dewan Pers

 Ini Syarat Media Online Resmi Verifikasi Administrasi dan Faktual Dewan Pers

📆 Kamis, 16-Mei-2024_🕑 00.08 WIB

Jakarta [mediasergap.com] ⚖️🇮🇩

Media pers, termasuk media online, adalah media yang terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Media resmi ini memiliki badan hukum perusahaan pers dan memenuhi syarat sebagai media massa resmi.

Sebaliknya, media yang tidak terdaftar di Dewan Pers disebut sebagai "media abal-abal" dan tidak memenuhi kriteria legalitas seperti tidak memiliki badan hukum, alamat kantor redaksi yang jelas, dan nama pengelola yang tercantum di tim redaksi.

Media internal adalah media publikasi yang diterbitkan oleh lembaga seperti perusahaan, instansi, yayasan, forum, dan komunitas, dan legalitasnya terkait dengan legalitas lembaga tersebut. Media komunitas adalah media massa yang didirikan dan dikelola oleh komunitas tertentu, baik dalam konteks geografis maupun minat.

Namun, sebagian besar media komunitas tidak memenuhi syarat-syarat penertiban media yang ditetapkan oleh Dewan Pers, seperti berbadan hukum, modal, dan kemampuan menggaji wartawan.

Inilah syarat media online agar resmi terverifikasi Dewan Pers:

1. Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT),
2. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Mempunyai Modal,
4. Mampu menggaji Wartawannya sesuai standar upah minimum Provinsi sebanyak 13 kali setahun,
5. Mencantumkan Nama Penanggungjawab serta alamat Redaksi yang jelas,
6. Pemimpinnya harus mempunyai Kompetensi sebagai Wartawan,
7. Bersedia meratifikasi pedoman-pedoman Jurnalistik Dewan Pers.

Dan berikut ini syarat lengkap sebuah media diakui sebagai media resmi, sebagaimana ditetapkan Dewan Pers dalam Standar Perusahaan Pers (SPP):

1. Yang dimaksud Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan Usaha Pers meliputi Perusahaan Media Cetak, Media Elektronik, dan Kantor Berita, serta Perusahaan Media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi,
2. Perusahaan Pers Berbadan Hukum Perseroan Terbatas dan Badan-Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
3. Perusahaan Pers harus mendapat Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau Instansi lain yang Berwenang,
4. Perusahaan Pers memiliki Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
5. Perusahaan Pers memiliki Modal Dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers,
6. Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan Perusahaan secara teratur sekurang- kurangnya selama 6 (enam) bulan,
7. Penambahan Modal Asing pada Perusahaan Pers Media Cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal,
8. Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang- kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 kali setahun,
9. Perusahaan Pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama,
10. Perusahaan Pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan,
11. Perusahaan Pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya,
12. Perusahaan Pers memberikan Pendidikan dan atau Pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan Profesionalisme,
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan Karyawan Perusahaan Pers tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Kemerdekaan Pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan,
14. Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan,
15. Perusahaan Pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan Perusahaan Pers dan Kartu Pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi,
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan Perusahaan Pers,
17. Perusahaan Pers media cetak diverifikasi oleh organisasi Perusahaan Pers dan Perusahaan Pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Media Pers untuk dapat diverifikasi oleh Dewan Pers. UKW adalah standarisasi kompetensi yang memberikan pengakuan dan sertifikat kepada wartawan dan media massa yang mempekerjakan mereka, menunjukkan kemampuan dalam Bidang Jurnalistik

Seorang wartawan kompeten akan memiliki Tiga Kartu Identitas, yaitu Kartu Pers, Kartu Anggota Organisasi Wartawan, dan Kartu Kompetensi (sertifikat UKW). UKW diperkenalkan oleh Dewan Pers untuk meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Wartawan. (Red)

(Sumber: Istimewa)